TELUK KUANTAN (KilasRiau.com) — Gemuruh tepian telah reda. Perahu-perahu panjang telah kembali ke kampung halaman. Panggung hiburan perlahan dibongkar. Kerumunan yang selama beberapa hari memenuhi Tepian Narosa, Teluk Kuantan, pun mulai surut.

Tetapi setelah pesta budaya itu berakhir, pertanyaan justru bermunculan.

Ke mana ujung pembayaran honorarium panitia Pacu Jalur Tradisional Event Nasional 2026?

Pertanyaan tersebut belum memperoleh jawaban yang terang. Di tengah informasi mengenai honorarium panitia yang disebut belum dibayarkan, muncul pula persoalan lain yang tak kalah menyita perhatian: nomor WhatsApp jurnalis KilasRiau.com diblokir oleh Ketua Panitia Pacu Jalur Tradisional Event Nasional 2026, Andi Cahyadi alias Aheng.

Dugaan tersebut muncul setelah jurnalis KilasRiau.com melakukan komunikasi dan konfirmasi pada 17 Agustus 2026 lalu (H-2 kegiatan. red) sehubungan pelaksanaan festival pacu jalur tradisional event nasional 2026 di Tepian Narosa Teluk Kuantan, kabupaten Kuantan Singingi, Riau.

Usai Pacu Jalur, Jurnalis KilasRiau.com kembali melakukan konfirmasi terkait dugaan belum dibayarkan honorarium pelaksanaan kegiatan festival pacu jalur tersebut. Sabtu (29/8/2026).

Alih-alih mendapatkan penjelasan mengenai informasi yang hendak dikonfirmasi, komunikasi kemudian terputus.

Jika benar pemblokiran dilakukan, persoalannya bukan lagi sekadar soal satu nomor telepon.

Ini menyentuh pertanyaan yang lebih mendasar: sejauh mana keterbukaan penyelenggara event publik terhadap kontrol media dan masyarakat?

Pesta Boleh Selesai, Pertanggungjawaban Jangan

Sorotan tajam datang dari Junaidi Affandi.

Menurut Junaidi, persoalan honorarium panitia harus segera dijelaskan secara terbuka. Sebab, orang-orang yang bekerja dalam sebuah kegiatan berhak memperoleh kepastian mengenai hak mereka.

Terlebih lagi, Pacu Jalur Tradisional Event Nasional 2026 merupakan kegiatan besar yang mendapat dukungan anggaran pemerintah.

Sebelumnya, angka sekitar Rp6,6 miliar juga telah menjadi perhatian publik.

Karena itu, menurut Junaidi, setelah pesta selesai justru saatnya seluruh proses pertanggungjawaban dibuka.

"Kalau memang honorarium belum dibayar, jelaskan kenapa belum dibayar. Jangan dibiarkan menggantung," tegasnya.

Menurut dia, pertanyaan masyarakat sangat sederhana.

Berapa total honorarium panitia?

Siapa yang mengelola anggarannya?

Dokumen pencairannya sudah sampai mana?

Apa kendalanya?

Dan kapan hak panitia dibayarkan?

Pertanyaan tersebut, kata Junaidi, bukan bentuk serangan terhadap panitia.

Sebaliknya, itu merupakan bagian dari fungsi kontrol publik terhadap kegiatan yang menggunakan anggaran pemerintah.

Ketika Wartawan Bertanya, Mengapa Nomornya Diblokir?

Junaidi juga menyoroti pemblokiran nomor WhatsApp jurnalis KilasRiau.com.

Menurutnya, media memiliki kewajiban melakukan konfirmasi sebelum menerbitkan sebuah berita, terutama ketika informasi yang diperoleh menyangkut penggunaan anggaran dan hak pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah kegiatan.

"Media bertanya bukan berarti menuduh. Konfirmasi itu justru kesempatan bagi pihak yang diberitakan untuk memberikan penjelasan," ujarnya.

Karena itu, apabila benar nomor jurnalis diblokir setelah melakukan konfirmasi, Junaidi menilai tindakan tersebut patut dipertanyakan.

"Kalau ada yang salah dari informasi media, luruskan. Kalau datanya berbeda, sampaikan. Jangan wartawan yang bertanya malah diblokir," katanya.

Bagi Junaidi, jawaban atas pertanyaan publik jauh lebih penting daripada memutus komunikasi dengan media.

Sebab, ketika pihak yang dikonfirmasi memilih tidak menjawab, ruang publik justru semakin dipenuhi tanda tanya.

Rp6,6 Miliar dan Pertanyaan yang Belum Selesai

Sorotan terhadap honorarium tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan publik mengenai besarnya anggaran penyelenggaraan Pacu Jalur Event Nasional 2026.

Angka sekitar Rp6,6 miliar telah menjadi pembicaraan.

Namun angka tersebut tidak boleh berhenti sebagai angka.

Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran tersebut dibagi dalam berbagai kebutuhan kegiatan.

Berapa untuk perlengkapan?

Berapa untuk operasional?

Berapa untuk kegiatan pendukung?

Berapa untuk honorarium?

Berapa yang telah dibayarkan?

Dan berapa yang masih menjadi kewajiban?

Menurut Junaidi, transparansi semacam itu penting agar tidak muncul persepsi bahwa setelah kegiatan selesai, persoalan anggaran ikut dianggap selesai.

"Acara selesai bukan berarti pertanggungjawaban selesai. Justru setelah acara selesai harus semakin jelas," katanya.

Jangan Sampai Kemegahan Pesta Menutupi Hak Orang yang Bekerja

Pacu Jalur adalah kebanggaan masyarakat Kuantan Singingi.

Event tersebut bukan hanya perlombaan perahu tradisional. Ia membawa nama daerah ke panggung nasional.

Karena itu, tata kelolanya semestinya juga menunjukkan standar penyelenggaraan yang profesional.

Tidak cukup hanya membangun kemeriahan.

Tidak cukup hanya menghadirkan pejabat dan tamu undangan.

Tidak cukup hanya memastikan perlombaan berjalan lancar.

Di balik panggung besar sebuah event, ada orang-orang yang bekerja.

Ada panitia yang mengurus administrasi.

Ada tenaga lapangan.

Ada petugas teknis.

Ada orang yang bekerja sejak persiapan hingga kegiatan selesai.

Jika memang terdapat honorarium yang menjadi hak mereka, maka pembayaran harus memiliki kepastian.

Jangan sampai orang yang bekerja untuk menyukseskan pesta justru menjadi orang terakhir yang mendapatkan haknya.

Panitia Diminta Jangan Diam

Junaidi meminta panitia memberikan penjelasan terbuka mengenai persoalan tersebut.

Termasuk menjelaskan status pembayaran honorarium dan dugaan pemblokiran nomor WhatsApp jurnalis.

Menurutnya, klarifikasi bukan sesuatu yang harus ditakuti.

Justru dengan klarifikasi, persoalan dapat diselesaikan sebelum berkembang menjadi spekulasi.

"Kalau memang belum dibayar karena proses administrasi, katakan prosesnya di mana. Kalau sudah dibayar, sampaikan. Kalau ada kendala, jelaskan kendalanya. Masyarakat bisa memahami kalau penjelasannya jelas," ujarnya.

Namun jika tidak ada penjelasan, kata dia, pertanyaan publik akan terus berkembang.

Ketua Panitia Ditunggu Jawabannya

Hingga persoalan ini mencuat, Ketua Panitia Pacu Jalur Tradisional Event Nasional 2026, Aheng, diharapkan memberikan klarifikasi mengenai dua isu tersebut.

Pertama, benarkah masih terdapat honorarium panitia yang belum dibayarkan?

Kedua, benarkah nomor WhatsApp jurnalis KilasRiau.com diblokir setelah melakukan konfirmasi?

Jika benar, apa alasannya?

Jika tidak benar, apa penjelasan pihak panitia?

Ruang klarifikasi tetap terbuka dan penting untuk menjaga keberimbangan pemberitaan.

Sebab dalam kerja jurnalistik, konfirmasi bukanlah bentuk permusuhan.

Konfirmasi adalah pintu untuk menjernihkan persoalan.

Dan bagi penyelenggara kegiatan publik, keterbukaan semestinya bukan beban.

Ia adalah bagian dari pertanggungjawaban.

Ketika Tepian Kembali Sunyi

Pacu Jalur boleh kembali menjadi cerita tentang kemenangan, kekalahan, sorak penonton dan kebanggaan daerah.

Tetapi setelah tepian kembali sunyi, ada pekerjaan yang tidak boleh ikut menghilang bersama suara tambur dan teriakan penonton.

Yakni pertanggungjawaban.

Jika ada honorarium yang belum dibayar, selesaikan.

Jika ada proses administrasi, jelaskan.

Jika ada persoalan anggaran, buka duduk perkaranya.

Dan jika ada pertanyaan media, jawab dengan data.

Sebab anggaran publik bukan ruang privat.

Media bukan musuh penyelenggara.

Dan masyarakat bukan sekadar penonton yang hanya datang ketika pesta berlangsung.

Masyarakat adalah pemilik hak untuk tahu.

Pesta telah usai.

Kini publik menunggu satu hal yang jauh lebih penting daripada gemuruh tepian:

jawaban.*(ald)