Kilasriau.com – Permintaan pengembalian dana Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp225.000 per siswa di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), menjadi sorotan dan menimbulkan kebingungan di kalangan wali murid kelas VI.

Persoalan ini mencuat setelah pihak Tata Usaha (TU) madrasah diduga meminta wali murid mengembalikan sebagian dana PIP yang telah dicairkan secara mandiri melalui rekening Bank BRI. Permintaan tersebut disampaikan melalui grup WhatsApp, menyusul adanya perbedaan antara jumlah dana yang masuk ke rekening dengan besaran bantuan yang menjadi hak siswa kelas VI.

Dalam pesan yang disampaikan kepada wali murid, pihak TU menjelaskan bahwa siswa kelas VI hanya berhak menerima bantuan sebesar Rp225.000 atau 50 persen dari alokasi tahunan sebesar Rp450.000.

"Untuk bapak ibu yang sudah menarik tanpa surat dari sekolah bahwa yang ditarik cuman Rp225.000, sementara ada beberapa orang narik Rp450.000. Itu harus dikembalikan lagi Rp225.000 sesuai dengan juknis dari pusat. Pokoknya seluruh kelas 6 bisa ditarik cuman Rp225.000, karena orang pusat ngirimnya Rp450.000, sesuai juknis kelas VI terhitung 6 bulan belajar maka dapatnya cuman Rp225.000," demikian isi pesan tersebut.

Informasi itu kemudian menimbulkan pertanyaan di kalangan wali murid, terutama terkait mekanisme pengembalian dana. Salah seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku bingung karena belum mendapat kejelasan mengenai pihak yang harus menerima pengembalian uang tersebut.

"Menurut instruksi dari TU, kalau yang sudah menarik uang PIP Rp450.000, katanya Rp225.000 harus dikembalikan," ungkapnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Seksi Madrasah Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Inhil, Zainal, menjelaskan bahwa ketentuan penerimaan bantuan PIP bagi siswa kelas akhir berkaitan dengan perbedaan tahun anggaran pemerintah dan tahun ajaran madrasah.

Menurutnya, tahun anggaran pemerintah dihitung mulai Januari hingga Desember, sedangkan tahun ajaran madrasah dimulai pada Juli. Dengan demikian, siswa kelas akhir yang hanya menjalani enam bulan pembelajaran dalam tahun anggaran berjalan berhak menerima 50 persen dari alokasi bantuan tahunan.

"Kenapa anak kelas akhir hanya mendapatkan 50 persen? Karena dianggap oleh pemerintah anak ini pembelajarannya hanya enam bulan di MI/SD, sedangkan enam bulan berikutnya sudah masuk SMP atau MTs. Anggaran itu terhitung dari Januari hingga Juni, sementara di madrasah tahun ajarannya dimulai Juli," jelasnya.

Zainal membenarkan bahwa ketentuan tersebut sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 119 Tahun 2026. Aturan serupa juga berlaku bagi siswa kelas akhir pada jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA).

"Benar, apa yang disampaikan itu sesuai dengan juknis. Cuma di awal-awal memang terjadi perbedaan pendapat di antara kawan-kawan kepala madrasah, bukan hanya di satu madrasah, tetapi semua. Ada yang mencairkan sesuai haknya setahun, ada juga yang mencairkan haknya setengah," ungkap Zainal.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Kemenag Inhil, Indra, menyebut persoalan tersebut diduga berawal dari kesalahpahaman dalam penyampaian informasi mengenai mekanisme pengembalian dana.

Ia menjelaskan, kelebihan dana yang telah dicairkan seharusnya dikembalikan ke kas negara, bukan menjadi milik pihak sekolah. Menurutnya, Kemenag juga tidak memiliki kewenangan untuk menarik dana tersebut dari rekening penerima.

"Jadi sebenarnya itu cuma kesalahan penyampaian saja mungkin, karena uang itu tidak dikembalikan ke sekolah. Sebenarnya uang itu ditahan di rekening. Kalau dikembalikan, pengembaliannya ke rekening atau kas negara. Kami tidak ada hak untuk menarik sebenarnya," kata Indra saat dikonfirmasi wartawan.

Terpisah, Kepala MIN 1 Tembilahan membantah adanya pemotongan maupun penarikan dana PIP oleh pihak madrasah. Ia menegaskan bahwa bantuan tersebut disalurkan langsung ke rekening masing-masing siswa melalui Bank BRI dan pencairannya dilakukan oleh siswa bersama orang tua atau wali.

"Kalau PIP itu yang menerima langsung ke rekening anak. Di Bank BRI yang mengambil pun langsung anak bersama orang tua atau wali murid. Pencairannya Rp450.000 per tahun. Untuk kelas VI, karena mereka sudah tamat, berdasarkan ketentuan dari dirjen pembayarannya hanya setengah karena mereka hanya menjalani satu semester," jelasnya saat dikonfirmasi wartawan, Senin (9/11/2026).

Ia mengatakan, pihak madrasah hanya mengimbau wali murid yang telanjur mencairkan dana sebesar Rp450.000 agar menyisakan atau mengembalikan kelebihan Rp225.000 ke rekening masing-masing siswa, bukan menyerahkannya kepada pihak sekolah.

"Yang kelas VI, karena ada edaran itu, artinya hak mereka setengah. Setengahnya itu jangan ditarik. Dianjurkan untuk menahan uangnya di rekening saja," tuturnya.

Ia kembali menegaskan bahwa tidak ada pemotongan maupun penyetoran dana PIP kepada pihak madrasah.

"Tidak ada. Kalau ada, saya minta siapa orangnya biar kita tahu langsung. Kemarin memang ada yang menarik langsung. Karena ada edarannya, saya sampaikan tolong dikembalikan uangnya. Dikembalikan bukan disetor ke sekolah, tetapi dikembalikan ke rekening yang kemarin ditarik," tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa jumlah penerima bantuan PIP kelas VI di MIN 1 Tembilahan mencapai 142 siswa. Namun, pihak madrasah belum mengetahui secara pasti jumlah wali murid yang telah mencairkan bantuan tersebut secara penuh.

"Kami tidak punya datanya, karena mereka mencairkan masing-masing," pungkasnya.