KILASRIAU.com — Bupati Indragiri Hilir Herman yang diwakili oleh Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Dwi Budianto, menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang dilaksanakan secara virtual dan bertempat Diskominfopers Tembilahan.

Rapat yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut membahas perkembangan inflasi nasional dan daerah berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), serta hasil pemantauan Indeks Perkembangan Harga (IPH) hingga Minggu Ke-4 Desember 2025.

Berdasarkan data inflasi year on year (y-on-y) November 2025, Provinsi Riau tercatat sebagai provinsi dengan inflasi tertinggi secara nasional, yakni sebesar 4,27 persen, menempati peringkat pertama dari seluruh provinsi di Indonesia. Angka tersebut berada di atas rentang target inflasi nasional yang ditetapkan pemerintah sebesar 1,5 persen hingga 3,5 persen.

Sementara itu, pada tingkat kabupaten, Kabupaten Indragiri Hilir tercatat berada pada peringkat ke-3 inflasi tertinggi secara nasional, dengan inflasi mencapai 6,69 persen (y-on-y). Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk segera memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi, khususnya pada komoditas strategis.

Selain inflasi y-on-y, rapat juga membahas perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Minggu Ke-4 Desember 2025, yang menunjukkan bahwa 37 provinsi mengalami kenaikan IPH dibandingkan minggu sebelumnya. Komoditas utama penyumbang kenaikan IPH di sebagian besar wilayah antara lain cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan bawang merah.

Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah pusat dan daerah diharapkan semakin solid dalam mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas harga, serta memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang akhir tahun dan awal tahun 2026.