Ketum HMI Cabang Tembilahan: Agenda Studi Banding Seluruh Kades di Inhil ke Lombok Tidak Tepat

Ketua umum HMI Cabang Tembilahan Ahmad Fauzi

KILASRIAU.com  - Studi banding merupakan kegiatan yang bagus dalam menambah dan meningkatkan wawasan pengetahuan, sehingga pengimplementasian secara aplikatif mampu memberikan trobosan-trobosan baru untuk kedepannya lebih baik.

Ketua Umum HMI Cabang Tembilahan Ahmad Fauzi mengatakan tidak melarang untuk melakukan agenda studi banding tersebut, hanya saja dalam agenda studi banding ke daerah Lombok, NTB (Nusa Tenggara Barat) tidak tepat.

"Yang menjadi pertanyaan kami kenapa studi banding harus dilakukan ke Lombok, terus apa relevansi dari hal yang di studi bandingkan. Apa urgensinya, apakah karakter potensi yang distudi bandingkan sesuai dengan kondisi geografis desa-desa yang ada di kabupaten Inhil," tukasnya, Selasa (24/05/22)

Ia menambahkan DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) sebagai fasilitator, harus mengarahkan Desa-desa untuk melakukan studi banding ke daerah lain sesuai dengan potensi yang ada di daerah. Sehingga tidak mengharuskan seluruh Desa yang ada di Inhil untuk melakukan kegiatan studi banding tersebut ke satu daerah saja.

Misalnya, potensi desa-desa yang ada di kecamatan kemuning kurang lebih sama dengan potensi di daerah Sumatera Barat, potensi ini bisa kita studi bandingkan. Kemudian potensi desa-desa yang ada di daerah Inhil Utara sama dengan potensi yang ada di daerah Kalimantan, kondisi seperti ini bisa kita studi bandingkan. Dan juga untuk desa-desa yang lain, cari dimana daerah lain yang memiliki kesamaan dalam potensi daerah yang sudah maju agar bisa di studi bandingkan.

"Kita berharap Studi Banding yang dilakukan itu harus terkonsep, rasional dan memang benar- benar mampu mencari hal baru yang relevan. Selama ini tidak pernah dijelaskan kegiatan studi tersebut tentang apa, dan kenapa harus di Lombok. Kami juga meminta penjelasan tentang ini, termasuk bagi yang telah berangkat juga harus mempertanggungjawabkan hasil studi banding itu ke media dan masyarakat, biar proses pembangunan dan pengelolaan anggaran terlihat lebih menjunjung tinggi azas transparan," jelasnya.

"Untuk catatan kita bersama, bagaimana kedepannya bukan desa-desa yang ada di kabupaten Indragiri hilir ini melakukan studi banding ke daerah lain, tapi desa-desa yang ada di daerah lain melakukan studi banding ke daerah kita ini," tambahnya.**






Tulis Komentar