TELUK KUANTAN (KilasRiau.com) — Perbincangan publik mengenai Polda Sitanggang di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, terus bergulir. Di tengah sorotan tersebut, muncul suara kritik dari seorang putra asli Taluk Kuantan, Kuantan Singingi, Riau, Wahyu Diputra, yang menyampaikan sindiran bernuansa adat dan budaya melalui caption di akun Facebook pribadinya, Wahyu Dip. Kamis (27/8/2026)

Tulisan Wahyu tidak disusun dalam bahasa kritik politik yang formal. Ia memilih jalur berbeda: menyentuh identitas, adat, martabat, dan falsafah kehidupan masyarakat Batak serta nilai-nilai budaya masyarakat Kuantan Singingi.

Dengan gaya bahasa yang tajam sekaligus sastrawi, Wahyu mempertanyakan perilaku yang menurutnya tidak mencerminkan nilai adat yang semestinya dijunjung oleh seseorang yang membawa identitas Batak dan marga tertentu di tengah masyarakat Kuansing.

“Kau Batak, aku Rang Toluak. Haruskah kuajarkan kau apa artinya menjadi Batak?” demikian salah satu pembuka tulisan Wahyu.

Kalimat itu kemudian menjadi semacam refrain yang diulang. Bukan sekadar persoalan perbedaan asal-usul, melainkan sebuah teguran tentang bagaimana seseorang semestinya membawa identitas budaya ketika hidup dan berada di tengah masyarakat dengan adat yang berbeda.

Dalam tulisannya, Wahyu membawa pembaca kepada konsep Dalihan Na Tolu, salah satu falsafah penting dalam kehidupan sosial masyarakat Batak.

Ia menuliskan:

“Tidakkah kau tau Dalihan Na Tolu?

Manat mardongan tubu.
Somba marhula-hula.
Elek marboru.”

Bagi Wahyu, identitas budaya tidak cukup hanya melekat pada nama, marga, atau asal-usul seseorang. Identitas semestinya juga tercermin melalui sikap, cara menghormati orang lain, serta kemampuan menempatkan diri di tengah lingkungan sosial.

Ia bahkan memberikan penegasan: menjaga hubungan, menghormati sesama, dan tahu menempatkan diri.

Di titik inilah kritik Wahyu menemukan konteksnya.

Ia tidak sekadar mempertentangkan “Batak” dan “Rang Toluak”. Sebaliknya, ia mencoba memperhadapkan identitas dengan perilaku.

Seseorang boleh datang dari tanah mana pun. Membawa marga apa pun. Tetapi ketika telah hidup di suatu daerah, terdapat norma sosial dan budaya yang harus dihormati.

Prinsip tersebut kemudian ia tarik kepada falsafah yang jauh lebih universal:

“Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.”

Kalimat sederhana itu menjadi inti pesan Wahyu.

Sindiran Wahyu semakin tajam ketika ia menyinggung tanah leluhur dan marga yang dibawa Polda Sitanggang.

“Dari tanah Samosir kau merasa gagah meneriakkan Sitanggang-mu. Padahal sejatinya, di tanah leluhur itu, kau permalukan Ompu Raja Pangururan-mu,” tulisnya.

Kalimat tersebut menunjukkan bahwa Wahyu tidak sedang berbicara semata tentang tempat seseorang dilahirkan atau garis keturunannya.

Ia mempertanyakan bagaimana sebuah identitas leluhur semestinya dijaga melalui perilaku keturunannya.

Dalam konstruksi kritik Wahyu, marga bukan sekadar nama belakang. Ia merupakan identitas yang membawa sejarah, hubungan kekerabatan, serta tanggung jawab moral untuk menjaga martabat keluarga dan leluhur.

Karena itu, ketika seseorang dianggap melakukan tindakan yang dinilai tidak patut, dampaknya dikhawatirkan tidak berhenti pada dirinya sendiri.

Nama keluarga, marga, bahkan komunitas yang memiliki identitas sama dapat ikut terseret dalam persepsi publik.

Bagian paling keras dalam tulisan tersebut muncul ketika Wahyu mempertanyakan dampak dari perilaku seorang individu terhadap masyarakat yang memiliki latar belakang identitas yang sama.

“Berapa banyak Sitanggang dan Batak di Kuansing yang harus ikut menanggung akibat dari perangaimu?” tulisnya.

Pertanyaan tersebut menggambarkan kegelisahan sosial yang lebih luas.

Di Kuantan Singingi, masyarakat hidup dalam ruang sosial yang dihuni berbagai latar belakang suku, budaya dan daerah asal. Identitas berbeda bukan alasan untuk membangun jarak, apalagi permusuhan.

Justru sebaliknya.

Keragaman menjadi bagian dari realitas kehidupan masyarakat Kuansing.

Karena itu, ketika muncul polemik yang menyeret identitas kesukuan atau marga, persoalannya dapat berkembang lebih jauh apabila tidak disikapi secara bijaksana.

Kritik Wahyu tampaknya ingin memberikan batas tegas: persoalan individu jangan sampai berkembang menjadi persoalan antar kelompok.

Menariknya, Wahyu kemudian menutup tulisannya dengan pesan yang justru melampaui batas identitas.

“Kau Batak, aku Rang Toluak. Kita berbeda akar, tetapi sama-sama manusia berkaum yang harus tahu: di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.”

Pesan tersebut menunjukkan bahwa kritik yang disampaikannya tidak berhenti pada persoalan Batak atau Kuantan.

Ada pesan sosial yang lebih luas: setiap orang yang hidup di tengah masyarakat lain dituntut menghormati adat, norma, dan tata krama setempat.

Perbedaan akar bukan masalah.

Yang menjadi persoalan adalah ketika perbedaan itu dijadikan alasan untuk merasa lebih tinggi, lebih berhak, atau lebih kuat dibandingkan masyarakat tempat seseorang hidup.

Dalam masyarakat yang plural, kemampuan menghormati lingkungan justru menjadi ukuran kedewasaan.

Kalimat penutup Wahyu juga tidak kalah tajam.

“Anak Na so Maradat, Marga Na Malu.”

Ungkapan tersebut ia jadikan sebagai penutup kritiknya terhadap perilaku yang dipersoalkan.

Pesan yang hendak disampaikan cukup jelas: identitas dan marga akan kehilangan kehormatannya apabila tidak dibarengi dengan adat dan perilaku yang baik.

Namun, di tengah derasnya perbincangan publik mengenai Polda Sitanggang, tulisan Wahyu juga menyisakan pertanyaan yang lebih besar.

Sejauh mana perilaku seorang individu dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kelompok identitasnya?

Dan sampai di mana kritik terhadap seseorang dapat dilakukan tanpa menyeret seluruh komunitas yang memiliki kesamaan suku atau marga?

Pertanyaan tersebut penting dijawab agar polemik tidak bergeser menjadi konflik identitas.

Tulisan Wahyu menjadi menarik karena kritiknya tidak disampaikan dengan bahasa yang lazim digunakan dalam perdebatan media sosial.

Ia memilih bahasa adat.

Ia memilih simbol leluhur.

Ia memilih falsafah.

Ia bahkan menggunakan prinsip dari dua kebudayaan berbeda untuk menyampaikan satu pesan yang sama: hormati tempat di mana seseorang hidup.

Dalam perspektif itu, “Kau Batak, aku Rang Toluak” bukan semata-mata kalimat pembeda.

Kalimat tersebut justru menjadi pengantar untuk mengatakan bahwa perbedaan identitas tidak boleh menghilangkan kewajiban untuk saling menghormati.

Batak tetap Batak.

Orang Toluak tetap orang Toluak.

Tetapi ketika hidup dalam ruang sosial yang sama, ada norma bersama yang harus dijaga.

Dan di tengah masyarakat Kuansing yang memiliki adat, sejarah, serta marwah sendiri, persoalan tersebut menjadi semakin sensitif.

Sorotan terhadap Polda Sitanggang yang berkembang di ruang publik pada akhirnya bukan hanya persoalan siapa benar dan siapa salah.

Ada dimensi sosial yang jauh lebih besar.

Bagaimana masyarakat menyikapi seseorang yang sedang menjadi sorotan tanpa menghakimi seluruh kelompok identitasnya?

Bagaimana komunitas Batak di Kuansing tidak ikut terbebani oleh perilaku seorang individu?

Dan bagaimana masyarakat Kuansing tetap mempertahankan sikap terbuka terhadap siapa pun yang datang, bekerja, maupun menetap di daerah ini?

Di sinilah pentingnya kritik yang berbasis perilaku.

Seseorang harus bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Kesalahan individu tidak semestinya otomatis menjadi kesalahan kelompok.

Sebaliknya, identitas kelompok juga tidak boleh dijadikan tameng untuk menghindari pertanggungjawaban personal.

Wahyu, melalui tulisannya, tampaknya sedang menarik persoalan itu ke ranah yang lebih dalam: martabat seseorang bukan hanya ditentukan oleh dari mana ia berasal, tetapi bagaimana ia bersikap di tempat ia berpijak.

Tanah boleh berbeda.

Bahasa boleh berbeda.

Suku boleh berbeda.

Marga boleh berbeda.

Namun ketika kaki telah menjejak tanah yang sama, rasa hormat terhadap masyarakat setempat semestinya menjadi titik temu.

Sebab pada akhirnya, seperti pesan yang ditinggalkan Wahyu dalam caption-nya:

“Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.”*(ald)