Harga Kelapa Harus Ditetapkan Secara Adil, Transparan, dan Berbasis Nilai Produk Turunan serta Realistis
- Wow! Hacker Asal Perawang Riau Ini Terima Penghargaan dari NASA Usai Temukan Celah Sistem Keamanan
- Indonesia dan Turki Sepakati Joint Action Plan 2026–2027: Wujudkan Pasar Kerja Inklusif hingga Berbagi Konsep ‘Model Factory’
- Pertahankan Opini WTP, Wamenaker Minta Jajaran Kemnaker Jaga Akuntabilitas
- Indonesia-Iran Bahas Penguatan Pelatihan Vokasi, Jaminan Sosial dan Akses Kerja bagi Penyandang Disabilitas
- Indonesia–India Bahas Strategi Tingkatkan Kompetensi Tenaga Kerja di Era Digital
Kilasriau.com - Asosiasi Petani Kelapa dalam hal ini Perhimpunan Petani Kelapa Indonesia (PERPEKINDO) Wilayah Riau, menyampaikan keprihatinan atas masih rendahnya harga kelapa yang diterima petani di tengah tingginya nilai ekonomi produk turunan kelapa di pasar domestik maupun internasional.
Petani kelapa merupakan ujung tombak penyedia bahan baku industri kelapa nasional. Oleh karena itu, sudah sepatutnya harga kelapa yang diterima petani ditetapkan secara adil, transparan, dan memiliki dasar perhitungan yang jelas.
Kami menegaskan bahwa penetapan harga kelapa tidak boleh hanya mengikuti mekanisme pasar yang tidak transparan, tetapi harus mengacu pada indikator ekonomi yang terukur, antara lain:
- Harga minyak kelapa dunia (Coconut Oil/CNO).
- Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
- Nilai produk turunan dasar kelapa seperti kopra, minyak kelapa, tempurung, sabut, air kelapa, dan produk bernilai tambah lainnya.
- Biaya pengolahan, distribusi, serta margin usaha yang wajar bagi seluruh pelaku rantai pasok.
PERPEKINDO Wilayah Riau juga mendorong Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk segera menyusun pedoman penetapan harga kelapa sebagai amanah dari Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah tentang Tata Niaga Kelapa. Pedoman tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian harga, melindungi petani dari gejolak pasar, serta menciptakan iklim usaha yang sehat bagi seluruh pelaku industri kelapa.
Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan—pemerintah, DPRD, pelaku industri, akademisi, dan organisasi petani—untuk duduk bersama menyusun formula harga yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tujuan kami bukan menciptakan konflik antara petani dan industri, melainkan membangun tata niaga kelapa yang berkeadilan, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi semua.
PERPEKINDO Wilayah Riau berkomitmen terus mengawal kebijakan yang berpihak kepada petani serta mendorong tumbuhnya hilirisasi industri kelapa di Provinsi Riau sehingga nilai tambah komoditas kelapa dapat dinikmati secara lebih merata oleh masyarakat.
"Petani yang sejahtera adalah fondasi utama bagi keberlanjutan industri kelapa Indonesia."

Tulis Komentar