Kilasriau.com, JAKARTA — Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS) menyampaikan duka cita mendalam atas insiden kecelakaan kereta api yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4) sekitar pukul 20.50 WIB.

Direktur Eksekutif PUKIS, M. M. Gibran Sesunan, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (28/4), menilai peristiwa tersebut menjadi catatan kelam dalam sejarah perkeretaapian nasional.

“PUKIS mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi total dan menyeluruh terhadap sistem perkeretaapian nasional,” ujar Gibran.

PUKIS juga mendorong adanya perombakan besar di sektor terkait, termasuk pencopotan pejabat di Kementerian Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) guna menjamin akuntabilitas serta kelancaran proses penyelidikan.

Lebih lanjut, PUKIS mendukung Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) agar bekerja secara transparan dan akuntabel dalam mengusut penyebab kecelakaan. PUKIS juga mengapresiasi para penanggap pertama dan tim penyelamat yang bertugas di lapangan.

Namun demikian, PUKIS mengkritik kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai berdampak pada kinerja KNKT dan Basarnas, serta berpotensi memengaruhi aspek keselamatan transportasi nasional.

PUKIS juga menuntut pertanggungjawaban hukum kepada seluruh pihak terkait. Menurut Gibran, penyelidikan tidak boleh berhenti pada aspek teknis-operasional semata, tetapi juga harus menelusuri kemungkinan kelalaian regulator, operator, hingga pihak taksi yang terlibat dalam insiden awal.

Dalam analisisnya, PUKIS menyoroti dugaan efek domino yang terjadi dalam kecelakaan tersebut. Insiden diduga bermula dari temperan KRL oleh mobil taksi di perlintasan dekat Stasiun Bekasi Timur, yang kemudian memicu gangguan sistem hingga berujung tabrakan lebih fatal dengan KA Argo Bromo Anggrek.

“Dua insiden berbeda dalam waktu berdekatan pada lintasan yang sama mengindikasikan adanya korelasi. Kemungkinan terjadi kegagalan sistem dalam melakukan pengendalian dampak,” jelasnya.

PUKIS juga menilai lemahnya manajemen keselamatan dan kedaruratan, terutama pada fase awal penanganan. Lokasi kejadian disebut tidak langsung disterilkan, sehingga terjadi kerumunan warga, bahkan sejumlah individu melakukan siaran langsung di media sosial yang berpotensi menghambat proses evakuasi.

Sebagai langkah perbaikan, PUKIS mendorong peningkatan infrastruktur perkeretaapian, khususnya di wilayah Jabodetabek. Beberapa langkah mendesak yang diusulkan antara lain pembangunan jalur ganda terpisah (double-double track) untuk memisahkan KRL dan kereta jarak jauh, modernisasi sistem persinyalan, serta penanganan perlintasan sebidang.

Di sisi lain, PUKIS turut mengkritik kehadiran pihak yang dinilai tidak memiliki kewenangan di lokasi kejadian, termasuk Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.

“Hal ini menunjukkan kekacauan koordinasi dan berpotensi mengganggu proses evakuasi di lapangan,” kata Gibran.