KILASRIAU.com – Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah (Diskop Dan UKM) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) ditekankan untuk melakukan pembinaan terhadap penerima Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM).

Diskop Dan UKM Kabupaten Inhil selaku pihak terkait diminta untuk betul – betul membina UMKM dan tidak lepas tangan setelah memberikan bantuan dana segar yang merupakan program pemerintah pusat ini.

Hal ini ditekankan oleh Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Inhil, Junaidi, AN saat dikonfirmasi Tribun Pekanbaru, Rabu (14/4).

Junaidi menilai, tindak lanjut terhadap pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menerima bantuan ini merupakan poin yang paling penting, peran Diskop Dan UKM harus terlihat dalam hal ini.

“Program ini bagus dan kita mendukung program pusat ini untuk membantu masyarakat, sepakat kita. Tapi pembinaan lanjutan terhadap itu juga harus diberikan, peran koperasi harus ada, jangan seperti seperti menyiram garam di laut,” ungkap Junaidi.

Oleh karena itu, Politisi Golkar ini berharap Diskop Dan UKM Inhil untuk betul – betul melakukan verifikasi terhadap masyarakat atau pelaku UMKM yang menerima bantuan ini.

Dikatakan Junaidi, masyarakat penerima harus menggunakan dana ini untuk melakukan usaha untuk membangkitkan kembali ekonomi sehingga tidak stagnan.

“Bantuan harus tepat sasaran walaupun ini kan pusat yang menentukan. Seperti apa yang dibantu ini menjadi perhatian, jangan malah menjadi konsumtif tapi harus ada pengembangan, misalnya jual kerupuk ya bikin kerupuk, kalau asal dapat aja kan susah,” tuturnya.

Selain peran Diskop Dan UKM Inhil, Junaidi juga menekankan kepada pihak swasta seperti Bank yang ada untuk membantu pembinaan dan modal bagi pelaku UMKM, baik yang menjadi binaan Diskop Dan UKM Inhil atau tidak.

“Bantuan pemerintah saja pasti tidak cukup. Bank yang ada di Inhil juga harus ikut serta, UMKM dalam binaan Diskop Dan UKM juga bisa diberikan bantuan Kredit lunak atau menjadi bapak angkat terhadap industri rumahan. Daerah luar bisa kenapa kita tidak, sehingga apa yang menjadi masalah, apakah pemikiran masyarakat atau pembinaan kita yang lemah,” jelasnya.

Terutama kepada Bank Riau selaku Bank Pembangunan Daerah, Junaidi menekankan agar Bank Riau juga lebih perduli terhadap pembinaan UMKM di Kabupaten Inhil.

“Jangan pura – pura tidak tau, perannya Bank Riau dalam ini sebagai bank daerah sangat penting untuk peduli terhadap UMKM. Dukungan Bank Riau ini seharusnya menjadi bapak angkat bagi UMKM,” ucapnya.

Selain itu, Junaidi juga meminta kepada pihak terkait seperti Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Kabupaten Inhil untuk melakukan pembinaan terhadap UMKM dalam memenuhi standart yang ditetapkan BPOM dalam mengurus izin produk.

Menurut Junaidi, hal ini harus dilakukan agar produk UMKM Inhil menjadi tuan rumah negeri sendiri, karena selama ini banyak pelaku UMKM yang terbentur dengan ketatnya regulasi di BPOM.

“Agar standart BPOM tercapai itu perlu pembinaan. Di swalayan kita banyak produk UMKM luar, mereka kok bisa, mereka juga ada izin BPOM, syaratnya sama. Sementara di Sungai Luar Inhil ada produk bagus, di Concong ada amplang bagus. Tolonglah diberi kemudahan dan harus disesuaikan dengan kondisi daerah kita,” pungkas Junaidi. (*)