KILASRIAU.com - Terkait ancaman tenggelamnya pulau Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau, akibat abrasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengaku telah memikirkan persoalan tersebut. Bahkan masalah itu menjadi prioritas pemerintah setempat, mengingat pulau itu merupakan kawasan perbatasan antar negara.

"Itu (abrasi di pulau Bengkakis) sudah menjadi konsentrasi pak Gubernur Riau," kata Asisten I Setdaprov Riau, Ahmad Syah Harrofie, Jumat (21/6/2019).

Ahmad Syah mengatakan, potensi abrasi di wilayah pesisir Riau memang cukup besar. Tak hanya di pulau Bengkalis tetapi juga pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis.

"Artinya ini menjadi prioritas. Karena prioritas, pak wakil gubernur Riau yang langsung menangani abrasi ini," ujarnya.

Menurutnya, untuk mengatasi persoalan abrasi di pulau Bengkalis itu tidak bisa oleh kabupaten atau provinsi, tapi harus ada andil dari pusat.

"Persoalan ini diselesaikan secara gotong royong antara APBN, APBD provinsi dan kabupaten/kota. Apalagi kalau kaitan dengan kawasan perbatasan antar negara itu kebijakan nasional," paparnya.

Karena itu, lanjut Ahmad Syah, pihaknya saat ini sudah menghimpun kebutuhan-kebutuhan di kawasan perbatasan untuk diusulkan ke pemerintah pusat melalui APBN, seperti pengamanan perbatasan, percegahan abrasi, termasuk jalan-jalan lingkungan di daerah perbatasan yang menjadi prioritas nasional.

"Daerah perbatasan ini beranda negara. Makanya persoalan perbatasan juga menjadi tanggung jawab pusat," cakapnya.

Disinggung soal hasil kajian peneliti Universitas Yamaguchi, Jepang, Prof Koichi Yamamoto yang menyatakan pulau Bengkalis yang kontur tanahnya gambut terancam tenggelam karena abrasi, Ahmad Syah menyatakan kajian tersebut penting.

"Kajian itu penting bagi kita untuk mengambil kebijakan. Tapi sejauh mana kebenaran terhadap kajian itu perlu ada kajian tindaklanjut lagi," tukasnya.