TELUK KUANTAN (KilasRiau.com) – Persoalan sampah di Kota Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, tampaknya belum menemukan jalan keluar. Setelah sebelumnya menjadi sorotan di kawasan eks Pasar Rakyat Teluk Kuantan sebagaimana diberitakan Gema Negeri News (GNN), kini persoalan serupa kembali ditemukan di sejumlah titik lain, bahkan merambah kawasan permukiman masyarakat. Jumat (13/11/2026).

Berdasarkan laporan warga yang diterima redaksi KilasRiau.com, tumpukan sampah juga terlihat di sepanjang jalan menuju TK Pembina, tepatnya di kawasan Perumnas Dusun Tobek Panjang, Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah.

Sampah yang menumpuk dan mengeluarkan aroma busuk menyengat tersebut bukan sekadar merusak estetika kota. Keberadaannya telah mengusik kenyamanan warga sekaligus menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan lingkungan.

Situasi semakin memprihatinkan karena di sekitar lokasi terdapat pedagang makanan dan minuman yang harus menjalankan aktivitas usaha di tengah lingkungan yang kurang bersih.

Bagi masyarakat yang menggantungkan penghidupan dari aktivitas perdagangan, persoalan sampah bukan perkara sepele. Bau menyengat dan lalat yang berkerumun berpotensi mengganggu kenyamanan pembeli serta menimbulkan kekhawatiran terhadap kebersihan pangan.

Biaya Dipungut, Sampah Tetap Menumpuk

Buyung, salah seorang warga, menyampaikan kekecewaannya terhadap kondisi pengelolaan sampah yang dinilainya semakin memprihatinkan.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengevaluasi pola pengelolaan persampahan. Jika memang tidak mampu lagi mengelolanya secara optimal, ia menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan keterlibatan pihak ketiga.

"Jika memang pemerintah sudah tidak sanggup lagi mengelola sampah ini, serahkan saja kepada pihak ketiga," ungkap Buyung.

Ia juga mempertanyakan efektivitas pelayanan persampahan, terlebih apabila masyarakat telah dibebani pungutan, sementara sampah masih ditemukan menumpuk di berbagai tempat.

"Biaya dikutip, tapi sampah tetap menumpuk di berbagai tempat," tegasnya.

Pernyataan tersebut mengandung pertanyaan yang lebih mendasar daripada sekadar persoalan keterlambatan pengangkutan: apakah pelayanan yang diterima masyarakat sudah sebanding dengan kewajiban yang dibebankan kepada mereka?

Jika masyarakat dituntut memenuhi kewajiban, pemerintah juga harus memastikan hak masyarakat atas pelayanan kebersihan terpenuhi.

Dari Pendakian Tobek Panjang Hingga TK Pembina

Keluhan serupa disampaikan Yustinar, warga Tobek Panjang. Ia mengungkapkan bahwa persoalan sampah tidak hanya ditemukan pada satu titik, melainkan terlihat mulai dari kawasan pendakian Tobek Panjang hingga menuju TK Pembina.

Bahkan, menurutnya, kondisi yang cukup memprihatinkan terlihat di sepanjang pendakian dari arah Apotek Kharisma menuju Simpang Empat Perumnas.

"Mulai dari pendakian Tobek Panjang hingga TK Pembina masih banyak sampah yang menumpuk. Terlebih di pendakian arah dari Apotek Kharisma menuju Simpang Empat Perumnas," terangnya.

Keterangan Yustinar memperlihatkan bahwa persoalan persampahan di kawasan tersebut bukan lagi sekadar persoalan satu lokasi pembuangan.

Ketika sampah terus menumpuk di sepanjang akses permukiman, masyarakat berhak mempertanyakan bagaimana sistem pengangkutan, pengawasan, dan penanganan sampah sesungguhnya dijalankan.

Jalan Setiap Hari Dilalui, Mengapa Sampah Seolah Tak Terlihat?

Kritik lebih keras disampaikan Dodi, warga lainnya. Ia mempertanyakan kepekaan dan tanggung jawab aparatur dinas yang membidangi urusan persampahan terhadap kondisi lingkungan di kawasan tersebut.

Menurutnya, ruas jalan yang dipenuhi tumpukan sampah itu bukanlah kawasan tersembunyi atau jalan yang jarang dilalui. Bahkan, ia menduga jalan tersebut merupakan salah satu akses yang setiap hari dilewati kepala dinas terkait.

"Saya rasa jalan ini setiap hari dilalui oleh Kepala Dinas yang menangani persampahan ini," kata Dodi.

Dengan nada kesal, ia kemudian melontarkan sindiran terhadap aparatur yang memiliki kewenangan menangani persoalan kebersihan tersebut.

"Apa mereka (orang dinas) buta? Atau buta tanggung jawab dan tidak tahu tupoksi?" sindirnya.

Pernyataan tersebut merupakan ekspresi kekecewaan warga yang mempertanyakan mengapa kondisi yang terlihat di ruang publik seolah belum mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya.

Kritik Dodi sekaligus mengarah pada pentingnya fungsi pengawasan internal, kepekaan pejabat terhadap kondisi lapangan, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah.

Sebab, pelayanan publik tidak semestinya hanya berjalan berdasarkan laporan administratif dari balik meja kantor. Kehadiran pejabat dan aparatur di tengah masyarakat juga harus tercermin melalui kemampuan melihat, merespons, dan menyelesaikan persoalan nyata yang dihadapi warga.

Satire Kota Adipura dan Realitas di Lapangan

Di sisi lain, Zendra, warga lainnya, menyampaikan pandangan senada dengan kritik Junaidi Affandi, Ketua LSM Permata Kuansing, yang beberapa waktu lalu menyoroti kondisi kebersihan Kota Teluk Kuantan.

Kritik tersebut menyebut bahwa negeri ini seolah bukan lagi kota Adipura, melainkan kota sampah.

Kalimat itu memang terdengar satir. Namun, di balik satire tersebut tersimpan kritik sosial yang tidak patut diabaikan.

Sebab, predikat kota bersih tidak cukup dibangun melalui slogan, seremoni, atau kebanggaan atas penghargaan lingkungan. Ukuran sesungguhnya justru terlihat dari bagaimana pemerintah memastikan sampah rumah tangga terangkut, lingkungan pasar terjaga, saluran drainase tidak dipenuhi limbah, dan kawasan permukiman terbebas dari tumpukan sampah.

Adipura semestinya bukan sekadar simbol kehormatan sebuah kota, melainkan cerminan kesungguhan pemerintah dalam menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat.

Ketika sampah menjadi pemandangan berulang, sementara bau busuk menjadi bagian dari keseharian warga, predikat dan penghargaan kebersihan perlu diuji melalui realitas di lapangan.

Pemerintah Harus Menjawab, Bukan Sekadar Berjanji

Persoalan ini semestinya menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya instansi yang membidangi kebersihan dan pengelolaan persampahan.

Publik membutuhkan penjelasan konkret.

Apa penyebab sampah terus menumpuk? Bagaimana jadwal pengangkutan dijalankan? Apakah jumlah armada dan petugas kebersihan mencukupi? Bagaimana pengawasan terhadap titik-titik pembuangan sampah di kawasan perkotaan?

Jika terdapat pungutan pelayanan persampahan, transparansi mengenai dasar pungutan, mekanisme pengelolaan, serta kualitas pelayanan juga perlu dijelaskan kepada masyarakat.

Pertanyaan lainnya, apakah kepala dinas dan jajaran terkait memiliki mekanisme pemantauan langsung terhadap kondisi kebersihan di wilayah kerjanya?

Sebab, persoalan yang terlihat setiap hari di ruang publik semestinya tidak harus menunggu viral, diberitakan media, atau menjadi polemik terlebih dahulu sebelum mendapatkan penanganan.

Pemerintah tidak boleh hanya hadir dalam urusan administratif dan penarikan kewajiban masyarakat, tetapi absen ketika warga membutuhkan pelayanan dasar yang semestinya mereka peroleh.

Pada akhirnya, sampah bukan sekadar persoalan benda buangan. Ia merupakan cermin tata kelola pemerintahan, disiplin pelayanan publik, dan keberpihakan terhadap kualitas hidup masyarakat.

Kota tidak menjadi kotor dalam satu malam. Ia menjadi kotor ketika persoalan kecil dibiarkan berulang, keluhan warga kehilangan daya dengar, dan tanggung jawab pelayanan tidak dijalankan secara konsisten.

Jangan sampai Teluk Kuantan hanya mewarisi nama besar sebagai kota yang pernah membanggakan kebersihannya, sementara masyarakat justru harus berdamai dengan bau busuk di halaman kehidupannya sendiri.

Kota yang bermartabat bukan kota yang pandai merawat citra, melainkan kota yang mampu memastikan warganya hidup dalam lingkungan yang bersih, sehat, dan manusiawi.

Redaksi KilasRiau.com membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya dinas terkait, untuk memberikan penjelasan mengenai persoalan penumpukan sampah tersebut.*(ald)