Kilasriau.com, - Realisasi fisik Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau per November 2022 masih berada di angka 70,90 persen. Padahal, tahun anggaran 2022 tinggal menghitung hari.

Hal itu terungkap dalam rapat evaluasi realisasi fisik dan keuangan APBD 2022 di ruang multimedia Kantor Bupati Kuansing, Jumat (16/12/2022) pagi. Kegiatan ini difasilitasi oleh Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kuansing dengan peserta berasal dari kepala OPD, camat dan kasubag program dan keuangan.

Dari rapat ini, terungkap masih banyak OPD yang realisasi fisik di bawah 70 persen. Bahkan, ada OPD yang berada di bawah 50 persen, seperti PUPR yang masih 36,27 persen. Kemudian BPBD baru 54,76 persen, Dinas P2KBP3A baru 55,01 persen, Diskes 56 persen, Disbunak 57,38 persen, BKPP 58 persen.

Selanjutnya Dinas TPHKP 58,57 persen, Satpol PP 61,10 persen, Dipersip 62,18 persen, Sekretariat DPRD 62,42 persen, Dishub 65,77 persen, Bapenda 66,15 persen dan BPKAD 63,09 persen.

Sedangkan kecamatan, realisasi fisik yang masih terbilang rendah di bawah 70 persen, diantaranya Kecamatan Inuman 36,81 persen, Benai 66,32 persen, Pucukrantau 66,73 persen, Kuantan Hilir 66,91 persen, Cerenti 68,33 persen, Kuantan Mudik 69,27 persen, Pangean 69,37 persen.

Untuk realisasi keuangan baru sekitar 64,76 persen atau Rp914,8 miliar lebih dari Rp1,4 triliun APBD 2022.

Mengenai hal ini, Asisten II Setdakab Kuansing, Ir Maisir mengatakan rapat evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana realisasi kegiatan dan apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pada masing-masing perangkat daerah menjelang akhir tahun 2022. Sehingga hambatan-hambatan tersebut bisa diantisipasi pada tahun 2023 nanti.

"Dari hasil rapat tadi, mari kita satukan persepsi dan langkah kita ke depan, masih ada waktu lima belas hari lagi hingga penghujung tahun untuk dimaksimalkan," ujar Maisir.

Mantan Kepala Bappeda Kuansing ini pun mengingatkan agar setiap perangkat daerah untuk menggenjot realisasi fisik dan keuangan dari program yang telah dilaksanakan dengan memaksimalkan waktu yang tersisa. Beberapa perangkat daerah yang memiliki anggaran cukup besar segera melakukan evaluasi intern masing-masing.

"Ini dimaksudkan, ke depan ketika ada menemui kendala maka secepatnya memberikan laporan, sehingga dapat dikoordinasikan, dan langkah yang diambil dapat diputuskan bersama," tegas Maisir.

Terkait dengan realisasi anggaran tersebut, Maisir menyampaikan agar seluruh OPD menggesa pelaksanaan kegiatan dan pencairan dana.

"Khususnya OPD yang serapan anggarannya tergolong masih rendah di atas, supaya menggesa kegiatannya. Upaya percepatan tersebut tetap harus dilakukan dengan berpegang teguh pada prinsip, cepat, tepat dan selamat. Tetap dalam koridor dan tidak boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan," tutup Maisir.