KILASRIAU.com – Warga Desa Teluk Kabung, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), mengungkapkan berbagai keluhan terhadap kinerja pemerintah desa, khususnya terkait infrastruktur dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dinilai tidak transparan.

Salah satu sorotan utama warga adalah kondisi jalan desa yang rusak parah dan tak kunjung mendapat perbaikan. Jalan berlubang dan retak di hampir seluruh wilayah desa, menyulitkan aktivitas sehari-hari masyarakat.

“Kondisi jalan di desa kami sangat memprihatinkan. Hampir tidak ada jalan yang layak dilalui,” ungkap seorang warga yang enggan disebut namanya.

Warga juga mempertanyakan penggunaan Dana Desa yang setiap tahunnya mencapai sekitar dua miliar rupiah. Besarnya anggaran dinilai tidak sebanding dengan pembangunan yang dirasakan masyarakat.

“Anggaran miliaran rupiah, tapi jalan rusak tak kunjung diperbaiki. Kami menduga dana tidak dikelola dengan baik,” ujar warga lainnya.

Kekecewaan warga semakin memuncak saat menyoroti pengelolaan BUMDes Teluk Kabung. Sejumlah warga mengaku tidak mengetahui jenis usaha yang dijalankan BUMDes, dan tidak pernah mendapatkan informasi terbuka mengenai laporan keuangan atau hasil usaha tersebut.

“Kami tidak tahu apa usaha BUMDes di sini. Padahal di desa lain, masyarakat bisa pinjam modal usaha lewat BUMDes. Di sini malah tidak jelas ke mana arah pengelolaannya,” keluh seorang warga.

Salah satu usaha yang dikaitkan dengan BUMDes adalah penyediaan layanan Wi-Fi. Namun, warga menduga usaha tersebut tidak memiliki izin operasional yang sah. Ketika Media ini  dikonfirmasi kepada pihak pengelola dan Direktur BUMDes, tidak ada jawaban yang diberikan. Bahkan, pesan WhatsApp awak media hanya dibaca atau diblokir tanpa balasan.

Selain itu, warga juga menyoroti pengelolaan pelabuhan penyeberangan di desa yang disebut menghasilkan pendapatan harian cukup besar. Setoran dari pelabuhan tersebut disampaikan setiap hari ke desa, namun warga tidak mengetahui apakah dikelola oleh BUMDes atau secara pribadi oleh aparat desa.

“Kami minta pemerintah desa terbuka soal pemasukan dari pelabuhan. Jangan sampai dana itu hanya dinikmati segelintir orang,” ucap seorang pemuda desa.

Warga mendesak agar pihak Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Inhil segera melakukan audit terhadap pengelolaan dana BUMDes Teluk Kabung, yang disebut telah mencapai ratusan juta rupiah sejak 2020 hingga 2024.

“Kami butuh kejelasan. Kami tidak ingin desa kami terus tertinggal karena ketidaktransparanan dan dugaan penyalahgunaan dana,” pungkas warga.**