TELUK KUANTAN - Pelaksanaan sidang paripurna ke 2 tahun 2022 dengan agenda Rancangan Peraturan Daerah dan penyampaian laporan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021, berakhir  hingga pukul 23:30 WIB.

Sidang pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan penyampaian laporan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 ini, berawal pada Sabtu (30/07/2022).

Pembahasan ini digelar secara marathon oleh 25 anggota legislatif kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), hal ini dilakukan karena batas akhir pembahasan sampai akhir bulan juli, sementara awal Agustus tinggal hitungan beberapa jam lagi.

Jika tidak selesai sebelum batas akhir, maka Kabupaten Kuantan Singingi tidak dapat mengajukan APBD-P yang tentunya akan merugikan masyarakat kuansing, karena APBD-P nantinya akan memuat Gaji PPPK, pelaksanaan Porprov 2022, penambahan dana bantuan Parpol dan kebutuhan lainnya.

Direktur Eksekutif Progressive Democracy Watc (Prodewa) Wilayah Kuansing Hamdan Syakirin saat berbincang pagi di Teluk Kuantan Selasa (02/08/2022) mengatakan rasa kekecewaannya terhadap fraksi golkar yang pada saat rapat penting memperjuangkan rakyat, satu orangpun tidak menampakkan batang hidungnya.

"Saya sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh fraksi golkar pada hari ini. Apapun alasannya kepentingan masyarakat lebih diatas dari kepentingan golongan. Saya melihat golkar paling tidak sudah 2 kali mengorbankan amanah masyarakat," begitu kata Hamdan kesal dengan sikap fraksi golkar saat ini.

Dimulai dari berlarut-larutnya penunjukan PAW Andi Putra yg mengorbankan paling tidak 3000 suara masyarakat sampai dengan tidak hadirnya pada rapat paripurna Ranperda dan Laporan pPertanggungjawaban (LPj) APBD Kuansing 2021. 

Peraturan Daerah (Perda) tentang pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD 2021 sangat penting, karna Perda ini menjadi dasar perubahan APBD 2022 yang menjadi tumpuan hidup orang banyak, seperti guru PPPK yang saat ini masih belum jelas kapan akan diterbitkan SK nya, jadi wajar saja kalau ada publik menilai kepedulian ketua DPRD terhadap guru PPPK itu hanya gimic ataupun alat politik belaka. 

"Golkar harus mengevaluasi kepemimpinan saudara Adam di Kuansing, seorang Ketua DPRD tidak baik membuat kegaduhan-kegaduhan di tengah masyarakat. Sudahi koalisi-koalisi yang mengorbankan kepentingan masyarakat. Silahkan berdinamika di dalam tubuh DPRD itu sendiri jangan korbankan kepentingan masyarakat di dalamnya," kata hamdan kesal 

Pada sidang penutupan Paripurna, pimpinan sidang, wakil ketua I DPRD kabupaten Kuantan Singingi Zulhendri, S,PWK berterima kasih kepada ke-25 anggota DPRD yang menurutnya benar-benar berjuang untuk masyarakat.

"Kami berterima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah berjuang walaupun banyak tekanan dan intervensi," ujar Zulhendri.

Lebih lanjut Zulhendri mengatakan intervensi bukan hanya dirasakan Anggota Dewan tetapi juga di rasakan Staff kantor DPRD, sehingga anggota Dewan harus berbagi peran untuk suksesnya acara sidang pariurna ini.

"Ada yang jadi tukang ketik, ada yang menjadi tukang menghidupkan AC, ada yang menyapu Ruangan sidang, ada juga yang menjadi operator sound. Tapi, Alhamdulllah rekan-rekan ikhlas mengerjakannya demi untuk kepentingan rakyat, dan semoga usaha kita ini menjadi amal ibadah untuk rekan-rekan sekalian" demikian tutur Zulhendri dengan rasa haru.(*)