Ekonom Kritik APBN 5 Tahun Mendatang Gali Lubang Tutup Lubang
KILASARIAU.com - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik Rachbini mengatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2020 ini perlu dikawal bersama. Menurut Didik, RAPBN tahun 2020 masih dihantui permasalahan dari lima tahun lalu.
"Nah artinya lima tahun ke depan ini harus dikawal bersama-sama, termasuk juga dari media. Karena RAPBN ini punya masalah lima tahun ke belakang dan berpotensi punya masalah lima tahun ke depan," kata Didik dalam Teleconfrence Solusi atas Perlambatan Ekonomi, di kantor pusat Indef, Jakarta, Senin (19/8/2019).
Salah satu faktornya yakni pembiayaan defisit transaksi berjalan yang masih ditutupi dengan utang. Sehingga, pemerintah dinilainya menggali lubang-tutup lubang.
- Paripurna Milad Inhil Ke- 61, Bupati Herman Gelorakan Semangat Memajukan Inhil hingga Lintas Generasi
- DPRD Inhil Gelar Paripurna Istimewa Milad ke-61, Iwan Taruna: "Syukuri Anugerah, Bangkitkan Marwah"
- Jangan Sampai PLN Seperti BGN, Presiden Terlambat Menindak Kelakuan Darmawan Prasodjo
- ILC Adopsi Standar Internasional untuk Pekerja Platform, Menaker: Pelindungan dan Inovasi Harus Berjalan Bersama
- Sampaikan Pesan Presiden Prabowo, Menaker Serahkan Instrumen Asli Ratifikasi Konvensi ILO 188 kepada Dirjen ILO
"Keseimbangan primer ini yang paling fatal itu adalah terkait dengan berutang. Berutang ini tidak hanya untuk membiayai defisit itu sendiri tetapi juga berutang untuk membayar utang lagi. Jadi gali lubang, tutup lubang, tapi gali lubangnya lebih dalam lagi," jelas Didik.
Didik juga menyebutkan soal bunga utang pemerintah yang mencapai Rp 300 triliun pada tahun 2019 atau dua kali lipat dari bunga utang lima tahun lalu yang hanya sebesar Rp 150 triliun.
"Bunga utang yang saat ini sudah mencapai Rp 300 triliun pada tahun 2019, lima tahun lalu baru Rp 150 triliun. Juga terkait dengan utang BUMN yang semakin meningkat khususnya BUMN karya, terkait dengan pembangunan infrastruktur dimana-mana," terangnya.
Ia pun menyebutkan soal asumsi makro pemerintah selama lima tahun ini hanya satu yang tercapai, yakni angka inflasi di kisaran 3%.
"Karena dari target yang dicapai pemerintah lima tahun lalu, hanya ada satu yang tercapai yaitu inflasi, yang ada di kisaran 3%," imbuh dia.
Perlu diketahui, perekonomian Indonesia tahun 2018 hanya tumbuh 5,17%, yakni jauh di bawah target pertumbuhan ekonomi nasional di 5,4%. Menilik catatan detikFinance ke belakang, rupanya kondisi ekonomi RI memang belum melaju kencang. Bahkan, sejak 2014, target pertumbuhan ekonomi tak pernah tercapai.
Di tahun 2017 misalnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 5,07%, jauh di bawah target pertumbuhan ekonomi nasional di 5,2%. Berikutnya di tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 5,02%, di bawah target yang ditetapkan tahun itu sebesar 5,1%.
Sementara, pertumbuhan ekonomi tahun 2015 hanya mencapai 4,88%. Padahal targetnya ditetapkan sebesar 5,3%. Sedangkan di tahun 2014 yang target pertumbuhan ekonominya mencapai 5,5%, realisasinya hanya sebesar 5,02%.

Tulis Komentar