DPRD Pekanbaru Gelar Paripurna Pandangan Fraksi R-APBD 2023

Selasa, 22 November 2022

KILASRIAU.COM - DPRD Pekanbaru tancap gas, untuk mengesahkan APBD 2023. Setelah Senin kemarin menggelar Paripurna Nota Keuangan, pada Selasa (22/11/2022), DPRD Pekanbaru melanjutkan Paripurna Pandangan Umum Fraksi Tentang R-APBD 2023.

Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Ginda Burnama ST MT, di dampingi Pimpinan DPRD lainnya Ir Nofrizal MM dan T Azwendi Fajri SE, serta para anggota dewan.

Sementara Pemko Pekanbaru, dihadiri Plt Sekko Pekanbaru Indra Pomi Nasution, serta para Kepala OPD. Namun sayang pada Paripurna kali ini, tak satu pun Camat hadir.

Pada pandangan Fraksi kali ini, hampir semua fraksi menyoroti mengenai rendahnya raihan PAD, serta jalan-jalan rusak di Kota Pekanbaru. Termasuk persoalan banjir yang masih menghantui masyarakat.

Juru bicara Fraksi PKS Yasser Hamidy menyampaikan dalam pandangan terhadap R-APBD 2023, bahwa PAD Kota Pekanbaru tak pernah tercapai setiap tahun. Hal ini harus menjadi catatan bagi Pj Wali Kota ke depannya.

"Kami berharap Pemko harus segera mencari solusinya. Termasuk juga bisa mengatasi infrastruktur. Seperti jalan rusak dan banjir," papar Yasser.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Gerindra Plus Nurul Ikhsan menyoroti beberapa persoalan. Mulai dari pendidikan, banjir, sampah dan infrastruktur yang harus ditingkatkan.

"Pemerintah wajib menjamin pendidikan masyarakat. Karena hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah. Termasuk soal banjir dan sampah, kami lihat masih minim perhatian pemerintah," tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa Pemko harus menganggarkan KIS (Kartu Indonesia Sehat), karena ini sangat membantu masyarakat.

Terakhir, Fraksi Gerindra Plus juga mempertanyakan dalam 5 tahun terakhir, PAD selalu tak tercapai. Padahal, setiap tahun usaha di Kota Pekanbaru selalu bertambah.

"Kami minta lebih diintenskan lagi menarik pajak unggulan seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame dan retribusi lainnya," pintanya.

Selanjutnya, Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat Pangkat Purba SH menyampaikan, bahwa fraksinya menginginkan APBD harus menyentuh visi misi Kota Pekanbaru.

APBD 2023 ini (Rp 2,699 triliun) terdapat kenaikan, kontribusi terbanyak dari bantuan pusat. Ini menandakan masih rendahnya kemandirian PAD Kota Pekanbaru. Karena tidak punya mapping yang terarah.

Rendahnya PAD menurut Fraksi Demokrat, berarti bermasalah dengan kinerja. Maka patut dipertanyakan bagaimana tindaklanjutnya.

"OPD jangan habiskan anggaran saja, harus jelas input, output dan incomenya. Makanya di APBD 2023, Fraksi Demokrat mengharapkan Pemko harus punya perencanaan yang selaras dengan realisasi. Termasuk perencanaan pembangunan agar tidak bertentangan dengan RPJMD. Tapi harus berpijak dengan aturan," paparnya memberi masukan.

Pandangan fraksi lainnya hampir sama, yakni mengenai kebutuhan dasar. Mulai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, banjir dan UMKM harus Lebih jelas lagi di tahun depan.

Plt Sekko Pekanbaru Indra Pomi Nasution mengucapkan terima kasih kepada DPRD Pekanbaru, yang sudah menggelar Paripurna tahapan R-APBD 2023 ini.

"Kami harapkan R-APBD 2023 bisa disahkan sesuai waktu," harapnya.

Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Ginda Burnama ST MT yang memimpin Paripurna ini menyebutkan, setelah ini, DPRD akan menggelar Rapat Paripurna Jawaban Pemerintah, yang dijadwalkan, Rabu (23/11/2022).

"Jadwal kita pengesahan tidak berubah, sekitar tanggal 29 November mendatang," janjinya.

Seperti diketahui, dalam Nota Keuangan R-APBD 2023 kemarin, nilai yang sudah disepakati Rp 2,699 triliun. **