KUANSING (KilasRiau.com) — Sebuah ironi mengemuka di tengah kemeriahan Pacu Jalur Event Nasional 2026 di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Jumat (21/8/2026).

Pada Selasa (18/8/2026), ketika Wakapolda Riau Brigjen Pol Dr. Hengki Haryadi, S.I.K., M.H. menyerahkan penghargaan kinerja kepada sejumlah unsur yang terlibat dalam pengamanan Pacu Jalur di Tepian Narosa, Teluk Kuantan, pada hari yang sama masyarakat di wilayah Desa Pulau Busuk, Kecamatan Inuman, justru mengaku melihat aktivitas yang diduga berkaitan dengan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Sungai Kuantan.

Kontras itu menjadi sorotan.

Di satu sisi, aparat dan unsur terkait mendapatkan apresiasi atas kinerja pengamanan. Di sisi lain, masyarakat di tepian sungai masih mempertanyakan keberadaan aktivitas yang mereka duga sebagai PETI.

Penghargaan tersebut diberikan kepada Kapolsek Cerenti Iptu Peri Padli, Camat Cerenti Erialis, S.Sos., Dubalang Batang Kuantan Singingi, serta jajaran terkait dalam rangkaian apel pasukan pengamanan Pacu Jalur di Tepian Narosa.

Tidak ada yang mempersoalkan penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja pengamanan.

Namun, fakta bahwa pada hari yang sama masyarakat mengaku melihat dugaan aktivitas PETI di Pulau Busuk memunculkan pertanyaan publik yang tidak bisa begitu saja diabaikan.

Apa ukuran keberhasilan yang sebenarnya dirasakan masyarakat di lapangan?

Pemerhati lingkungan sekaligus Ketua LSM Permata Kuansing, Junaidi Affandi, melontarkan kritik tajam menyikapi kondisi tersebut.

Menurutnya, penghargaan seharusnya menjadi refleksi atas kinerja yang benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Penghargaan jika benar-benar berhasil dalam pemberantasan. Toh apa yang terjadi sehari setelah diberikan penghargaan...?” kata Junaidi.

Namun, setelah dikonfirmasi bahwa aktivitas yang diduga PETI tersebut disebut terlihat pada hari yang sama dengan pemberian penghargaan, kritik Junaidi semakin tajam.

Ia mempertanyakan bagaimana masyarakat harus membaca kondisi tersebut.

“Masyarakat sudah dibodohi APH. Jadilah panutan. Jangan jadi buah bibir yang tak elok,” tegasnya.

Pernyataan tersebut merupakan kritik keras Junaidi terhadap konsistensi penegakan hukum. Ia menilai, kepercayaan masyarakat terhadap aparat tidak cukup dibangun melalui seremoni dan penghargaan.

Kepercayaan, kata dia, harus dibuktikan melalui kerja nyata di lapangan.

“Kalau memang pemberantasan PETI berhasil, masyarakat tentu ingin melihat sungai benar-benar bersih dari aktivitas ilegal. Kalau masih ada yang terlihat, tentu publik bertanya-tanya,” ujarnya.

Sejumlah warga Pulau Busuk juga mengaku resah.

Mereka berharap pemerintah dan aparat penegak hukum tidak hanya melakukan penertiban secara sporadis, tetapi memastikan aktivitas PETI benar-benar dihentikan jika terbukti melanggar hukum.

“Kami masyarakat hanya ingin sungai ini aman. Jangan sampai ketika Pacu Jalur berlangsung sungai dijaga, tetapi setelah itu aktivitas yang merusak kembali muncul,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Warga lainnya mengatakan persoalan PETI tidak seharusnya hanya dilihat dari keberadaan rakit atau pekerja di lapangan.

“Kalau memang ilegal, cari sampai ke pemodalnya. Jangan hanya pekerjanya yang ditangkap atau rakitnya yang dihancurkan. Kalau akar masalahnya tidak disentuh, nanti muncul lagi,” katanya.

Mereka juga meminta aparat melakukan pengecekan langsung untuk memastikan informasi yang beredar di tengah masyarakat.

Sebab, jika dugaan tersebut tidak benar, masyarakat juga berhak memperoleh penjelasan agar tidak terjadi prasangka.

Pemberian penghargaan kepada Kapolsek Cerenti dan unsur terkait seharusnya tidak berhenti sebagai seremoni.

Justru penghargaan tersebut membawa tanggung jawab moral yang lebih besar untuk mempertahankan kepercayaan publik.

Terlebih wilayah Cerenti dan Inuman memiliki keterkaitan erat dengan bentang Sungai Kuantan yang menjadi salah satu urat nadi kehidupan masyarakat.

Jika aktivitas PETI kembali ditemukan, aparat tentu memiliki kewenangan untuk melakukan pengecekan dan mengambil tindakan apabila ditemukan unsur pelanggaran.

Di sinilah publik menunggu transparansi.

Bukan sekadar siapa yang menerima penghargaan.

Tetapi apa yang terjadi di lapangan setelah penghargaan itu diberikan.

Ironi itu terasa semakin kuat karena semua terjadi ketika Kuansing sedang berada dalam sorotan nasional.

Pacu Jalur Event Nasional 2026 menjadikan Sungai Kuantan sebagai panggung kebudayaan. Ribuan orang datang ke Tepian Narosa. Jalur-jalur terbaik berpacu. Sorak masyarakat membelah tepian.

Sungai Kuantan menjadi simbol kebanggaan.

Tetapi pada hari yang sama, jauh dari pusat keramaian, masyarakat Pulau Busuk mengaku melihat aktivitas yang diduga PETI.

Jika dugaan tersebut benar dan terbukti melalui pemeriksaan aparat, persoalannya menjadi lebih serius.

Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya lingkungan.

Tetapi juga marwah Sungai Kuantan sebagai simbol kebudayaan masyarakat Kuansing.

Pacu Jalur tidak akan pernah terlepas dari sungai.

Karena itu, menjaga sungai semestinya tidak berhenti pada pengamanan perlombaan. Menjaga sungai berarti memastikan tidak ada aktivitas ilegal yang merusak ekosistemnya.

Dan menjaga kepercayaan masyarakat berarti berani memastikan hukum bekerja secara konsisten.

Penghargaan diberikan pada 18 Agustus. Dugaan aktivitas PETI disebut terlihat pada tanggal yang sama.

Dua fakta itu kini berdiri berdampingan.

Tidak untuk menghakimi siapa pun.

Tetapi cukup untuk melahirkan satu pertanyaan sederhana yang layak dijawab secara terbuka:

Jika pemberantasan PETI dinilai berhasil, mengapa pada hari penghargaan itu pula masyarakat masih mengaku melihat aktivitas yang diduga PETI di Sungai Kuantan Pulau Busuk?

Jawabannya tentu harus datang dari hasil pengecekan lapangan dan penjelasan resmi aparat.

Sebab pada akhirnya, penghargaan adalah simbol. Sedangkan keberhasilan penegakan hukum harus terlihat dari kenyataan.

Dan bagi masyarakat Pulau Busuk, kenyataan itu sederhana:

mereka hanya ingin Sungai Kuantan tetap hidup.*(ald)