KILASRIAU.com – Panitia pelaksana Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswil LUB) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Riau, Dedi Putra, menegaskan bahwa penerbitan Surat Tugas oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP bukanlah keputusan yang bersifat tiba-tiba atau tanpa dasar. 

Menurutnya, langkah tersebut merupakan hasil dari dinamika internal yang berkembang secara signifikan di tubuh partai dan merupakan respons konkret atas aspirasi yang disampaikan oleh kader serta struktur organisasi dari tingkat bawah.

"Sesungguhnya, terbitnya Surat Tugas DPP PPP tersebut adalah respons terhadap aspirasi dari arus bawah. Ini merupakan kebutuhan organisasi agar bisa menyelesaikan persoalan secara menyeluruh, tidak parsial," ujar Dedi dalam keterangan tertulisnya.

Dedi menjelaskan bahwa penyelenggaraan Muswil LUB ini merupakan kelanjutan dari serangkaian aksi, tuntutan, serta penyampaian aspirasi yang datang dari berbagai unsur dalam tubuh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Riau. 

Aspirasi tersebut tidak hanya datang dari satu atau dua pihak, melainkan dari seluruh spektrum kepengurusan, mulai dari Pengurus Harian DPW, unsur Majelis-Majelis, hingga Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dari berbagai kabupaten/kota di Riau.

"Dokumen-dokumen tuntutan itu lengkap. Setidaknya, sudah dua kali secara resmi disampaikan kepada DPP, baik dalam bentuk surat maupun pertemuan langsung. Kami juga menugaskan perwakilan seperti Saudara Agus Salim untuk menyampaikan aspirasi tersebut secara langsung ke pusat,” tambah Dedi.

Menurutnya, keberadaan dokumen tersebut menunjukkan bahwa tuntutan ini bukan reaksi sesaat atau emosional, melainkan akumulasi dari proses yang panjang, sistematis, dan terstruktur.

Dedi menekankan bahwa Muswil LUB bukan sekadar agenda seremonial. Musyawarah ini merupakan forum tertinggi di tingkat wilayah yang memiliki legitimasi konstitusional untuk mengambil keputusan-keputusan strategis partai, terutama di tengah situasi yang tidak kondusif bagi soliditas dan konsolidasi organisasi.

“Ini bukan inisiatif sekelompok orang atau gerakan sporadis. Ini adalah suara kolektif kader PPP di Riau yang disuarakan melalui jalur struktural dan sesuai dengan AD/ART partai. DPP pun tidak bertindak gegabah, mereka telah melakukan verifikasi dan menelaah situasi di lapangan sebelum menerbitkan Surat Tugas," jelasnya.

Lebih lanjut, Dedi mengungkapkan harapan besarnya bahwa pelaksanaan Muswil LUB dapat menjadi titik balik bagi PPP Riau untuk kembali bangkit. Menurutnya, momentum ini sangat tepat digunakan untuk merajut kembali kekuatan partai, menyatukan visi, dan meneguhkan kembali komitmen kader terhadap perjuangan partai dan harapan umat.

“Kami ingin PPP di Riau kembali menjadi kekuatan politik yang solid, kuat, dan mampu menjawab tantangan zaman. Muswil LUB ini bukanlah akhir, tetapi awal dari proses pembenahan menyeluruh untuk kebangkitan partai ke depan,” tutupnya.

Musyawarah Wilayah Luar Biasa merupakan forum resmi yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Persatuan Pembangunan. Forum ini memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan mengambil langkah-langkah korektif terhadap dinamika internal partai di tingkat wilayah, termasuk apabila terjadi kondisi luar biasa yang memerlukan intervensi struktural demi menjaga stabilitas dan keberlangsungan organisasi.