JAKARTA, KILASRIAU.com - Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengungkapkan kementeriannya sedang mengkaji teknologi biometrik berupa face recognition untuk proses penyaluran bantuan sosial (bansos). Terobosan itu bakal dipakai untuk mengantisipasi penyimpangan saat proses penyaluran bansos kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 

"Evaluasi di lapangan ada kendala-kendala penyaluran rastra (beras sejahtera), BPNT (bantuan pangan non tunai), PKH (program keluarga harapan) yang membuat tidak maksimalnya manfaat yang sampai kepada KPM (keluarga penerima manfaat)," kata Agus seusai acara Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Wilayah II Tahun 2018 di The Rich Jogja Hotel, Rabu (7/11/2018).

"Sedang kita kaji terobosan inovasi teknologi biometrik, pakai face recognition. Jadi nanti ketika KPM membelanjakan dana bansos, pakai teknologi face recognition, tidak lagi masukkan pin number. Kami percaya ini mampu meminimalkan sebut saja hal-hal yang tidak kita inginkan di lapangan," sambungnya. 

Agus menyebutkan pihaknya melakukan evaluasi menyeluruh karena tahun depan anggaran bansos PKH bakal naik. 

"Program-program bansos naik jadi Rp 50 triliun dari Rp 36 triliun. Kita juga harus bisa persiapkan diri kita agar hal-hal tak diinginkan, temuan di lapangan bisa kita minimalkan karena pada dasarnya sumber PKH dari pajak, harus dipertanggungjawabkan tanpa mengurangi capaian-capaian yang sudah baik," ujarnya.

Namun meski anggaran mengalami kenaikan, lanjutnya, program-program bansos maupun jumlah KPM tidak ada perubahan.

"Saat ini sekitar 10 juta PKH, 15,6 juta untuk rastra dan BPNT, cuma indeks di PKH yang kita tingkatkan untuk mempercepat saudara-saudara kita keluar dari garis kemiskinan," terangnya. 

"Insyaallah kalau kita disiplin dan konsisten terhadap program di Kementerian Sosial, kami sangat optimis angka kemiskinan bisa di bawah 9,5 persen. Survei BPS Maret 2018 angka kemiskinan di bawah 9,8 persen, target akhir 2019 bisa 9,3-9,2 persen," imbuhnya.