DARI RUANG PARLEMEN MENUJU ISTANA: MEMBACA JALAN POLITIK SUFMI DASCO

Isgunandar (Dosen Universitas Negeri Makassar)

Kilasriau.com - Ada politikus yang membangun kekuasaan dengan banyak bicara. Ada pula yang justru menjadi penting karena tidak terlalu banyak bicara, tetapi kehadirannya selalu diperhitungkan. Sufmi Dasco Ahmad tampaknya termasuk kategori kedua.

Namanya kembali menjadi perbincangan. Kali ini bukan semata-mata karena posisinya sebagai Wakil Ketua DPR RI atau Ketua Harian Partai Gerindra, melainkan karena munculnya dukungan sejumlah kader dan elite politik yang mendorong namanya masuk dalam bursa calon Wakil Presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto.

Dalam beberapa hari terakhir, nama Dasco bahkan bersanding dengan dua figur penting Gerindra lainnya, Sugiono dan Ahmad Muzani. Sebuah dinamika yang menarik, sekaligus memperlihatkan bahwa politik tidak selalu bergerak melalui panggung resmi. Terkadang, arah kekuasaan mulai terbaca justru dari percakapan di lorong-lorong partai.

Tetapi, sebelum terlalu jauh membayangkan Dasco melangkah ke Istana, ada baiknya kita membaca perjalanan politiknya secara lebih jernih. Sebab, politik bukan sekadar soal siapa yang dekat dengan pusat kekuasaan, melainkan bagaimana kedekatan itu dibangun, dipelihara, dan diterjemahkan menjadi pengaruh.

Politik Tidak Selalu Tentang Siapa yang Paling Terlihat

Dasco bukan politisi yang muncul secara tiba-tiba menjelang pergantian kekuasaan. Ia telah menjadi bagian dari perjalanan Partai Gerindra sejak partai tersebut didirikan pada 2008. Pengalamannya di organisasi partai, terutama ketika menangani bidang organisasi dan keanggotaan, memberinya ruang untuk memahami politik dari sisi yang lebih mendasar: membangun jaringan, merawat loyalitas, dan mengonsolidasikan kekuatan.

Karier legislatifnya dimulai ketika terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Banten III pada Pemilu 2014. Ia kemudian dipercaya menjadi Wakil Ketua DPR RI pada periode 2019-2024 dan kembali menduduki posisi yang sama untuk periode 2024-2029.

Posisi tersebut bukan sekadar jabatan protokoler. Pimpinan DPR berada di persimpangan berbagai kepentingan: partai politik, fraksi, pemerintah, kelompok masyarakat, dan kepentingan publik. Di sana, kemampuan membaca situasi, membangun komunikasi, serta mengelola perbedaan menjadi modal politik yang sangat menentukan.

Dasco tampaknya memahami betul ruang tersebut.

Dalam politik, ada perbedaan antara orang yang memiliki jabatan dan orang yang memiliki pengaruh. Jabatan memberikan kewenangan formal, sedangkan pengaruh memungkinkan seseorang ikut menentukan arah keputusan, bahkan ketika namanya tidak selalu berada di bagian paling depan.

Di sinilah menariknya Dasco. Ia tidak selalu menjadi pusat perhatian, tetapi namanya kerap hadir dalam percakapan mengenai keputusan-keputusan strategis pemerintahan.

Dari Senayan ke Lingkar Kekuasaan

Hubungan Dasco dengan Prabowo Subianto tentu tidak dapat dilepaskan dari perjalanan panjang Gerindra. Keduanya terhubung melalui organisasi politik yang sama sejak awal pembentukan partai. Dasco kemudian dipercaya menjadi Ketua Harian DPP Gerindra sejak 2020.

Kepercayaan tersebut bukan perkara kecil. Dalam organisasi politik yang memiliki figur sentral seperti Prabowo, posisi ketua harian menuntut kemampuan menerjemahkan arah politik pimpinan menjadi kerja organisasi. Artinya, Dasco tidak hanya berperan sebagai pengurus partai, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme konsolidasi kekuasaan.

Peran itu semakin terlihat ketika ia dipercaya memimpin Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran pada 2024. Tugas tersebut menempatkannya dalam proses koordinasi antara pemerintahan yang sedang berakhir dan pemerintahan yang akan berjalan.

Di titik ini, Dasco memperlihatkan kapasitas yang berbeda dari sekadar politisi parlemen. Ia berada dalam ruang yang mempertemukan kepentingan partai, agenda politik, dan kebutuhan administratif pemerintahan.

Fenomena ini dapat dibaca melalui konsep political brokerage, yakni kemampuan seorang aktor politik menjadi penghubung antara berbagai kelompok dan pusat pengambilan keputusan. Seorang broker politik tidak harus selalu menjadi pemilik kekuasaan formal. Namun, ia dapat memiliki posisi strategis karena menghubungkan kepentingan yang berbeda dan membantu membangun kesepakatan.

Dalam konteks Dasco, kemampuan menjadi penghubung itulah yang tampaknya menjadi salah satu modal politik terbesarnya.

Sebab, dalam politik, kepercayaan sering kali lebih mahal daripada popularitas. Popularitas membuat seseorang dikenal banyak orang, tetapi kepercayaan membuat seseorang dilibatkan dalam keputusan penting.

Ketika Parlemen Menjadi Jalan Menuju Istana

Munculnya nama Dasco dalam bursa Wakil Presiden memperlihatkan satu hal: batas antara kekuasaan legislatif dan eksekutif dalam praktik politik Indonesia tidak selalu setegas batas kelembagaannya.

Secara konstitusional, DPR dan Presiden memiliki fungsi serta kewenangan yang berbeda. DPR menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sementara Presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Namun, dalam sistem presidensial multipartai seperti Indonesia, hubungan antara parlemen dan pemerintah sangat dipengaruhi oleh konfigurasi koalisi, kepemimpinan partai, serta kemampuan membangun kompromi politik.

Karena itu, pengalaman Dasco di parlemen dapat menjadi modal tersendiri apabila ia benar-benar dipertimbangkan untuk menduduki posisi eksekutif.

Ia mengenal mekanisme legislasi, memahami dinamika fraksi, dan memiliki pengalaman berkomunikasi dengan berbagai kekuatan politik. Modal semacam ini penting bagi seorang Wakil Presiden yang diharapkan mampu membantu Presiden menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus menghubungkan kebijakan eksekutif dengan dukungan politik di parlemen.

Namun, ada satu persoalan yang tidak boleh diabaikan.

Wakil Presiden bukan sekadar perpanjangan tangan Presiden, apalagi hanya figur yang bertugas memastikan hubungan politik tetap nyaman. Jabatan tersebut merupakan amanat konstitusional dengan tanggung jawab kenegaraan yang besar.

Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa dalam menjalankan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Kata dibantu tidak boleh dimaknai sekadar sebagai pendamping administratif atau penjaga stabilitas koalisi. Di dalamnya terdapat tuntutan kapasitas kepemimpinan, integritas, dan kemampuan memahami persoalan bangsa.

Dengan demikian, pertanyaan mengenai Dasco seharusnya tidak berhenti pada seberapa dekat ia dengan Prabowo. Pertanyaan yang lebih penting adalah: sejauh mana pengalaman politiknya dapat diterjemahkan menjadi kapasitas kepemimpinan nasional?

Kedekatan dengan Presiden dan Ujian Demokrasi

Kita tentu tidak dapat menutup mata bahwa kedekatan dengan Presiden merupakan salah satu modal penting dalam politik Indonesia. Dalam banyak situasi, figur yang dipercaya kepala pemerintahan memiliki peluang lebih besar untuk menempati posisi strategis.

Tetapi, demokrasi tidak boleh direduksi menjadi perlombaan mencari siapa yang paling dipercaya oleh penguasa.

Ada kepentingan yang lebih besar daripada sekadar menjaga kenyamanan lingkaran kekuasaan, yakni memastikan bahwa setiap jabatan publik diisi berdasarkan pertimbangan kapasitas, kebutuhan negara, dan kepentingan masyarakat.

Jika pengisian jabatan Wakil Presiden lebih banyak ditentukan oleh pertimbangan loyalitas politik, kita berisiko mengubah jabatan kenegaraan menjadi semacam hadiah bagi mereka yang paling dekat dengan pusat kekuasaan.

Padahal, negara bukan organisasi keluarga, dan jabatan publik bukan bonus atas kesetiaan.

Dalam perspektif demokrasi konstitusional, mekanisme pergantian Wakil Presiden telah diatur secara jelas dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Apabila terjadi kekosongan jabatan, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Artinya, proses tersebut bukan sekadar kesepakatan elite partai, melainkan mekanisme konstitusional yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Dasco sendiri, ketika merespons dukungan terhadap namanya pada 17 November 2026, meminta semua pihak menghormati kewenangan Presiden dalam mengusulkan calon kepada MPR.

Sikap tersebut patut dicatat. Namun, publik tetap berhak mengajukan pertanyaan kritis tentang kriteria, pertimbangan, dan kepentingan apa yang sesungguhnya mendasari pilihan tersebut.

Ujian Sesungguhnya Bukan Sampai ke Istana

Pada akhirnya, perjalanan politik Sufmi Dasco Ahmad memperlihatkan bagaimana kekuasaan dibangun bukan hanya melalui pemilu, tetapi juga melalui organisasi, jaringan, kepercayaan, dan kemampuan membaca momentum.

Dari ruang partai menuju Senayan, dari Senayan menuju lingkar koordinasi pemerintahan, hingga kini namanya diperbincangkan dalam bursa menuju Istana. Sebuah perjalanan yang memperlihatkan bahwa politik memiliki banyak jalan untuk mencapai pusat kekuasaan.

Tetapi, ada satu hal yang perlu diingat: sampai ke Istana bukanlah ukuran tertinggi keberhasilan seorang politisi.

Ukuran sesungguhnya adalah apa yang dapat ia kerjakan setelah berada di sana.

Indonesia tidak kekurangan orang yang pandai mengelola kekuasaan. Yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah menghadirkan pemimpin yang mampu mengubah kekuasaan menjadi pelayanan, jabatan menjadi tanggung jawab, dan kedekatan politik menjadi keberpihakan kepada rakyat.

Sebab, rakyat tidak terlalu membutuhkan siapa yang paling dekat dengan Presiden. Rakyat lebih membutuhkan siapa yang paling dekat dengan persoalan mereka.

Dan di antara gemerlap percakapan elite tentang siapa yang pantas mendampingi Presiden, ada jutaan warga yang masih menunggu jawaban atas persoalan yang jauh lebih sederhana: pekerjaan yang layak, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, pendidikan yang bermutu, pelayanan publik yang manusiawi, dan kehidupan yang lebih pasti.

Jangan sampai politik terlalu sibuk membicarakan siapa yang akan duduk di Istana, sementara negara lupa mendengar suara mereka yang bahkan tidak pernah berkesempatan memasuki halamannya.**






Tulis Komentar