KUANTAN SINGINGI, RIAU (KilasRiau.com) — Kesabaran masyarakat terhadap persoalan infrastruktur di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) kembali diuji. Jumat (11/9/2026).

Kali ini sorotan mengarah ke Jembatan Sungai Jake, akses penghubung antara Desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, dengan Desa Bumi Mulya, Kecamatan Logas Tanah Darat.

Jembatan tersebut bukan sekadar bentangan konstruksi yang menghubungkan dua sisi sungai. Bagi masyarakat, jembatan merupakan urat nadi mobilitas dan aktivitas ekonomi. Namun, kondisi yang terlihat dalam unggahan warga di media sosial justru memunculkan pertanyaan besar: sampai kapan masyarakat harus menunggu akses yang layak?

Persoalannya semakin panas karena keluhan warga tidak hanya berkutat pada kondisi fisik jembatan. 

Di balik kritik tersebut tersimpan kekecewaan yang lebih dalam terhadap janji pembangunan yang disebut berulang kali muncul, terutama ketika momentum politik tiba.

Salah satu warga, Basyir Oktarian, menanggapi komentar yang mempertanyakan kapan pemerintah akan benar-benar hadir di jalur tersebut.

“Entah kpn @Pemerintah akan hadir di jalur ini. Ini jalur yg cukup penting sebenarnya,” tulis ShaReza Assa dalam percakapan di media sosial.

Komentar itu kemudian dijawab Basyir.

Menurutnya, pemerintah sebenarnya sudah beberapa kali mendatangi lokasi.

“Sudah sering hadir kok kak setau saya sudah 4x, dari provinsi 1x hadir,” tulisnya.

Namun, persoalan justru muncul setelah kunjungan tersebut.

Warga mempertanyakan apakah kunjungan itu menghasilkan keputusan dan pembangunan konkret atau hanya berhenti pada dokumentasi.

“Tapi hadirnya mereka cuma foto-foto lokasi,” tulis Basyir.

Ia bahkan melontarkan dugaan bahwa dokumentasi tersebut hanya berkaitan dengan kebutuhan administrasi pengajuan anggaran.

“Mungkin hanya utk bahan laporan saja biar cair,” lanjutnya.

Pernyataan tersebut merupakan kritik dan dugaan pribadi warga yang tentu masih membutuhkan konfirmasi dari pemerintah maupun pihak terkait.

Tetapi terlepas dari benar atau tidaknya dugaan itu, satu hal tidak bisa diabaikan: masyarakat sedang menyampaikan rasa kecewa.

Dan rasa kecewa tersebut bukan muncul tanpa sebab.

Kekecewaan warga semakin tajam ketika pembicaraan bergeser kepada momentum Pilkada.

Basyir menilai, justru pada masa politik sebelumnya, sejumlah pihak datang ke lokasi, mengambil gambar dan menyampaikan janji pembangunan.

“Justru pd saat momen pilkada mrka berdatangan ambil gambar sambil umbar janji katanya mau dibangun,” tulisnya.

Namun menurut dia, setelah momentum tersebut berlalu, pembangunan yang dijanjikan belum terwujud sebagaimana harapan masyarakat.

“Tp nyatanya nihilll,” lanjutnya.
Kemudian muncul kalimat yang menjadi simbol kekecewaan:

“Hanya dijadikan sarana kampanye saja.”

Kalimat itu memang berasal dari warga dan belum dapat dijadikan kesimpulan bahwa pembangunan jembatan benar-benar digunakan sebagai alat kampanye.

Namun, persepsi semacam itu tidak boleh dianggap remeh oleh pemerintah.

Sebab ketika masyarakat mulai melihat kunjungan pejabat sebagai sekadar agenda politik, maka persoalannya bukan lagi hanya soal jembatan.

Ini sudah menyentuh persoalan kepercayaan publik.

Ada persoalan mendasar yang semestinya menjadi perhatian.

Infrastruktur publik tidak mengenal Pilkada.

Jembatan tidak peduli siapa calon yang datang.

Jembatan tidak mengenal warna partai.

Jembatan tidak tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam kontestasi politik.

Ketika masyarakat membutuhkan akses, mereka membutuhkan jembatan setiap hari.

Karena itu, pembangunan infrastruktur seharusnya tidak bergantung pada kapan kamera politik datang atau kapan musim kampanye dimulai.

Masyarakat tidak membutuhkan pejabat hanya untuk berdiri di lokasi, mengambil foto, lalu pulang membawa dokumentasi.

Masyarakat membutuhkan kepastian.

Kalau belum bisa dibangun, katakan belum.

Kalau masih menunggu anggaran, jelaskan anggarannya.

Kalau terkendala kewenangan, buka persoalannya.

Kalau sudah masuk perencanaan, sampaikan tahapan dan targetnya.

Yang tidak boleh adalah membiarkan masyarakat terus hidup dalam ruang tunggu yang tidak memiliki kepastian.

Jembatan Sungai Jake memiliki arti penting karena menghubungkan wilayah Desa Sumber Jaya di Kecamatan Singingi Hilir dan Desa Bumi Mulya di Kecamatan Logas Tanah Darat.

Dengan demikian, persoalan jembatan ini tidak semestinya dipandang sebagai persoalan satu desa saja.

Ada mobilitas masyarakat yang harus dipertimbangkan.

Ada aktivitas ekonomi.

Ada kebutuhan transportasi.

Ada hubungan sosial antarwilayah.

Ada distribusi hasil pertanian dan perkebunan.

Dan ada kebutuhan masyarakat terhadap akses pelayanan publik.

Ketika sebuah jembatan mengalami persoalan, efeknya bisa menjalar jauh melampaui konstruksi fisik itu sendiri.

Biaya transportasi dapat meningkat.

Waktu tempuh dapat bertambah.

Aktivitas ekonomi dapat terganggu.

Bahkan aspek keselamatan pengguna jalan menjadi perhatian yang tidak boleh dikesampingkan.

Karena itulah, masyarakat mempertanyakan mengapa jembatan yang dinilai penting tersebut belum mendapatkan solusi permanen yang mereka harapkan.

Kunjungan dan survei lapangan memang penting.

Pemerintah harus melihat kondisi riil sebelum menentukan kebijakan pembangunan.

Tetapi survei bukanlah tujuan akhir.

Dokumentasi bukan pembangunan.

Rapat bukan pembangunan.

Janji bukan pembangunan.

Bahkan anggaran pun belum menjadi pembangunan sebelum pekerjaan benar-benar dilaksanakan.

Pada titik inilah pemerintah dituntut menunjukkan keberpihakan melalui tindakan konkret.

Masyarakat berhak mengetahui apakah Jembatan Sungai Jake sudah masuk perencanaan pembangunan, siapa pemegang kewenangannya, bagaimana status teknisnya, dari mana sumber anggarannya, dan kapan pekerjaan dapat direalisasikan.

Jawaban yang jelas jauh lebih berharga daripada seribu janji.

Kritik yang muncul di media sosial seharusnya tidak langsung dianggap sebagai serangan kepada pemerintah.

Dalam demokrasi, kritik masyarakat justru dapat menjadi alarm.

Ketika warga mengeluhkan jalan, jembatan, sekolah, kesehatan atau pelayanan publik, yang perlu dilakukan bukan mencari siapa yang paling keras mengkritik.

Yang jauh lebih penting adalah mencari mengapa mereka sampai mengkritik.

Dalam kasus Jembatan Sungai Jake, masyarakat tampaknya sedang menyampaikan satu pesan sederhana:

Mereka ingin pemerintah serius.

Bukan sekadar datang.

Bukan sekadar melihat.

Bukan sekadar memotret.

Dan bukan sekadar menjanjikan.

Tetapi benar-benar menyelesaikan persoalan.

Pemerintah Kabupaten Kuansing dan Pemerintah Provinsi Riau memiliki pekerjaan rumah untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.

Apakah Jembatan Sungai Jake memang sedang dalam proses renovasi atau pembangunan?

Jika iya, siapa pelaksana dan berapa nilai pekerjaannya?

Apakah ada anggaran yang sudah dialokasikan?

Jika belum, apa kendalanya?

Sudah berapa kali survei dilakukan?

Apa rekomendasi teknis dari hasil survei tersebut?

Dan yang paling penting:
Kapan masyarakat Sumber Jaya dan Bumi Mulya bisa mendapatkan jembatan yang benar-benar layak dan aman?

Pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih penting daripada perdebatan di media sosial.

Sebab masyarakat tidak bisa membayar kebutuhan sehari-hari dengan janji.

Mereka tidak bisa membawa hasil kebun ke pasar dengan foto pejabat.

Mereka tidak bisa mengantarkan anak sekolah menggunakan dokumentasi kunjungan pemerintah.

Mereka membutuhkan jembatan.

Pemerintah seharusnya tidak menunggu momentum politik berikutnya untuk kembali datang ke Jembatan Sungai Jake.

Sebab jika pembangunan baru bergerak ketika musim politik datang, kritik warga akan semakin sulit dibendung.

Dan ketika janji lama kembali diucapkan, masyarakat tentu berhak bertanya:
“Bukankah dulu juga sudah pernah dijanjikan?”

Infrastruktur publik seharusnya menjadi bukti kehadiran negara yang tidak bergantung pada siklus elektoral.

Jembatan harus dibangun karena masyarakat membutuhkan, bukan karena ada kepentingan politik.

Pada akhirnya, masyarakat tidak akan mengingat berapa banyak pejabat yang pernah berfoto di Jembatan Sungai Jake.

Mereka akan mengingat satu hal:

Apakah jembatan itu akhirnya benar-benar dibangun atau tidak.

Dan jika hari ini masyarakat mulai muak dengan janji-janji manis politik, maka pemerintah semestinya tidak membalas dengan janji baru.

Balaslah dengan pekerjaan.

Balaslah dengan pembangunan.

Balaslah dengan jembatan yang benar-benar berdiri kokoh.

Sebab bagi warga Sumber Jaya dan Bumi Mulya, Jembatan Sungai Jake bukan panggung politik. Ia adalah jalan kehidupan.*(ald)