Trump, Xi & Putin Dalam Satu Meja Perundingan
Kilasriau.com - Ada sebuah pemandangan yang mungkin beberapa tahun lalu sulit dibayangkan. Donald Trump, Xi Jinping, dan Vladimir Putin duduk dalam satu meja perundingan. Tiga pemimpin dari tiga negara dengan kekuatan ekonomi, militer, dan pengaruh geopolitik terbesar di dunia itu akhirnya bertemu di Shenzhen, Tiongkok, Kamis (19/11/2026), dalam sebuah pertemuan trilateral bersejarah di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).
Trump menyebutnya sebagai momen bersejarah. Xi menyebutnya pertemuan yang konstruktif dan produktif. Putin menggambarkannya sebagai dialog terbuka dan substantif.
- DARI RUANG PARLEMEN MENUJU ISTANA: MEMBACA JALAN POLITIK SUFMI DASCO
- Penuh Keakraban, Ketua KNPI Inhil Serahkan Cenderamata di Malam Pisah Sambut Dandim 0314/Inhil
- Ketua Pemuda Lira Ucapakan Selamat atas Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional Sultan Muhammad Abdul Jalil Muazzam Syah Pendiri Kota Pekanbaru
- Ragil Hadiwibowo Terpilih sebagai Ketua PWI Inhil Periode 2026-2029
- Penuh Keakraban, Kapolres Inhil dan IWO Perkuat Sinergi Cegah Hoaks dan Narkoba
Namun, setelah pertemuan berlangsung sekitar 70 menit, dunia justru dihadapkan pada sebuah ironi. Tiga pemimpin yang memiliki kapasitas mengubah arah sejarah ternyata belum mampu menyelesaikan persoalan-persoalan paling genting yang sedang menghantui dunia.
Mereka memang menghasilkan deklarasi bersama. Tetapi perang Ukraina belum selesai. Ketegangan Iran belum menemukan jalan keluar. Kesepakatan baru pembatasan senjata nuklir juga belum terwujud.
Maka, pertanyaan yang lebih menarik bukan lagi mengapa ketiganya bertemu, melainkan apa sebenarnya yang sedang mereka rundingkan, siapa yang memperoleh keuntungan, dan bagaimana masa depan dunia setelah pertemuan tersebut?
Ketika Tiga Kekuatan Besar Berbagi Meja
Dalam politik internasional, pertemuan para pemimpin negara besar tidak pernah sekadar urusan protokoler. Setiap jabat tangan memiliki pesan. Setiap kalimat diplomatik menyimpan kepentingan. Bahkan, posisi duduk dalam sebuah forum bisa menjadi simbol tentang siapa yang ingin menunjukkan pengaruhnya.
Trump datang dengan pendekatan diplomasi transaksional. Ia ingin memperlihatkan bahwa dirinya mampu bernegosiasi dengan dua rival strategis Amerika Serikat sekaligus. Xi Jinping memiliki kepentingan mempertahankan posisi Tiongkok sebagai kekuatan global yang semakin menentukan. Sementara Putin berkepentingan mengurangi tekanan internasional terhadap Rusia sekaligus memperjuangkan kepentingan strategis Moskow.
Ketiganya memang berbeda dalam orientasi politik, tetapi memiliki satu kesamaan. Masing-masing ingin memastikan negaranya tidak kehilangan ruang dalam menentukan arah tatanan dunia.
Pertemuan Shenzhen menghasilkan beberapa kesepakatan penting. Pertama, komitmen mendorong reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kedua, peningkatan produksi dan pasokan produk minyak olahan untuk menjaga stabilitas energi. Ketiga, dialog untuk mengurangi risiko nuklir dan mencegah proliferasi senjata pemusnah massal.
Mereka juga menyampaikan sikap mengenai kekebalan pejabat negara dalam proses peradilan internasional serta perlunya membatasi penyalahgunaan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Namun, ada satu detail yang tidak boleh luput dari perhatian. Deklarasi bersama tersebut tidak memuat penyelesaian konkret mengenai perang Ukraina maupun konflik Iran. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan terbatas, tanpa terobosan besar dalam agenda utama yang sebelumnya dipromosikan Trump.
Dengan kata lain, mereka berhasil menyepakati beberapa hal yang dapat dikerjakan bersama, tetapi belum menemukan titik temu atas persoalan yang paling sulit.
Di sinilah pertemuan Shenzhen menjadi menarik sekaligus problematis.
Dukungan terhadap reformasi PBB, misalnya, terdengar sebagai agenda yang masuk akal. Institusi internasional memang membutuhkan pembaruan agar lebih representatif dan efektif menghadapi tantangan global. Namun, reformasi tidak boleh menjadi bahasa diplomatik untuk mengurangi mekanisme pengawasan terhadap negara-negara yang memiliki kekuatan besar.
Begitu pula dengan pernyataan mengenai ICC. Prinsip kekebalan pejabat negara merupakan persoalan hukum internasional yang kompleks. Di satu sisi, kedaulatan dan imunitas negara memiliki dasar dalam praktik hukum internasional. Di sisi lain, prinsip tersebut tidak boleh digunakan untuk menghapus pertanggungjawaban atas dugaan kejahatan internasional.
Konteks ini menjadi semakin sensitif karena Vladimir Putin merupakan subjek surat perintah penangkapan ICC terkait dugaan kejahatan perang di Ukraina.
Di sinilah publik internasional patut bertanya. Apakah ketiga negara sedang memperjuangkan reformasi institusi internasional demi keadilan yang lebih universal, atau sedang membangun kesepahaman untuk memperkecil batasan terhadap kekuasaan mereka sendiri?
Pertanyaan tersebut bukan tuduhan, melainkan persoalan substantif yang perlu diuji melalui isi deklarasi dan tindakan ketiga negara setelah pertemuan.
Sebab, reformasi institusi internasional seharusnya memperkuat keadilan, bukan membuat kekuasaan semakin kebal terhadap hukum.
Perang yang Tidak Selesai di Meja Perundingan
Salah satu hal paling mencolok dari pertemuan tersebut adalah tidak adanya Ukraina di meja perundingan, padahal masa depan perang di negara itu menjadi salah satu agenda utama pembicaraan.
Ini mengingatkan kita pada sejarah Konferensi Yalta 1945, ketika Roosevelt, Churchill, dan Stalin membicarakan masa depan Eropa setelah Perang Dunia II. Negara-negara besar memiliki kapasitas menentukan peta politik, sementara negara-negara yang nasibnya dibicarakan tidak selalu memiliki kesempatan setara untuk menyampaikan kepentingannya.
Tentu saja, situasi Shenzhen tidak identik dengan Yalta. Namun, ada pelajaran yang tetap relevan perdamaian yang dirundingkan tanpa melibatkan pihak yang mengalami perang berisiko melahirkan kesepakatan yang rapuh.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan para pemimpin Eropa tidak terlibat dalam pertemuan trilateral tersebut. Setelah pertemuan, Trump bahkan menghubungi forum pembicaraan di Berlin yang mempertemukan utusan Amerika Serikat, Zelenskyy, dan para pemimpin Eropa untuk membahas kemungkinan penyelesaian perang.
Artinya, diplomasi mengenai Ukraina masih membutuhkan proses panjang. Tidak cukup hanya dengan membangun komunikasi antara Washington dan Moskow. Kedaulatan, keamanan, dan kepentingan rakyat Ukraina harus menjadi bagian utama dari setiap penyelesaian.
Perdamaian tidak boleh sekadar berarti berhentinya tembakan. Ia juga harus memastikan bahwa agresi tidak berubah menjadi preseden yang dapat ditiru oleh negara lain.
Minyak, Nuklir, dan Pertaruhan Ekonomi Dunia
Kesepakatan mengenai peningkatan pasokan minyak juga layak dicermati. Di tengah ketidakpastian geopolitik dan konflik di Timur Tengah, energi tetap menjadi instrumen penting dalam hubungan internasional.
Selat Hormuz, misalnya, merupakan jalur strategis yang dilalui sekitar seperlima konsumsi minyak dan produk minyak dunia melalui laut menurut estimasi US Energy Information Administration. Gangguan terhadap jalur tersebut dapat memicu kenaikan harga energi, meningkatkan biaya logistik, dan menekan perekonomian negara-negara pengimpor minyak.
Karena itu, komitmen menjaga stabilitas pasokan energi memiliki arti ekonomi yang luas. Namun, peningkatan produksi tidak otomatis menyelesaikan persoalan distribusi, sanksi ekonomi, konflik kawasan, dan ketidakpastian pasar.
Sementara itu, isu nuklir menyimpan ancaman yang jauh lebih besar. Data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) 2025 memperkirakan terdapat sekitar 12.241 hulu ledak nuklir di dunia pada Januari 2025. Amerika Serikat dan Rusia menguasai hampir 90 persen dari total persediaan tersebut.
Persoalannya, perjanjian New START antara Amerika Serikat dan Rusia telah berakhir pada Februari 2026. Trump menginginkan kesepakatan pengendalian senjata yang lebih modern dan melibatkan Tiongkok. Namun, Beijing memiliki kepentingan dan posisi yang berbeda karena jumlah persenjataan nuklirnya masih jauh di bawah kedua negara tersebut.
Maka, komitmen dialog di Shenzhen patut diapresiasi, tetapi belum dapat disebut sebagai keberhasilan pengendalian senjata nuklir. Dunia membutuhkan perjanjian yang terukur, transparan, dan dapat diverifikasi, bukan sekadar pernyataan niat baik.
Indonesia dan Dunia yang Tidak Boleh Hanya Menjadi Penonton
Lalu, bagaimana Indonesia membaca perkembangan ini?
Bagi Indonesia, pertemuan Shenzhen bukan persoalan yang jauh dari kepentingan nasional. Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia memiliki hubungan strategis dengan Indonesia dalam bidang perdagangan, investasi, energi, teknologi, dan pertahanan.
Perubahan hubungan ketiga negara tersebut dapat memengaruhi stabilitas rantai pasok, harga komoditas, arus investasi, serta keamanan kawasan Indo-Pasifik.
Dalam konteks ini, politik luar negeri bebas aktif menjadi semakin relevan. Indonesia tidak perlu memilih menjadi bagian dari Washington, Beijing, ataupun Moskow. Namun, bebas aktif juga tidak boleh dimaknai sebagai sikap diam ketika prinsip kedaulatan, hukum internasional, dan perdamaian dunia dipertaruhkan.
Indonesia perlu memperkuat diplomasi melalui ASEAN, menjaga sentralitas kawasan, serta membangun ketahanan ekonomi dan teknologi agar tidak mudah terseret dalam kompetisi kekuatan besar.
Lebih dari itu, Indonesia perlu memastikan bahwa negara-negara berkembang memiliki ruang yang lebih besar dalam menentukan agenda global. Reformasi PBB, misalnya, harus diarahkan pada representasi yang lebih adil, termasuk memperkuat suara negara-negara Global South.
Sebab, dunia multipolar tidak otomatis menjadi dunia yang lebih adil. Banyaknya pusat kekuasaan belum tentu berarti semakin meratanya keadilan. Bisa saja kita hanya berpindah dari dominasi satu kekuatan menuju persaingan beberapa kekuatan yang sama-sama ingin menentukan aturan permainan.
Jangan Sampai Dunia Hanya Menjadi Milik Mereka
Pertemuan Trump, Xi, dan Putin di Shenzhen mungkin akan tercatat sebagai salah satu peristiwa penting dalam sejarah diplomasi kontemporer. Namun, ukuran keberhasilannya tidak boleh berhenti pada foto bersama, pernyataan persahabatan, atau deklarasi yang terdengar menjanjikan.
Ukuran sesungguhnya adalah apakah perang dapat dihentikan, risiko nuklir dapat dikurangi, perdagangan dunia menjadi lebih stabil, dan hukum internasional tetap dihormati.
Kita tentu membutuhkan dialog antarkekuatan besar. Tetapi dunia juga membutuhkan keberanian untuk memastikan bahwa dialog tersebut tidak berubah menjadi kesepakatan eksklusif yang hanya menguntungkan mereka yang duduk di meja perundingan.
Ada satu hal yang semestinya diingat. Mereka mungkin memiliki senjata untuk menghancurkan dunia, kekuatan ekonomi untuk mengguncang pasar, dan pengaruh politik untuk mengubah peta internasional. Namun, mereka tidak memiliki hak eksklusif untuk menentukan masa depan seluruh umat manusia.
Sebab, dunia bukan properti tiga negara besar. Negara-negara berkembang berhak menentukan masa depannya, berhak menyuarakan kepentingannya. Dan jutaan manusia biasa berhak hidup tanpa harus terus-menerus menjadi korban dari ambisi geopolitik para pemimpinnya.
Pada akhirnya, sejarah tidak akan hanya mengingat siapa yang duduk di meja perundingan Shenzhen. Sejarah juga akan mencatat siapa yang memperoleh keuntungan dari kesepakatan itu, siapa yang harus menanggung akibatnya, dan siapa yang justru tidak pernah diberi kesempatan untuk berbicara.**

Tulis Komentar