KILASRIAU.com - Komite Perubahan Sepakbola Nasional (KPSN) mendesak PSSIuntuk menggelar kongres pemilihan ketua umum secepatnya. KPSN juga meminta voter dilibatkan.

PSSI akan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) pada 27 Juli mendatang. Namun, dalam forum itu, PSSI baru akan membentuk Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan Ketua Umum, di mana pemilihan umum itu sendiri baru akan dilakukan dalam Kongres Tahunan pada Januari 2020

Ketua KPSN Suhendra Hadikuntono mendesak PSSI harus mengembalikan marwah kongres kepada para voter atau pemilik suara. Ia meminta mereka diberi ruang untuk ikut menentukan kapan pemilihan ketua digelar.

"PSSI kemarin memutuskan tidak ada KLB, artinya mereka ingin meneruskan sampai akhir. Tentunya, rekan-rekan semua KPSN tidak ingin adanya PSSI dengan pro status quo, karena kami ingin menuju perubahan," ujar Suhendra saat ditemui di Jakarta, Jumat (5/7/2019).

"Kami berharap melakukan KLB dengan mengembalikan suara itu kepada para voter sesuai statuta FIFA. Karena pada saat kurang lebih beberapa waktu lalu, kami menginisiasi mendorong KLB, tapi PSSI tidak mampu."

"Kami akan mengambil alih itu dan mengembalikan marwah PSSI ke voter. Hal yang mana selama ini belum pernah dan belum pernah dirasakan, padahal merekalah pemilik suara sebenarnya," ujar Suhendra.

Suhendra menjelaskan, voter selama ini hampir tidak pernah disosialisasikan mengenai statuta atau aturan-aturan organisasi. Ia menilai, Komunikasi PSSI sangat buruk.

"Mereka membiasakan komunikasi satu arah, itu tidak baik, sehingga para member itu maupun voter tidak mampu menerjemahkan [aturan organisasi] karena mereka tidak diberikan ruang. Jadi mulai ke depan, kami mendorong organisasi PSSI sehat, yakni masing-masing seluruh voter memahami apa yang namanya statuta dan mengembangkan komunikasi dua arah, bukan satu arah," jelas Suhendra.

Terakhir, Suhendra menilai tidak ada alasan memperlambat Kongres pemilihan ketum. Dia mendesak PSSI agar kongres pemilihan ketua umum bisa digelar secepatnya.

"Menurut kami, salah satu solusi untuk konstitusional adalah, agar tidak bertambah tersangka baru, adalah gelar KLB. Itu salah satu solusi cerdas, jadi jangan memperlama karena akan menambah jumlah tersangka yang baru," kata Suhendra.

"Ini akan kami inisiasi. Kami mendorong untuk memberikan edukasi kepada para voters bahwa mereka punya hak, punya suara. Selama ini, mereka tidak tahu karena suaranya hanya milik klub-klub tertentu yang punya kepentingan," dia menambahkan.