KILASRIAU.com  – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Forum yang digelar di Kantor Bappeda Inhil, Jalan Akasia, Tembilahan, Kamis (13/3/2025) ini dibuka oleh Bupati Inhil Haji Herman dan dihadiri Ketua DPRD Inhil Iwan Taruna, jajaran OPD, serta camat, lurah, dan kepala desa yang mengikuti secara daring.

Dalam sambutannya, Bupati Herman menegaskan bahwa RKPD 2026 merupakan tahun terakhir dari RPJPD 2024-2026 serta awal penyusunan RPJMD 2025-2029.

Oleh karena itu, perencanaan harus cermat, tepat, dan prosedural agar mampu menjawab tantangan pembangunan daerah.

“APBD Kabupaten Inhil saat ini sebesar Rp1,7 triliun, dengan belanja tetap Rp1,1 triliun dan sisa Rp633,3 miliar. Seluruh OPD diminta memaksimalkan pemanfaatannya guna mendukung visi Indragiri Hilir Hebat, Gemilang dengan Pertanian Terpadu menuju Masyarakat Sejahtera,” ujar Bupati Herman.

Adapun strategi dan prioritas pembangunan yang ditekankan dalam RKPD 2026 meliputi:

Peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan serta pendidikan.
Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan produktivitas kerja.
Pengembangan potensi agroindustri daerah.
Pengendalian inflasi dan penguatan ekonomi daerah.

Optimalisasi pendapatan asli daerah, terutama melalui pajak bumi dan bangunan.
Bupati juga menegaskan pentingnya efisiensi belanja daerah, sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Kemendagri.

Pemerintah akan mengurangi pengeluaran non-prioritas, meningkatkan efisiensi operasional, serta memastikan anggaran digunakan untuk program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Dengan perencanaan yang matang, efisien, dan tepat sasaran, kita dapat mewujudkan pembangunan yang lebih baik demi kesejahteraan masyarakat Inhil,” tutup Bupati Herman.