Kilasriau.com, Jakarta - Merespons keluhan masyarakat terkait anjloknya harga komoditas kelapa dalam atau kelapa rakyat, Bupati Indragiri Hilir H. Herman, S.E., M.T., langsung menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Kementerian untuk memperjuangkan stabilisasi harga kelapa, Selasa (18/08/2026).

Rakor tersebut digelar guna mengekspos kondisi riil di lapangan dan mencari solusi bersama atas ketidakstabilan harga kelapa yang saat ini dikeluhkan petani.

Dalam keterangannya, Bupati Herman menjelaskan bahwa harga kelapa sangat dipengaruhi oleh mekanisme pasar dunia.
"Perlu diketahui, harga kelapa kita mengikuti pasaran dunia. Untuk tata niaga kelapa bulat berada di bawah Kementerian Perdagangan, sedangkan untuk kopra di bawah Kementerian Perindustrian," jelas Bupati Herman.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan telah menyampaikan secara langsung kondisi petani kelapa Inhil dalam forum tersebut.
"Kondisi yang terjadi saat ini sudah kami sampaikan secara komprehensif dalam rapat koordinasi ini. Insya Allah akan segera ditindaklanjuti oleh beberapa kementerian yang hadir, di antaranya Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Pertanian," ujarnya.

Bupati berharap solusi konkret dapat segera dirumuskan agar harga kembali stabil.
"Kami berharap secepatnya ada solusi terkait harga kelapa ini. Pemerintah Kabupaten Inhil akan terus berupaya agar harga kelapa bisa stabil dan sesuai dengan harga pasaran dunia," ungkap Herman.

Rakor tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Perkebunan, Heru Tri Widarto, S.Si., M.Sc., Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan beserta jajaran.

Turut mendampingi Bupati Inhil, Kepala OPD terkait, Ketua DPRD Kab. Inhil, Wakil Ketua dan Ketua Komisi II DPRD Inhil.

Hadir pula Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Ketua Komisi II beserta anggota DPRD Provinsi Riau dapil Inhil, Siti Aisyah.