Bupati Inhil Pimpin Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan, Dorong Percepatan Infrastruktur 2026

Kilasriau.com - Bupati Indragiri Hilir, H. Herman, memimpin Rapat Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan Periode Maret Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan di Aula Kantor Bapperida Inhil, Kamis (09/04/2026).

Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Inhil, Tantawi Jauhari, serta Asisten II Setda Inhil, Dwi Budianto.

Rapat tersebut diikuti seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, serta unsur terkait lainnya dalam rangka pengendalian dan percepatan pelaksanaan pembangunan daerah.

Bupati H. Herman menegaskan bahwa evaluasi realisasi fisik dan keuangan tahun 2026 difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur, dengan mendorong peningkatan dukungan anggaran dari pemerintah pusat guna memperkuat sektor pertanian serta mobilitas masyarakat.

Ia juga menyampaikan bahwa meskipun sebagian perencanaan masih mengacu pada tahun sebelumnya, realisasi fisik dan keuangan harus tetap dipacu secara maksimal guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Evaluasi ini bukan sekadar capaian angka, tetapi bagaimana program yang dijalankan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Saya minta seluruh OPD bergerak cepat, fokus, dan menuntaskan kegiatan yang masih tertinggal,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap batas waktu penyerapan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

“DAK memiliki tenggat waktu yang ketat. Jangan sampai ada keterlambatan. OPD pengelola harus lebih proaktif dan memastikan seluruh pekerjaan selesai tepat waktu,” tambahnya.

Adapun poin-poin utama dalam evaluasi realisasi fisik dan keuangan Tahun 2026 meliputi:

Percepatan Anggaran: Mendorong optimalisasi akses dan penyerapan anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi guna memperkuat pembangunan daerah.

Peningkatan Infrastruktur: Memprioritaskan pembangunan jalan dan jembatan sebagai penunjang distribusi hasil pertanian dan konektivitas wilayah.

Kepatuhan Administrasi: Menghindari penumpukan realisasi fisik dan penyerapan anggaran di akhir tahun dengan tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku.

Dampak Pembangunan: Menegaskan bahwa setiap program yang dilaksanakan merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memaksimalkan anggaran agar berdampak langsung bagi masyarakat.

Rapat evaluasi ditutup dengan penyampaian langkah-langkah tindak lanjut dari masing-masing OPD, serta penegasan komitmen bersama dalam meningkatkan capaian kinerja pembangunan hingga akhir Tahun Anggaran 2026.






Tulis Komentar