TELUK KUANTAN (KilasRiau.com) - Persoalan sampah di Kecamatan Kuantan Tengah hari ini bukan sekadar soal kebersihan lingkungan. Ia telah menjelma menjadi cermin buram tata kelola pemerintahan—dan lebih ironis lagi, panggung bagi sebagian pihak untuk mempertontonkan retorika. Ahad (26/4/2026).

Di saat kecamatan baru saja diberikan kewenangan dan masih meraba bentuk dalam penanganan teknis di lapangan, tekanan justru datang begitu cepat. Seolah-olah persoalan yang menahun itu harus selesai dalam hitungan hari, atau kepala harus segera dicopot.

Pernyataan keras dari Mairizaldi yang mendorong evaluasi hingga pencopotan camat patut dipertanyakan: apakah ini bentuk kepedulian, atau sekadar respons instan yang miskin kedalaman?

Sebab jika ditarik ke hulu, persoalan sampah bukanlah lahir kemarin sore. Ia adalah akumulasi dari lemahnya sistem, kurangnya konsistensi kebijakan, hingga persoalan klasik yang kerap berulang di tubuh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi sebagai ujung tombak teknis.

Di sinilah publik mulai membaca arah. Ketika fungsi pengawasan dan penganggaran yang seharusnya menjadi kekuatan DPRD tidak tampak maksimal sejak awal, maka wajar jika kritik yang muncul hari ini dianggap terlambat—bahkan terkesan mencari momentum.

Lebih jauh, masyarakat tidak butuh siapa yang paling lantang berbicara. Mereka butuh siapa yang benar-benar bekerja.

Kecamatan yang baru menerima limpahan kewenangan terlihat berjibaku siang dan malam. Sementara di sisi lain, publik bertanya dengan nada getir: di mana peran legislatif sejak persoalan ini mulai membesar?

Menjelang pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran Tingkat Provinsi Riau 2026 dan Festival Pacu Jalur, Kuantan Singingi tidak hanya diuji dari kesiapan seremonial, tetapi juga dari kedewasaan para pemangku kebijakannya.

Apakah momentum ini akan dijadikan ajang bekerja bersama, atau justru panggung untuk saling menyalahkan?

Jika yang dipilih adalah yang kedua, maka sesungguhnya yang sedang dipertontonkan bukanlah kepemimpinan—melainkan kegagalan kolektif yang dibungkus dalam retorika.

Dan rakyat, sekali lagi, hanya menjadi penonton di atas tumpukan persoalan yang tak kunjung diselesaikan.*(ald)