Kilasriau.com – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terus mendorong penguatan keterbukaan informasi publik dan peningkatan kualitas pelayanan pengaduan masyarakat melalui optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!).

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Penguatan Peran PPID dan Pengelola SP4N-LAPOR! yang secara resmi dibuka oleh Bupati Indragiri Hilir, H. Herman, diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setda Inhil, Umar Hamdi, S.Pt., di Aula Hotel Harmoni Tembilahan, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfopers) Kabupaten Inhil tersebut diikuti sebanyak 85 peserta, terdiri dari pejabat pengelola pengaduan pelayanan publik dan unsur terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil.

Turut hadir Kepala Diskominfopers Inhil, Dhoan Dwi Anggara, perwakilan Komisi Informasi Provinsi Riau, Ahmad Rayhan Qodri selaku narasumber, para sekretaris organisasi perangkat daerah (OPD), serta sekretaris kecamatan se-Kabupaten Inhil.

Dalam laporannya, Kepala Diskominfopers Inhil, Dhoan Dwi Anggara, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik serta pengelolaan pengaduan masyarakat secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, keberadaan PPID dan SP4N-LAPOR! memiliki peran strategis dalam membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus memastikan hak masyarakat atas informasi dan pelayanan pengaduan dapat terpenuhi dengan baik.

"Penguatan peran PPID dan pengelola SP4N-LAPOR! ini menjadi bagian penting dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan responsif. Keterbukaan informasi harus diimbangi dengan pelayanan informasi yang baik, sementara setiap pengaduan masyarakat harus dikelola secara serius, mulai dari penerimaan hingga penyelesaian," ungkap Dhoan Dwi Anggara.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antara PPID Utama dengan PPID Pelaksana di masing-masing perangkat daerah, sehingga pengelolaan informasi publik dapat berjalan lebih terarah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, dalam sambutan Bupati Inhil yang dibacakan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setda Inhil, Umar Hamdi, ditegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus memiliki komitmen yang sama dalam membangun budaya keterbukaan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

"Keterbukaan informasi merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus memiliki komitmen yang sama dalam memberikan pelayanan informasi publik secara baik, terbuka, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," demikian disampaikan dalam sambutan Bupati.

Selain keterbukaan informasi, Bupati juga menekankan pentingnya keseriusan seluruh pengelola SP4N-LAPOR! dalam menangani setiap pengaduan masyarakat. Pengelolaan pengaduan tidak boleh berhenti pada penerimaan dan pencatatan laporan, tetapi harus disertai tindak lanjut hingga penyelesaian.

"Setiap pengaduan yang disampaikan masyarakat harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius. Jangan hanya sebatas menerima dan mencatat laporan, tetapi pastikan setiap pengaduan diproses dan ditindaklanjuti dengan tepat. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan kehadiran pemerintah dalam menjawab aspirasi maupun keluhan yang mereka sampaikan," tegasnya.

Adapun materi dalam kegiatan tersebut meliputi penguatan peran dan fungsi PPID dalam pelayanan informasi publik, serta pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR!, mulai dari tahapan penerimaan, verifikasi, disposisi, tindak lanjut hingga penyelesaian pengaduan.

Melalui kegiatan ini, Diskominfopers Inhil berharap kapasitas aparatur dalam mengelola informasi dan pengaduan publik semakin meningkat. Sinergi antarperangkat daerah juga diharapkan semakin kuat, sehingga keterbukaan informasi dan pelayanan pengaduan masyarakat dapat berjalan optimal.

Dengan demikian, terwujudnya pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat bukan sekadar komitmen, tetapi dapat diwujudkan melalui pelayanan publik yang nyata dan berkualitas.