KUANTAN SINGINGI (KilasRiau.com) – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang kerap melanda Indonesia setiap musim kemarau menuntut respons yang tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif dan terstruktur. Merespons urgensi tersebut, Tim Penyuluh dari Markas Besar (Mabes) Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan penetrasi langsung ke garis depan pencegahan dengan menggelar kegiatan penyuluhan intensif di Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, pada Kamis (3/9/2026).

Kehadiran tim elite dari Mabes TNI ini bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan sebuah sinyal kuat bahwa penanganan Karhutla telah naik menjadi prioritas strategis nasional yang melibatkan pendekatan whole-of-society. Di Aula Kecamatan Singingi, sekitar 60 perwakilan elemen kunci—mulai dari aparat kewilayahan, tokoh masyarakat, hingga pelaku usaha—dikumpulkan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi dalam menghadapi ancaman ekologis ini.

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Camat Singingi, Saparman, S.T., M.E., ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Dalam sambutannya, Saparman menyambut baik inisiatif Mabes TNI dan menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa bergerak sendiri. "Kami berharap seluruh peserta dapat menyerap informasi ini. Karhutla adalah musuh bersama, dan kewaspadaan kita adalah benteng pertama," ujarnya.

Sementara itu, Kolonel Inf. Nur Ahmad, selaku perwakilan Tim Penyuluh Mabes TNI, menjelaskan bahwa kehadiran mereka bertujuan untuk mendongkrak kesadaran masyarakat dari tingkat akar rumput. "Ini bukan tentang siapa yang menyalahkan, tapi tentang bagaimana kita bersama-sama mencegah bencana sebelum terjadi. TNI hadir sebagai mitra, bukan sebagai pihak yang menggurui," tegas Kolonel Nur Ahmad.

Materi teknis disampaikan oleh Letkol Marinir Jon Gustaf Kahiking, yang mengupas tuntas anatomi Karhutla. Ia tidak hanya berbicara soal dampak lingkungan, tetapi juga implikasi sosial-ekonomi jangka panjang bagi masyarakat setempat. Dari faktor penyebab alami hingga ulah manusia, serta strategi pemadaman dini, materi disajikan secara komprehensif untuk membekali peserta dengan pengetahuan praktis.

Yang membedakan penyuluhan ini dari kegiatan seremonial biasa adalah sesi diskusi yang sangat hidup. Dipandu langsung oleh Kolonel Inf. Nur Ahmad, forum terbuka ini memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan kondisi riil di lapangan. Tiga narasumber lokal tampil aktif: Bapak Surdialis, S.Pd., seorang guru SD dari Muara Jambu; Plt. Lurah Muara Lembu, Bapak Padri; serta Ketua BPD Petai Baru, Ibu Yani.

Pertanyaan-pertanyaan kritis mereka mengenai tantangan pengawasan di area terpencil dan keterbatasan alat pemadam tradisional mendapat respons cepat dan solutif dari tim TNI. Interaksi ini menunjukkan bahwa strategi pencegahan Karhutla yang efektif haruslah berbasis pada realitas lokal, bukan hanya kebijakan top-down.

Dalam momentum tersebut, Camat Singingi juga melontarkan kritik konstruktif sekaligus harapan besar kepada sektor swasta. Ia mendesak perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Singingi untuk tidak hanya mengejar profit, tetapi juga mengambil tanggung jawab sosial korporasi (CSR) yang nyata. "Dukungan pengadaan sarana dan peralatan pemadam kebakaran dari perusahaan adalah bentuk kontribusi minimal yang kami harapkan. Mereka memiliki sumber daya, dan itu harus dialirkan untuk perlindungan komunitas sekitar," tegas Saparman.

Pernyataan ini menjadi pengingat keras bahwa pencegahan Karhutla tidak bisa dibebankan sepenuhnya pada anggaran negara atau swadaya masyarakat yang terbatas. Sinergi dengan dunia usaha adalah kunci keberlanjutan upaya mitigasi bencana.

Kolonel Kes. Endro Utomo, Ketua Tim Penyuluh Mabes TNI, menutup kegiatan dengan apresiasi tinggi terhadap antusiasme peserta. Ia menilai keterbukaan dialog di Singingi merupakan modal sosial yang berharga. Sebagai bentuk penghargaan, tiga peserta paling aktif diberikan hadiah simbolis, sebuah gestur kecil namun bermakna untuk memicu partisipasi lebih luas di masa depan.

Suasana semakin akrab ketika Kolonel Endro dan Camat Saparman saling bertukar pantun di akhir acara. Tradisi lisan ini tidak hanya mencairkan suasana kaku militer-sipil, tetapi juga merefleksikan kearifan lokal yang menjadi perekat sosial di tengah upaya modernisasi penanganan bencana.

Kegiatan yang ditutup dengan lagu "Bagimu Negeri" dan foto bersama ini meninggalkan pesan mendalam: Pencegahan Karhutla adalah tanggung jawab kolektif. Tidak ada satu pun pihak yang bisa lepas tangan. Melalui kegiatan ini, Mabes TNI berhasil menanamkan benih kesadaran bahwa keamanan lingkungan adalah bagian integral dari ketahanan nasional.

Dengan bekal pengetahuan baru dan jaringan sinergi yang diperkuat, masyarakat Kecamatan Singingi kini diharapkan menjadi garda terdepan yang sigap. Jika model kolaborasi seperti ini dapat direplikasi di daerah rawan Karhutla lainnya, maka Indonesia mungkin akhirnya bisa memutus siklus tahunan bencana asap yang selama ini merugikan kesehatan, ekonomi, dan citra bangsa di mata dunia.*(ald)