TELUK KUANTAN (KilasRiau.com) — Gemuruh Festival Pacu Jalur Tradisional Event Nasional 2026 di Tepian Narosa Teluk Kuantan telah berakhir. Jalur-jalur telah meninggalkan gelanggang, panggung pertunjukan mulai sepi, dan ribuan penonton kembali ke aktivitas masing-masing. Rabu (2/9/2026).

Namun, setelah pesta budaya itu usai, pertanyaan mengenai tata kelola panitia dan transparansi anggaran justru mulai mengemuka.

Sorotan kali ini tidak hanya mengenai besarnya kebutuhan biaya penyelenggaraan, tetapi juga menyangkut struktur kepanitiaan yang disebut berjumlah lebih dari 300 orang.

Di sisi lain, muncul informasi bahwa honor panitia dan penari tari massal disebut hingga kini belum diterima.

Bukan hanya honor penari dan panitia, tetapi juga kewajiban kepada pekerja/vendor pembuatan pancang pemisah jalur yang disebut belum dilunasi.

Panitia Pacu Jalur Tradisional Event Nasional 2026 sendiri diketuai Andi Cahyadi alias Aheng.

Besarnya struktur kepanitiaan tentu menjadi hal yang wajar untuk dipertanyakan secara administratif, bukan karena banyaknya jumlah personel otomatis menunjukkan adanya persoalan, melainkan karena publik tentu ingin mengetahui bagaimana pembagian tugas, pembiayaan dan pertanggungjawabannya.

Pertanyaan sederhananya:

Dari lebih 300 orang yang tercantum dalam kepanitiaan, berapa yang mendapatkan honorarium? Berapa besarannya? Dan dari pos anggaran mana honor tersebut dibayarkan?

Lebih dari 300 Nama dalam Struktur Panitia

Penyelenggaraan event nasional dengan skala besar memang membutuhkan banyak personel.

Mulai dari bidang acara, perlombaan, keamanan, konsumsi, transportasi, publikasi, dokumentasi, penerimaan tamu, perlengkapan hingga berbagai bidang pendukung lainnya.

Namun ketika jumlah anggota kepanitiaan mencapai lebih dari 300 orang, konsekuensi administrasinya juga tidak kecil.

Jika terdapat honorarium, maka total kebutuhan anggarannya harus jelas.

Jika tidak seluruh anggota menerima honor, publik juga perlu mengetahui mekanismenya.

Siapa yang memperoleh honor?

Siapa yang bekerja secara sukarela?

Apa dasar penetapan penerima honor?

Berapa nilai honor masing-masing bidang?

Dan apakah seluruh pembayaran tersebut telah direalisasikan?

Pertanyaan tersebut penting untuk memastikan bahwa struktur kepanitiaan tidak berhenti sebagai daftar nama, tetapi memiliki fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas.

120 Penari, 20 Hari Latihan

Persoalan honor juga mencuat dalam rangkaian pembukaan event nasional.

Untuk tari massal pada pembukaan Pacu Jalur Event Nasional 2026, tercatat sekitar 120 orang penari, termasuk penari Sombah Cerano.

Mereka disebut menjalani latihan selama 20 hari.

Persiapan tersebut juga melibatkan lima orang pelatih dan satu konsultan.

Artinya, sedikitnya terdapat 126 orang yang terlibat langsung dalam proses persiapan tari massal tersebut.

Namun, setelah acara selesai, muncul informasi bahwa honor mereka disebut belum diterima.

Jika informasi tersebut benar, persoalannya bukan lagi sekadar mengenai pertunjukan beberapa menit di panggung pembukaan.

Ada proses latihan selama 20 hari yang harus dihargai dan dipertanggungjawabkan.

Karena itu, publik membutuhkan penjelasan mengenai besaran anggaran tari massal, mekanisme pembayaran dan kapan seluruh hak para penari, pelatih serta konsultan tersebut diselesaikan.

Transparansi Bukan Berarti Menuduh

Munculnya pertanyaan mengenai transparansi tidak otomatis berarti terdapat penyimpangan.

Justru keterbukaan dapat menjadi cara untuk menghindari spekulasi.

Seorang masyarakat yang memberikan pandangan mengenai persoalan tersebut mengakui bahwa kebutuhan anggaran Pacu Jalur dari tahun ke tahun memang cukup besar, sementara sumber pendanaan terbatas.

Ia juga tidak mengetahui secara pasti apakah aturan mengharuskan panitia membuka seluruh laporan pertanggungjawaban kepada publik.

\"Apakah pertanggungjawabannya harus disampaikan ke ruang publik secara terbuka atau tidak, kita tidak tahu persis aturannya. Boleh iya, boleh tidak,\" ujarnya.

Menurutnya, tidak adanya kewajiban mempublikasikan laporan bukan berarti pertanggungjawaban tidak ada.

\"Pertanggungjawaban tentu tetap ada,\" katanya.

Namun, ia menilai keterbukaan tetap bukan sesuatu yang perlu dihindari.

\"Tidak ada salahnya kalau memang disampaikan,\" ujarnya.

Sentajo Raya Pernah Membuka Sumber Dana

Ia kemudian mengingat praktik yang pernah dilakukan pada Pacu Jalur Rayon Sentajo Raya beberapa tahun lalu.

Menurutnya, sebelum kegiatan dilaksanakan, panitia menyampaikan sumber pendanaan melalui live streaming.

Masyarakat dapat mengetahui jumlah dana yang berasal dari masing-masing sponsor, perusahaan, pihak pribadi maupun pemerintah.

Setelah Pacu Jalur selesai, laporan pertanggungjawaban kemudian disampaikan di hadapan perwakilan pemerintah, panitia, tokoh adat dan tokoh masyarakat.

Model tersebut dianggap memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai sumber dana sekaligus penggunaan anggaran.

Kini, setelah event nasional selesai, pertanyaan serupa kembali muncul.

Dari Lapak, Parkir hingga Sponsor

Transparansi pengelolaan Pacu Jalur 2026 juga tidak bisa dilepaskan dari berbagai sumber penerimaan yang muncul selama event berlangsung.

Termasuk pengelolaan kawasan kegiatan, lapak pedagang, parkir, sponsor maupun sumber pendanaan lainnya.

Karena itu, pertanyaan publik tidak berhenti pada berapa besar anggaran pemerintah.

Masyarakat juga dapat meminta penjelasan mengenai:

Berapa total dana yang masuk?

Berapa berasal dari APBD?

Berapa nilai sponsorship?

Berapa kontribusi perusahaan dan pihak pribadi?

Berapa penerimaan dari lapak dan kegiatan pendukung?

Berapa penerimaan parkir yang masuk melalui mekanisme resmi?

Kemudian:

Berapa total pengeluaran?

Berapa anggaran kepanitiaan?

Berapa honor yang telah dibayarkan?

Dan apakah seluruh kewajiban kepada panitia serta pihak-pihak yang terlibat telah diselesaikan?

Pertanyaan-pertanyaan itu tidak harus dipahami sebagai tuduhan.

Sebaliknya, jawaban yang transparan justru akan memperkuat kepercayaan terhadap panitia.

Panitia Ditunggu Penjelasannya

Dengan berakhirnya Festival Pacu Jalur Tradisional Event Nasional 2026, perhatian kini beralih kepada tahap yang tidak kalah penting: pertanggungjawaban setelah kegiatan.

Lebih dari 300 orang disebut tercatat dalam struktur kepanitiaan.

Sebanyak 120 penari terlibat dalam tari massal dan Sombah Cerano, dengan proses latihan selama 20 hari serta didukung lima pelatih dan satu konsultan.

Di tengah besarnya sumber daya manusia yang terlibat tersebut, muncul informasi mengenai honor yang disebut belum dibayarkan.

Maka, penjelasan dari Ketua Panitia Andi Cahyadi alias Aheng menjadi penting.

Bukan untuk menghakimi.

Bukan pula untuk membangun tudingan.

Tetapi untuk memastikan bahwa seluruh persoalan administrasi dan keuangan event nasional tersebut memiliki ujung yang jelas.

Sebab keberhasilan sebuah event tidak hanya diukur dari meriahnya pembukaan, padatnya penonton atau suksesnya perlombaan.

Keberhasilan juga diuji setelah lampu panggung dipadamkan: apakah seluruh kewajiban diselesaikan dan apakah amanah anggaran dipertanggungjawabkan.

Pacu Jalur boleh selesai di garis finish.

Tetapi pertanggungjawabannya belum boleh ikut berhenti.

Kini publik menunggu: lebih dari 300 nama dalam kepanitiaan itu bekerja dengan skema seperti apa, berapa anggaran yang terserap, dan apakah seluruh honor serta kewajiban kepada mereka yang terlibat telah dituntaskan? *(ald)