KILASRIAU.com — Sejumlah sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dilaporkan telah menerima bantuan smart TV atau perangkat layar televisi interaktif (IFP) yang disebut-sebut berkaitan dengan program digitalisasi pendidikan. 

Perangkat tersebut diduga disalurkan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Inhil, namun hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai dasar program, jumlah alokasi, maupun mekanisme pendistribusiannya.

Informasi mengenai kedatangan perangkat tersebut mulai mencuat setelah beberapa sekolah mengaku menerima smart TV berukuran besar tanpa pemberitahuan awal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik terkait transparansi anggaran, sumber pengadaan, serta apakah terdapat biaya tambahan yang dibebankan kepada sekolah penerima.

Media ini telah berupaya meminta klarifikasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Inhil, Abdul Rasyid, SE, M.Ak., melalui pesan WhatsApp pada Jumat (15/11/2025). Pesan konfirmasi tercatat berstatus centang dua, namun hingga berita ini diterbitkan belum ada jawaban, pernyataan resmi, ataupun penjelasan tertulis dari pihak dinas.

Sementara itu, seorang kepala sekolah di salah satu kecamatan di Inhil yang ditemui pada Kamis (14/11/2025) membenarkan bahwa sekolahnya menerima perangkat tersebut. 

Ia menuturkan bahwa perangkat didistribusikan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya.

"Iya, benar sekolah kami menerima TV layar lebar, cukup besar ukurannya. Sebelumnya kami juga tidak mengetahui, tiba-tiba saja datang TV tersebut,” ungkapnya.

Menurutnya, perangkat tersebut diketahui berasal dari Dinas Pendidikan Inhil. Namun, pihak sekolah tidak diberi informasi terkait rincian anggaran maupun harga unit.

“Kalau sumbernya dari Dinas Pendidikan Inhil. Kalau bapak tanya soal harganya kami tidak tahu, tanyakan saja ke dinas. Kami pihak sekolah hanya menerima TV itu saja, Pak,” jelasnya.

Ia juga mengaku tidak mengetahui apakah seluruh sekolah di Kabupaten Inhil menerima bantuan serupa atau hanya sekolah tertentu saja.

 “Kalau soal semua sekolah menerima atau tidak, saya tidak tahu. Karena saya sendiri baru tahu setelah barang itu datang,” ujarnya.

Minimnya informasi resmi membuat publik mempertanyakan dasar pengadaan, apakah program ini merupakan inisiatif daerah atau bagian dari kebijakan pemerintah pusat terkait digitalisasi pendidikan. 

Selain itu, isu mengenai kemungkinan adanya biaya distribusi yang dibebankan kepada sekolah juga menjadi perhatian, mengingat tidak adanya pemberitahuan tertulis maupun sosialisasi sebelumnya.

Hingga berita ini dipublikasikan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Inhil masih belum memberikan tanggapan atau pernyataan resmi mengenai distribusi, sumber anggaran, serta mekanisme penyaluran televisi interaktif tersebut.***