KILASRIAU.com  - Testing the water adalah strategi politik yang digunakan untuk mengukur reaksi publik sebelum mengambil aksi lebih lanjut, seperti mengeluarkan kebijakan atau keputusan.

Metode ini mencakup berbagai aspek, termasuk menilai perasaan dan opini publik, mengumpulkan informasi dari sumber-sumber seperti media massa, sosial media, dan pemerintah, serta menghadapi persoalan dan kritik dari wakil rakyat dan masyarakat. Strategi ini banyak digunakan di negara demokrasi dan disebut sebagai "testing the water" atau "cek ombak" sebelum kontestasi pemilu atau Pilkada dimulai.

Testing The Water dalam politik atau pilkada mengacu pada proses mengeksplorasi dan mengukur tingkat dukungan atau respons masyarakat terhadap kemungkinan pencalonan seseorang dalam sebuah kontestasi politik.

Ini melibatkan berbagai strategi, seperti survei pendapat, dialog dengan pemangku kepentingan, observasi terhadap respon di media sosial, dan lain sebagainya.

Hal ini dibuat untuk mengevaluasi potensi kandidat dan memahami isu-isu yang penting bagi pemilih. 

Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang peluang sukses dalam kontes politik tersebut sebelum benar-benar memutuskan untuk maju sebagai calon. 

Strategi "testing the water" merupakan metode yang digunakan oleh pemimpin politik untuk mengumpulkan informasi mengenai perasaan dan keinginan masyarakat terhadap kebijakan dan keputusan atau aksi yang sedang dan akan diambil. Adapun hasil dari testing the water ini sudah barang tentu akan menimbulkan pro dan kontra ditengah masyarakat. Hal ini merupakan sesuatu yg lumrah dan wajar.

Bagaimana dengan situasi politik yang terjadi di Kabupaten Inhil akhir-akhir ini..?

Satu hari setelah di tunjuk sebagai Pj Bupati Inhil melalui Surat  Keputusan Mendagri pada tanggal 22 November 2023 lalu, H Herman langsung menuju kota Tembilahan karna ingin menyelesaikan APBD Murni Kabupaten Inhil 2024 yang harus segera di serahkan ke Pemprov Riau.

Dalam sebuah wawancara dengan awak media H Herman sempat mengatakan bahwa "APBD ini untuk kepentingan Inhil satu tahun kedepan. Tentu saya ingin membersihkan dulu APBD itu, kita mau lihat dulu antara pendapatan dan pengeluaran cocok atau tidak, tentu akan kita bahas juga disesuaikan dengan program nasional,"

Bila kita simak dari hasil "bersih- bersih" terkait APBD yang di sampaikan, terdengar selentingan diberbagai ruang -ruang percakapan, bahwa ada banyak sekali Anggaran tahun 2024 yang dicoret oleh H Herman karna dinilai tidak pro rakyat, tidak cocok dan tidak sesuai antara pendapatan dengan belanja/pengeluaran.

Setakat ini menurut hemat penulis, hal yang demikian sangatlah patut untuk kita berikan apresiasi yang tinggi.

Kembali pada judul tulisan di atas, menurut penulis 'sepertinya" gonjang ganjing politik yg sedang terjadi akhir-akhir ini adalah sebuah "testing the water" yang sedang "dimainkan" oleh H Herman dlm kapasitasnya sebagai Pj Bupati Kab Inhil.

Sebagai seorang pemimpin eksekutif tertinggi di Kabupaten yang memegang kendali pemerintahan kemudian memiliki kewenangan membuat kebijakan dan keputusan, tentu membuat H Herman lebih leluasa untuk "bergerak & bertindak".

Kita bisa melihat berbagai gebrakan kebijakan dan keputusan yang H Herman buat, mulai dari membuka karana Ekspor kelapa bulat untuk masyarakat di Pelabuhan Parit 21, melakukan pembongkaran tempat   kuliner( Kelapa Gading)  yang disalahgunakan, membongkar kios-kios yang menurut info di jadikan tempat maksiat di area Pasar Dayang Suri, semua dengan sigap dan cepat di ekseskusi.

Hari ini, terlepas dari pro dan kontra yang sedang terjadi, suka atau tidak suka, setuju atapun tidak, kebijakan & keputusan sudah di buat dan dilaksanakan.

Satu hal yang harus menjadi kesepakatan kita bersama adalah; Apapun kebijakan yang pro rakyat, untuk kemaslahatan daerah dan  ummat, Wajib kita dukung bersama sama.

Menutup tulisan ini, menurut Hemat penulis bahwa Pj Bupati H Herman tentu sudah mengkaji secara matang dengan pendekatan yang objektif dan rasional  semua faktor yang mempengaruhi keputusannya untuk maju atau tidak sebagai Cabup/Cawabup dalam Pilkada Inhil tahun ini. Terlebih "testing the water" atau "cek Ombak" sudah di lempar di tengah masyarakat. Sekarang kita sedang menunggu "Cek Ombak" selanjutnya oleh para kandidat Cabup /Cawabup Inhil lainnya.