Wamenaker: Pelindungan Pekerja Dimulai Sejak Mencari Kerja
Kilasriau.com, Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa pelindungan ketenagakerjaan harus mencakup seluruh tahapan, mulai dari proses mencari pekerjaan, menjalani hubungan kerja, hingga berakhirnya masa kerja. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
"Pelindungan tidak baru dimulai ketika seseorang telah menjadi pekerja, tetapi harus dimulai sejak seseorang mencari pekerjaan," ujar Afriansyah saat memberikan sambutan pada Sosialisasi UU Pelindungan Ketenagakerjaan bersama jajaran PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Lebih lanjut, Afriansyah menjelaskan pada tahap sebelum bekerja, pemerintah mewajibkan penyediaan informasi dan pelaporan lowongan kerja untuk mencegah praktik percaloan, penipuan, serta penyebaran informasi lowongan kerja fiktif. Proses penempatan tenaga kerja juga harus berlangsung secara adil, objektif, transparan, dan bebas diskriminasi.
- MagangHub Batch 3A Resmi Dimulai, 55.364 Peserta Siap Jalani Program Pemagangan
- Team SAKTI Disdukpencapil Inhil Jemput Bola Rekam KTP-el Lansia, Pastikan Hak Adminduk Tanpa Terkecuali
- Ketua TP PKK Inhil Katerina Susanti Herman Ajak Masyarakat Biasakan Cuci Tangan Pakai Sabun
- Camat Reteh Lepas Keberangkatan Kafilah MTQ Menuju Pulau Burung, Donatur dan KKSS Beri Dukungan Penuh
- Sekda Tantawi Jauhari Tekankan Percepatan APBD 2026 dan Penyelesaian APBD 2027 Tepat Waktu
Ketentuan tersebut turut memberikan perhatian kepada kelompok rentan, penyandang disabilitas, serta masyarakat di daerah tertinggal agar memperoleh kesempatan yang setara dalam memasuki dunia kerja.
Selain proses rekrutmen, pemerintah mengatur penyelenggaraan pemagangan agar berjalan sesuai ketentuan dan tidak disalahgunakan perusahaan. Pengaturannya meliputi kejelasan status peserta, durasi maksimal enam bulan, pemberian uang saku, penerbitan sertifikat, pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
"Perusahaan harus memastikan pemagangan menjadi sarana pembelajaran dan peningkatan kompetensi, bukan justru dimanfaatkan untuk menggantikan tenaga kerja," katanya.
Setelah memasuki hubungan kerja, perhatian pemerintah beralih pada kepastian status pekerjaan, pemenuhan hak, dan kesejahteraan tenaga kerja. Afriansyah mengingatkan bahwa penerapan K3 merupakan hak fundamental setiap pekerja sehingga tidak boleh diperlakukan sebatas pemenuhan administrasi perusahaan.
"Keselamatan dan kesehatan pekerja harus menjadi prioritas dalam setiap aktivitas usaha. Karena itu, perusahaan wajib menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat," ujarnya.
Adapun ketika hubungan kerja berakhir, negara tetap menjamin pemenuhan hak tenaga kerja, termasuk ganti kerugian dan akses terhadap jaminan sosial. Upaya ini didukung pengawasan ketenagakerjaan yang profesional serta penegakan hukum secara tegas, dengan tetap memperhatikan keberlangsungan dunia usaha.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menjelaskan bahwa UU Nomor 27 Tahun 2026 menggantikan klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, sejumlah kebijakan yang dinilai efektif tetap dipertahankan dalam regulasi baru ini.
Kebijakan tersebut mencakup pemberian uang kompensasi sebesar satu bulan upah bagi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ketika masa kontrak berakhir serta keberlanjutan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
"Undang-undang ini mengatur pelindungan secara menyeluruh, mulai dari sebelum bekerja, saat bekerja, hingga setelah selesai bekerja, sekaligus tetap menjaga keberlanjutan dunia usaha," jelas Indah.

Tulis Komentar