KilasRiau.com – Pergantian kepemimpinan di tingkat desa kerap menghadirkan dinamika tersendiri, terutama menyangkut keberadaan perangkat desa yang telah lebih dahulu menduduki jabatan dalam struktur pemerintahan desa.

Tidak sedikit kepala desa yang baru terpilih memiliki keinginan melakukan penyegaran birokrasi, termasuk mengganti perangkat desa. Keinginan tersebut pada prinsipnya bukan sesuatu yang dilarang. Namun, ada batas hukum yang tidak boleh dilangkahi.

Kewenangan kepala desa bukanlah kekuasaan tanpa batas. Jabatan yang diperoleh melalui proses demokrasi tidak serta-merta memberikan legitimasi untuk memberhentikan perangkat desa berdasarkan selera pribadi, sentimen politik, ataupun persoalan perbedaan dukungan saat pemilihan kepala desa (Pilkades).

Persoalan ini penting menjadi perhatian, mengingat pemerintahan desa bukan milik pribadi kepala desa, melainkan institusi publik yang bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan dan harus mengutamakan kepentingan masyarakat.

Ketentuan mengenai pemberhentian perangkat desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

Dalam Pasal 72 PP Nomor 16 Tahun 2026 ditegaskan bahwa perangkat desa berhenti karena tiga kategori, yakni meninggal dunia, atas permintaan sendiri, atau diberhentikan.

Khusus pemberhentian oleh kepala desa, regulasi tersebut menetapkan empat alasan yang menjadi dasar hukum.

Pertama, perangkat desa telah mencapai usia 60 tahun.

Kedua, berhalangan tetap.

Ketiga, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa.

Keempat, melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Artinya, pemberhentian perangkat desa tidak dapat dilakukan hanya karena kepala desa menginginkan orang baru untuk menduduki jabatan tertentu.

Harus ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, bukan sekadar argumentasi subjektif yang dibungkus dengan istilah penyegaran organisasi.

Hal yang jauh lebih penting adalah mekanisme pemberhentian.

Pasal 73 PP Nomor 16 Tahun 2026 mengatur prosedur yang harus dilalui sebelum seorang perangkat desa diberhentikan.

Mekanismenya meliputi:

Kepala desa melakukan konsultasi dengan camat atas nama bupati/wali kota mengenai rencana pemberhentian perangkat desa.

Camat memberikan rekomendasi tertulis berdasarkan hasil konsultasi.

Rekomendasi tertulis tersebut menjadi dasar kepala desa mengusulkan pemberhentian kepada bupati/wali kota.

Bupati/wali kota memberikan persetujuan tertulis.

Setelah memperoleh persetujuan tertulis, kepala desa menerbitkan keputusan pemberhentian perangkat desa.

Regulasi tersebut bahkan memberikan konsekuensi tegas apabila prosedur pemberhentian tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dalam Pasal 73 ayat (2), disebutkan bahwa keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa dapat dicabut oleh bupati/wali kota. Kepala desa yang bersangkutan juga dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, konsultasi dengan camat bukan sekadar formalitas administratif. Demikian pula, persetujuan tertulis bupati/wali kota merupakan bagian dari mekanisme yang wajib dipenuhi berdasarkan ketentuan baru tersebut.

Di sinilah persoalan mendasar yang patut menjadi perhatian bersama.

Pilkades merupakan proses demokrasi untuk memilih pemimpin desa. Dalam kontestasi tersebut, masyarakat memiliki hak menentukan pilihannya, termasuk mendukung calon yang dianggap mampu membawa perubahan.

Namun, setelah proses pemilihan selesai, kepala desa terpilih harus mampu menanggalkan kepentingan politik elektoral dan kembali berdiri sebagai pemimpin seluruh masyarakat.

Perangkat desa tidak semestinya dijadikan sasaran pembalasan hanya karena memiliki pilihan politik berbeda atau tidak memberikan dukungan kepada kepala desa terpilih.

Jika pemberhentian dilakukan tanpa alasan hukum yang sah, maka tindakan tersebut bukan lagi penyegaran birokrasi, melainkan berpotensi menjadi bentuk penyalahgunaan kewenangan.

Larangan bagi perangkat desa sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UU Desa juga harus dipahami secara proporsional. Setiap dugaan pelanggaran harus memiliki dasar, bukti, dan penilaian yang objektif.

Begitu pula dengan alasan tidak lagi memenuhi persyaratan maupun berhalangan tetap. Semuanya harus dapat dibuktikan, bukan sekadar dijadikan pintu masuk untuk menyingkirkan orang yang tidak sejalan dengan kepentingan politik kepala desa.

Dalam konteks pengawasan pemerintahan desa, camat dan bupati/wali kota memiliki posisi penting untuk memastikan setiap proses pemberhentian perangkat desa berjalan sesuai ketentuan.

Jangan sampai mekanisme konsultasi dan persetujuan tertulis hanya menjadi formalitas untuk mengesahkan keputusan yang sejak awal tidak memiliki dasar hukum kuat.

Camat harus menjalankan fungsi pemeriksaan secara objektif. Sementara itu, bupati/wali kota harus memastikan bahwa setiap usulan pemberhentian memiliki alasan yang jelas dan memenuhi persyaratan hukum.

Pemerintahan desa membutuhkan birokrasi yang profesional, bukan birokrasi yang setiap kali berganti kepala desa harus ikut berganti berdasarkan warna politik pemimpinnya.

Pada akhirnya, kepala desa memang memiliki kewenangan dalam mengelola pemerintahan desa, termasuk melakukan pemberhentian perangkat desa sepanjang memenuhi alasan dan prosedur yang ditentukan undang-undang.

Namun, kewenangan tersebut harus ditempatkan dalam koridor hukum.

Penyegaran organisasi boleh dilakukan, tetapi tidak boleh mengorbankan kepastian hukum. Regenerasi aparatur dapat menjadi kebutuhan, tetapi tidak boleh menjadi dalih untuk mengakomodasi kepentingan kelompok atau membalas perbedaan pilihan politik.

Sebab, demokrasi tidak berhenti ketika surat keputusan penetapan kepala desa terpilih diterbitkan. Demokrasi justru diuji ketika seseorang telah memperoleh kekuasaan: apakah ia mampu menggunakannya untuk kepentingan publik atau justru menjadikannya alat memenuhi kepentingan pribadi.

Kepala desa boleh berganti, struktur pemerintahan desa dapat ditata, tetapi hukum tidak boleh ikut berganti mengikuti selera penguasa. Sebab, desa adalah milik masyarakat, bukan milik mereka yang sedang memegang kekuasaan.*(ald)