KUANTAN SINGINGI (KilasRiau.com) – Penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng periode Februari–Maret 2026 yang ditugaskan kepada Perum Bulog berdasarkan Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 204/TS.03.03/K/02/2026 tertanggal 11 Februari 2026 menjadi sorotan publik di Desa Pulau Sipan, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Ahad (31/5/2026).

Polemik bermula setelah muncul informasi bahwa sejumlah warga menerima bantuan beras dan minyak goreng dengan jumlah yang berbeda dari ketentuan yang diketahui masyarakat. Dari informasi yang dihimpun media ini, terdapat warga yang menerima 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng Minyakita, sementara ketentuan bantuan pangan yang beredar di masyarakat menyebut setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) seharusnya memperoleh 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng.

Informasi tersebut sempat memunculkan dugaan adanya pengurangan bantuan atau pembagian ulang hak penerima manfaat. Kecurigaan semakin berkembang setelah sebagian warga menyoroti kemasan beras yang dinilai berbeda dari kemasan bantuan Bulog yang biasa mereka terima.

Namun, penelusuran lebih lanjut mengungkap fakta berbeda.

Dalam kolom komentar media sosial pada unggahan pemberitaan terkait persoalan tersebut, akun bernama Atik Binti Salam memberikan penjelasan yang mengubah arah pembahasan.

Menurut akun tersebut, warga yang terdaftar dalam daftar KPM tetap menerima bantuan secara utuh sesuai ketentuan program, yakni 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng. Sementara warga yang menerima 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng disebut bukan penerima manfaat yang terdaftar dalam Data KPM.

"Masyarakat yang mendapatkan beras 10 kilogram dan minyak 2 liter namanya tidak terdaftar di KPM. Sedangkan yang nama-nama terdaftar di KPM mendapatkan hak mereka beras 20 kilogram dan minyak goreng 4 liter. Karena pemerintah desa setempat mengambil kebijakan, bagi warga yang tidak dapat bantuan dikasihlah beras tersebut," tulis akun tersebut.

Penjelasan tersebut sekaligus membantah dugaan awal bahwa bantuan milik KPM dikurangi atau dibagi kepada pihak lain. Akun tersebut juga menyebut proses pembagian bantuan berlangsung kondusif tanpa konflik di tengah masyarakat.

Terkait isu kualitas beras yang sempat dipersoalkan, akun yang sama menjelaskan bahwa beras bantuan tidak dalam kondisi rusak. Menurutnya, hanya jahitan karung yang terlepas sehingga perlu dilakukan penanganan agar isi beras tidak tercecer.

Meski demikian, klarifikasi tersebut justru memunculkan pertanyaan baru yang dinilai lebih substansial.

Jika seluruh KPM telah menerima haknya secara utuh sesuai ketentuan, lalu dari mana asal beras dan minyak goreng yang dibagikan kepada warga yang tidak terdaftar sebagai penerima manfaat?

Pertanyaan tersebut menjadi penting karena program bantuan pangan pemerintah bukanlah program yang dapat didistribusikan secara bebas tanpa dasar administrasi yang jelas. Setiap kilogram beras dan setiap liter minyak goreng yang disalurkan memiliki mekanisme pencatatan, verifikasi, distribusi, dan pertanggungjawaban yang harus dapat dipertanggungjawabkan.

Penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng periode Februari–Maret 2026 sendiri mengacu pada Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 204/TS.03.03/K/02/2026 serta Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa bantuan pangan harus disalurkan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan sesuai dengan data penerima manfaat yang telah ditetapkan pemerintah.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengamanatkan bahwa bantuan sosial harus diberikan sesuai hak masyarakat penerima. Sedangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, dan keadilan.

Karena itu, publik menilai perlu ada penjelasan resmi mengenai dasar kebijakan pemerintah desa dalam menyalurkan bantuan kepada warga di luar daftar KPM.

Apakah bantuan tersebut berasal dari kelebihan stok yang diperbolehkan untuk disalurkan? Apakah telah melalui koordinasi dan persetujuan pihak Bulog, pemerintah daerah, atau instansi terkait? Ataukah kebijakan tersebut merupakan inisiatif lokal yang diambil pemerintah desa sebagai bentuk pemerataan bantuan kepada warga yang belum tersentuh program pemerintah?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting dijawab guna menghindari spekulasi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan pemerintah.

Dalam tata kelola bantuan sosial, niat baik membantu masyarakat yang belum memperoleh bantuan tentu patut diapresiasi. Namun di sisi lain, setiap kebijakan yang menyangkut distribusi bantuan negara harus tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku.

Sebab persoalan utama dalam polemik ini bukan semata-mata soal beras 10 kilogram atau minyak goreng 2 liter. Yang menjadi perhatian publik adalah kepastian bahwa seluruh bantuan yang berasal dari negara disalurkan sesuai mekanisme, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Pulau Sipan, Aprisal, belum memberikan keterangan resmi terkait persoalan tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan media ini melalui nomor WhatsApp pribadinya belum membuahkan hasil. Pesan yang dikirim masih menunjukkan tanda centang satu.

Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Kepala Desa Pulau Sipan maupun pihak-pihak terkait lainnya guna memberikan penjelasan yang utuh, berimbang, dan transparan kepada masyarakat.

Kini, masyarakat menunggu jawaban resmi: apakah penyaluran bantuan kepada warga di luar daftar KPM tersebut telah sesuai dengan mekanisme yang diperbolehkan dalam aturan program bantuan pangan pemerintah, atau justru merupakan kebijakan lokal yang perlu dievaluasi lebih lanjut?

Sebab dalam tata kelola bantuan sosial, setiap karung beras dan setiap liter minyak goreng yang disalurkan atas nama negara harus memiliki dasar yang jelas, tujuan yang tepat, serta pertanggungjawaban yang dapat diuji oleh publik.*(ald)