KILASRIAU.com  – Publik menyoroti komitmen perusahaan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dalam menyalurkan program Corporate Social Responsibility (CSR), khususnya untuk sektor pendidikan. 

Sorotan itu muncul lantaran masih banyak sekolah yang kondisinya sangat memprihatinkan, salah satunya SD Negeri 004 Sungai Laut, Kecamatan Tanah Merah, yang sudah lama rusak dan membutuhkan perhatian serius.

Program CSR sejatinya bisa menjadi solusi untuk mendorong kemajuan dunia pendidikan, mulai dari pembangunan infrastruktur, penyediaan sarana prasarana, hingga peningkatan kapasitas guru dan siswa. Namun, publik menilai penyaluran CSR di Inhil selama ini belum benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar, terutama pendidikan.

Ketua Forum CSR Kabupaten Inhil, H. Muhammad Yusuf Said, saat dikonfirmasi menegaskan pihaknya bekerja sesuai arahan pemerintah daerah. 

“Kami mengacu pada surat edaran Bupati Inhil Nomor 1229/SE/2025 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha. Forum CSR sifatnya menjembatani dan menjalankan sesuai ketentuan yang ada,” ujarnya.

Meski begitu, ia meminta agar teknis dan data penyaluran CSR ditanyakan langsung ke Dinas Sosial. 

“Silakan tanyakan ke Dinas Sosial, karena kami bekerja dalam koridor yang ditetapkan bupati,” tambahnya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Inhil, Rudy Fahmi, menjelaskan bahwa pihaknya berperan sebagai pembina dan pengawas Forum CSR. 

“Dinsos tidak mengelola dana CSR. Tugas kami mengawasi dan membina. Forum CSR yang menjadi penghubung antara perusahaan dengan pemerintah,” jelasnya.

Rudy menuturkan, Dinsos hanya menerima tembusan laporan tahunan dari Forum CSR, sementara data lengkap penyaluran CSR baru bisa diketahui setelah perusahaan melaporkan pada akhir tahun. 

“Untuk tahun 2024, kami sudah menerima tembusan laporan. Sedangkan data tahun berjalan baru bisa direkap awal tahun depan apabila perusahaan menyampaikan laporan resmi,” ungkapnya.

Menjawab soal minimnya CSR untuk sektor pendidikan, Rudy menyarankan agar pihak sekolah dan Dinas Pendidikan lebih proaktif.

 “Pak bupati sudah mengeluarkan surat edaran sebagai pedoman. Jadi pihak sekolah atau Disdik bisa mengajukan proposal langsung ke perusahaan, apalagi kalau diperkuat dengan rekomendasi bupati. Itu akan lebih efektif,” katanya.

Namun, ia mengakui masih ada kelemahan dari sisi transparansi publik. Hingga kini, belum ada mekanisme yang jelas untuk mengetahui perusahaan mana saja yang menyalurkan CSR dan untuk sektor apa saja.

 “Dalam surat edaran bupati memang sudah diarahkan agar perusahaan mempublikasikan kegiatan CSR melalui media luar ruang atau media massa, serta menyampaikan laporan paling lambat 31 Desember. Tapi mekanisme transparansi yang bisa diakses publik secara menyeluruh memang belum berjalan maksimal,” ujarnya.

Rudy menambahkan, pihaknya terbuka jika ada usulan CSR yang diarahkan untuk perbaikan sekolah-sekolah yang rusak. 

“Insya Allah siap. Kalau ada proposal, sampaikan ke kami. Nanti akan kami fasilitasi dan komunikasikan dengan Forum CSR maupun perusahaan,” pungkasnya.

Dengan masih adanya sekolah rusak yang terbengkalai, publik berharap penyaluran CSR ke depan lebih tepat sasaran dan benar-benar menyentuh sektor pendidikan yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.