Kilasriau.com – Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Yuliantini, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI secara virtual melalui Zoom Meeting yang berlangsung di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Indragiri Hilir, Kamis (30/7/2026).

Rapat yang dipimpin Komisi II DPR RI tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri RI beserta jajaran, Sekretaris Jenderal Kemendagri RI, Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Ketua APKASI, Ketua Umum APPSI, Ketua Dewan Pengurus APEKSI, serta diikuti gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia.

Dalam rapat tersebut dibahas sejumlah isu strategis, di antaranya remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sistematika Dana Bagi Hasil (DBH), serta upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Inhil Yuliantini mengatakan bahwa pembahasan dalam forum tersebut menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah.

 "Melalui forum ini, pemerintah daerah memperoleh informasi dan arahan mengenai berbagai kebijakan nasional yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di daerah," ujarnya.

Yuliantini juga berharap sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus diperkuat agar setiap kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir siap mendukung dan menindaklanjuti setiap kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

Melalui keikutsertaan dalam rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan nasional guna mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maju dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.