Kilasriau.com – Pembangunan berbagai proyek infrastruktur bernilai miliaran rupiah di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau, mulai menuai sorotan. Di tengah besarnya anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan daerah, muncul dugaan bahwa penyerapan tenaga kerja lokal belum berjalan optimal.

Ironisnya, sejumlah proyek yang dikerjakan di wilayah Inhil justru disebut lebih banyak melibatkan tenaga kerja dari luar daerah, mulai dari Pekanbaru, Medan, Bandung hingga Jambi. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana masyarakat lokal mendapatkan kesempatan untuk terlibat dan merasakan manfaat ekonomi dari pembangunan di daerahnya sendiri.

Persoalan tersebut disampaikan Mus, salah seorang warga yang mengaku prihatin terhadap kondisi ketenagakerjaan di Inhil. Ia menilai, pembangunan yang seharusnya turut membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat justru berpotensi tidak memberikan manfaat maksimal apabila tenaga kerja yang dilibatkan lebih banyak berasal dari luar daerah.

"Terus terang, sedih saya melihat kondisi ini. Banyak masyarakat Inhil yang saat ini tidak memiliki pekerjaan. Bahkan, ada beberapa orang yang menelepon saya dan meminta dicarikan pekerjaan. Mereka tidak menuntut pekerjaan yang muluk-muluk, menjadi pekerja bangunan pun tidak masalah," ungkap Mus, Minggu (15/11/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut terasa semakin ironis ketika berbagai proyek pembangunan sedang berlangsung di wilayah Inhil. Namun, masyarakat setempat yang membutuhkan pekerjaan justru diduga tidak memperoleh kesempatan yang memadai.

Mus menyebut, tenaga kerja dari luar daerah bukan hanya mengisi posisi tenaga ahli atau tenaga teknis, melainkan juga diduga mencakup pekerja kasar dan tukang bangunan. Bahkan, keterlibatan kontraktor dari luar Inhil juga menjadi salah satu hal yang menurutnya perlu mendapat perhatian.

"Pertanyaannya sederhana, bagaimana masyarakat Inhil bisa mendapatkan pekerjaan jika proyek pembangunan di daerah sendiri justru lebih banyak menggunakan tenaga kerja dari luar? Sementara di sekitar kita masih banyak warga yang membutuhkan pekerjaan," tegasnya.

Ia menilai, persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Sebab, pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran negara maupun daerah semestinya tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan fisik, tetapi juga memperhatikan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar lokasi proyek.

Disnaker Diminta Jangan Hanya Duduk di Balik Meja

Sorotan Mus juga mengarah kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Indragiri Hilir. Ia mempertanyakan sejauh mana peran dan langkah konkret instansi tersebut dalam mendata tenaga kerja lokal serta memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap peluang pekerjaan yang tersedia.

Menurutnya, Disnaker seharusnya menjadi salah satu garda terdepan dalam menjembatani kebutuhan tenaga kerja dengan perusahaan maupun kontraktor yang melaksanakan proyek pembangunan di daerah.

"Jangan sampai Disnaker hanya menjadi penonton. Mereka harus turun ke lapangan, mendata masyarakat yang memiliki keterampilan, berkoordinasi dengan kontraktor, dan memperjuangkan agar tenaga kerja lokal mendapatkan kesempatan," ujarnya.

Ia juga mengkritik apabila instansi yang memiliki tanggung jawab di bidang ketenagakerjaan tidak menunjukkan langkah nyata dalam menjawab persoalan sulitnya masyarakat memperoleh pekerjaan.

"Jangan hanya duduk di balik meja, menikmati fasilitas kantor, sementara masyarakat masih kesulitan mencari pekerjaan. Fasilitas dan anggaran pemerintah bersumber dari uang rakyat. Sudah seharusnya ada tanggung jawab dan kerja nyata yang bisa dirasakan masyarakat," kritik Mus.

Mus turut mempertanyakan manfaat ekonomi yang diperoleh daerah apabila sebagian besar tenaga kerja yang dilibatkan justru berasal dari luar Inhil.

"Kalau pekerjanya didatangkan dari luar, tentu kita perlu mempertanyakan sejauh mana masyarakat dan daerah ini mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung. Jangan sampai pembangunan berlangsung di Inhil, tetapi peluang kerjanya justru lebih banyak dinikmati orang luar," tambahnya.

Bupati dan DPRD Diminta Tidak Tutup Mata

Tidak hanya Disnaker, Mus juga meminta Bupati Indragiri Hilir mengambil langkah konkret untuk memastikan pembangunan daerah berjalan seiring dengan upaya membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal.

Menurutnya, kepala daerah memiliki peran strategis dalam mendorong perangkat daerah terkait agar berkoordinasi dengan kontraktor maupun perusahaan pelaksana proyek, sehingga tenaga kerja lokal dapat diprioritaskan sepanjang memenuhi kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi pekerjaan.

"Pak Bupati jangan hanya melihat pembangunan dari sisi berdirinya bangunan atau selesainya proyek. Harus dilihat juga berapa banyak masyarakat Inhil yang mendapatkan pekerjaan dari pembangunan tersebut. Jangan sampai daerah kita hanya menjadi tempat pelaksanaan proyek, sementara masyarakatnya tidak ikut merasakan manfaat," katanya.

Mus juga meminta DPRD Inhil menjalankan fungsi pengawasan secara serius. Menurutnya, persoalan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal merupakan bagian dari kepentingan publik yang seharusnya mendapat perhatian para wakil rakyat.

Ia berharap DPRD tidak hanya hadir dalam kegiatan seremonial atau menyampaikan aspirasi ketika momentum politik, tetapi juga aktif mengawasi pelaksanaan proyek pembangunan, termasuk dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.

"DPRD jangan tutup mata. Mereka adalah wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat. Ketika warga Inhil sendiri kesulitan mendapatkan pekerjaan di daerahnya, seharusnya persoalan ini menjadi perhatian serius," tegasnya.

"Jangan hanya membutuhkan suara masyarakat ketika kepentingan politik datang. Wakil rakyat juga menerima fasilitas yang bersumber dari uang rakyat. Karena itu, sudah seharusnya mereka memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk hak untuk mendapatkan kesempatan bekerja," sambung Mus.

Data Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Harus Dibuka

Lebih jauh, Mus menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu memiliki data yang jelas mengenai ketersediaan dan penyerapan tenaga kerja lokal. Data tersebut setidaknya mencakup masyarakat yang memiliki keahlian sebagai tukang bangunan, pekerja konstruksi, operator alat berat, tenaga teknis hingga jenis pekerjaan lainnya.

Dengan adanya basis data tersebut, Disnaker dapat menghubungkan masyarakat yang sedang membutuhkan pekerjaan dengan perusahaan maupun kontraktor pelaksana proyek.

Menurutnya, langkah ini juga penting untuk mengetahui secara terukur apakah pembangunan yang berlangsung di Inhil benar-benar memberikan kontribusi terhadap pengurangan pengangguran atau justru belum menyentuh persoalan ketenagakerjaan masyarakat setempat.

"Jangan sampai masyarakat Inhil hanya menjadi penonton di kampung halamannya sendiri. Disnaker harus memiliki data tenaga kerja lokal dan aktif mempertemukannya dengan pihak kontraktor. Kalau memang ada kebutuhan tenaga kerja, kenapa masyarakat kita tidak diberikan kesempatan terlebih dahulu sesuai kemampuan mereka?" ujarnya.

Di sisi lain, ia mengingatkan agar pengawasan terhadap pelaksanaan proyek tetap menjadi perhatian. Penyerapan tenaga kerja lokal, menurutnya, harus berjalan beriringan dengan pemenuhan standar kualitas pekerjaan, ketentuan teknis, serta aturan yang berlaku.

"Pembangunan harus berkualitas dan dikerjakan sesuai ketentuan. Jangan asal jadi. Tetapi manfaatnya juga harus dirasakan masyarakat. Kita ingin proyek selesai dengan baik, anggaran dipertanggungjawabkan, dan warga Inhil juga memperoleh kesempatan bekerja," tutupnya.

Media Minta Disnaker Buka Data dan Berikan Penjelasan

Menanggapi sorotan tersebut, media ini meminta Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hilir memberikan penjelasan secara terbuka mengenai jumlah tenaga kerja lokal yang terserap dalam berbagai proyek pembangunan Tahun Anggaran 2026.

Termasuk perbandingan jumlah pekerja lokal dengan tenaga kerja dari luar daerah, mekanisme pendataan tenaga kerja, serta langkah konkret yang telah dilakukan Disnaker untuk menghubungkan masyarakat pencari kerja dengan kontraktor pelaksana proyek.

Penjelasan tersebut penting agar persoalan ini tidak hanya berhenti pada keluhan masyarakat, tetapi dapat dijawab melalui data dan kebijakan yang terukur.

Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa pembangunan tidak semata-mata menghasilkan infrastruktur fisik, melainkan turut menciptakan perputaran ekonomi, membuka kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Sebab, menjadi ironi apabila proyek bernilai miliaran rupiah dibangun di Kabupaten Indragiri Hilir, tetapi masyarakat lokal yang membutuhkan pekerjaan justru kesulitan mendapatkan kesempatan untuk terlibat.

Media tersebut telah berupaya meminta konfirmasi kepada pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hilir. Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan resmi.

Media tersebut tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Bupati Indragiri Hilir, Disnaker Inhil, DPRD Inhil, maupun kontraktor pelaksana proyek guna memenuhi prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan.***