Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Gelar Rakor Pengendalian Inflasi Daerah
KILASRIAU.com – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada Jumat siang (2/5/2025) di Aula Kantor Bappeda Inhil. Rapat ini dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Inhil, Junaidy, serta dihadiri oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Inhil dan tamu undangan lainnya.
- Wabup Yuliantini Tinjau Open House Lelang Kendaraan Dinas Pemkab Inhil, Ajak Masyarakat Manfaatkan Kesempatan Secara Terbuka
- Kemnaker: Seleksi Wawancara Pelatihan Vokasi Nasional Batch 3 Berlangsung Hingga 15 Juli 2026
- Wabup Inhil Tekankan Optimalisasi Verifikasi Data dalam Program BSPS, Demi Tersedianya Rumah Layak Huni untuk Masyarakat
- TP PKK Inhil Raih Penghargaan Nasional Imunisasi Zero Dose pada Puncak HKG PKK ke-54
- Buka Musda IV PKDP Inhil, Pemkab Dorong Peran Organisasi Perkuat Persatuan dan Dukung Pembangunan Daerah
Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Inhil, Sudiro, memaparkan perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Tembilahan pada April 2025. Ia menjelaskan bahwa inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga di sebagian besar kelompok pengeluaran.
"Inflasi ini disebabkan oleh kenaikan harga di hampir seluruh kelompok pengeluaran, terutama pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mencapai 17,96 persen," ujar Sudiro. "Namun demikian, kami juga mencatat adanya deflasi pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,38 persen, serta kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,18 persen."
Sudiro juga menyampaikan bahwa inflasi month-to-month (m-to-m) pada April 2025 sebesar 0,9 persen, sedangkan inflasi year-to-date (y-to-d) mencapai 3,26 persen.
Sebagai informasi, berdasarkan data resmi BPS, Tembilahan mencatatkan inflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 3,4 persen dengan IHK sebesar 109,37, menjadikannya kota dengan inflasi tertinggi di Provinsi Riau pada April 2025.

Tulis Komentar