KILASRIAU.com — Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di area Pelabuhan Pelindo Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, menjadi sorotan. Pungutan ini dikenakan kepada penumpang kapal dan disebut atas nama Koperasi Pelindo, sehingga menimbulkan pertanyaan publik.

Meskipun nilai pungutan sebesar Rp 2.000 per orang terbilang kecil, akumulasi jangka panjangnya dinilai signifikan. Pungutan ini diduga telah berlangsung cukup lama dan dilakukan oleh petugas yang mengaku mewakili koperasi.

Menanggapi hal tersebut, General Manager Pelindo Tembilahan, Riky, memberikan klarifikasi bahwa koperasi yang beroperasi di pelabuhan tersebut adalah badan hukum resmi dan merupakan mitra kerja Pelindo dalam mendukung efisiensi operasional.

“Kami menjalin kerjasama dengan Koperasi Karyawan Pelabuhan Tembilahan untuk penarikan pas penumpang. Dasarnya jelas, ada regulasi sejak tahun 2021, khusus untuk kapal tradisional,” ujar Riky.

Ia menegaskan bahwa dana dari pungutan tersebut digunakan untuk keperluan operasional dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan, serta telah sesuai dengan ketentuan dari KSOP, Pelindo, dan operator kapal.

Saat ditanya mengenai hilangnya sejumlah pemberitaan daring terkait dugaan pungli, Riky menyatakan tidak mengetahui dan tidak pernah berkomunikasi dengan pihak media yang memuat berita tersebut.

“Kami tetap berkomitmen memastikan semua kegiatan operasional berjalan sesuai aturan dan untuk mendukung layanan pelabuhan,” pungkasnya.