Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Gelar Rakor Pengendalian Inflasi Daerah

KILASRIAU.com – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada Jumat siang (2/5/2025) di Aula Kantor Bappeda Inhil. Rapat ini dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Inhil, Junaidy, serta dihadiri oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Inhil dan tamu undangan lainnya.
- Pemdes Kuala Sebatu Klarifikasi Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa
- Pemkab Inhil Tegaskan Tidak Pernah Siapkan Lahan Transmigrasi dan Terima Limpahan dari TNTN
- Gas Pembangunan Skala Prioritas, Bupati Inhil: OPD Bekerja Lemah akan Dievaluasi
- Polres Inhil, Forkopimda, Mahasiswa, dan Masyarakat Gelar Aksi Solidaritas Bagi-Bagi Bunga di Tembilahan
- Pastikan Pelaksanaan Pembangunan Sesuai Target, Bupati Inhil Hadiri Rapat Evaluasi Fisik dan Keuangan
Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Inhil, Sudiro, memaparkan perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Tembilahan pada April 2025. Ia menjelaskan bahwa inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga di sebagian besar kelompok pengeluaran.
"Inflasi ini disebabkan oleh kenaikan harga di hampir seluruh kelompok pengeluaran, terutama pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mencapai 17,96 persen," ujar Sudiro. "Namun demikian, kami juga mencatat adanya deflasi pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,38 persen, serta kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,18 persen."
Sudiro juga menyampaikan bahwa inflasi month-to-month (m-to-m) pada April 2025 sebesar 0,9 persen, sedangkan inflasi year-to-date (y-to-d) mencapai 3,26 persen.
Sebagai informasi, berdasarkan data resmi BPS, Tembilahan mencatatkan inflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 3,4 persen dengan IHK sebesar 109,37, menjadikannya kota dengan inflasi tertinggi di Provinsi Riau pada April 2025.
Tulis Komentar