TELUK KUANTAN (KilasRiau.com) – Polemik belum dibayarkannya hadiah atau uang pembinaan bagi para pemenang Festival Pacu Jalur tingkat rayon di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, terus menjadi sorotan. Di tengah penantian para pemilik jalur dan atlet pemacu, muncul tuntutan agar panitia penyelenggara maupun pihak terkait memberikan penjelasan secara terbuka mengenai sumber anggaran hadiah serta penyebab keterlambatan pencairannya. Kamis (16/7/2026).

Ketua LSM Permata Kuansing, Junaidi Affandi, menilai persoalan tersebut bukan sekadar soal kapan hadiah akan dibayarkan. Menurutnya, yang lebih mendasar adalah keterbukaan informasi mengenai pengelolaan anggaran, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

"Yang dipertanyakan masyarakat bukan hanya kapan hadiah itu dibayarkan, tetapi dari mana sumber anggarannya, berapa besar yang dialokasikan, siapa yang mengelolanya, dan bagaimana mekanisme pencairannya. Sampai hari ini belum ada penjelasan yang rinci kepada publik," kata Junaidi.

Ia menegaskan, transparansi anggaran merupakan bagian dari akuntabilitas panitia penyelenggara. Sebagai agenda budaya yang telah berkembang menjadi ikon pariwisata dan mendapat perhatian nasional, penyelenggaraan Pacu Jalur harus menjunjung tinggi prinsip keterbukaan dalam setiap penggunaan anggaran.

Menurutnya, penjelasan resmi mengenai asal-usul anggaran hadiah, dasar pengalokasiannya, hingga alasan keterlambatan pembayaran sangat penting agar tidak memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

"Kalau memang anggaran sudah tersedia, sampaikan apa kendala pencairannya. Kalau memang ada persoalan administrasi atau teknis, jelaskan secara terbuka. Masyarakat berhak mengetahui karena ini menyangkut kepercayaan publik," ujarnya.

Junaidi menilai keterlambatan pembayaran hadiah bukan hanya berdampak pada citra penyelenggara, tetapi juga menimbulkan kekecewaan bagi para pemilik jalur, atlet pemacu, dan masyarakat yang telah berpartisipasi menyukseskan perlombaan.

Lebih jauh, ia menyebut polemik tersebut menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraan Festival Pacu Jalur, khususnya dalam pembentukan kepanitiaan.

Menurut Junaidi, apabila panitia tidak diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam mengelola kegiatan berskala besar, maka persoalan serupa berpotensi terus berulang.

"Kalau pembentukan panitia Festival Pacu Jalur tidak diisi oleh orang-orang yang berkompeten dan berpengalaman, maka hal seperti ini sangat mungkin terjadi. Acara selesai, tetapi hadiah justru terabaikan. Sementara para pemilik jalur dan para pemacu harus menunggu tanpa kepastian. Kondisi seperti ini tentu sangat disayangkan," tegasnya.

Ia menilai Festival Pacu Jalur bukan lagi sekadar perlombaan tradisional, melainkan agenda budaya yang telah menjadi kebanggaan masyarakat Kuantan Singingi dan dikenal luas di tingkat nasional. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional.

Junaidi berharap pemerintah daerah menjadikan polemik ini sebagai bahan evaluasi serius dalam menentukan susunan panitia pada penyelenggaraan festival berikutnya.

"Ke depan, pembentukan panitia Festival Pacu Jalur jangan didasarkan pada faktor kedekatan. Yang harus menjadi pertimbangan adalah kompetensi, pengalaman, integritas, serta kemampuan mengelola kegiatan dan anggaran secara profesional. Jangan karena kedekatan dengan pihak tertentu lalu diberi tanggung jawab mengurus event sebesar ini," katanya.

Menurutnya, panitia yang profesional akan mampu menyusun perencanaan yang matang, memastikan seluruh tahapan administrasi berjalan tepat waktu, serta menjamin hak-hak peserta dipenuhi tanpa menimbulkan polemik setelah kegiatan berakhir.

Selain itu, ia juga meminta panitia maupun pemerintah daerah segera menyampaikan penjelasan resmi mengenai sumber anggaran hadiah, besaran dana yang dialokasikan, mekanisme pencairan, serta jadwal pembayaran kepada para pemenang.

"Keterbukaan informasi adalah kunci. Transparansi bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk memastikan pengelolaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan kepercayaan masyarakat terhadap Festival Pacu Jalur tetap terjaga," ujarnya.

Polemik mengenai hadiah yang belum dibayarkan tersebut kini menjadi perhatian berbagai kalangan. Di satu sisi, Festival Pacu Jalur terus dipromosikan sebagai agenda budaya unggulan yang membawa nama Kuantan Singingi ke tingkat nasional. Namun di sisi lain, penyelesaian hak para pemenang dinilai tidak boleh diabaikan.

Berbagai pihak berharap persoalan ini dapat segera diselesaikan secara terbuka dan tuntas. Dengan demikian, Festival Pacu Jalur tidak hanya dikenang sebagai perayaan budaya yang meriah, tetapi juga sebagai ajang yang dikelola secara profesional, transparan, akuntabel, serta menghormati hak-hak seluruh peserta yang telah berjuang mengharumkan tradisi kebanggaan masyarakat Kuantan Singingi.

Junaidi menilai, keterlambatan pembayaran hadiah pada ajang Pacu Jalur tingkat rayon seharusnya menjadi alarm bagi seluruh pihak untuk segera melakukan evaluasi. Menurutnya, apabila persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak segera dibenahi, dikhawatirkan akan berdampak pada penyelenggaraan Festival Pacu Jalur Nasional yang akan digelar di Tepian Narosa.

"Ini baru Pacu Jalur tingkat rayon, bagaimana dengan Pacu Jalur akbar di Tepian Narosa nanti?. Iven Nasional," kata Junaidi.

Ia berharap pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraan, mulai dari perencanaan anggaran, mekanisme pencairan hadiah, hingga proses pembentukan panitia. Menurutnya, Festival Pacu Jalur yang telah menjadi kebanggaan masyarakat Kuantan Singingi dan mendapat perhatian nasional harus dikelola secara profesional agar tidak kembali diwarnai persoalan yang merugikan peserta maupun mencoreng citra daerah.

"Jangan sampai persoalan seperti ini terulang pada event yang lebih besar. Festival Pacu Jalur adalah wajah Kuantan Singingi di mata Indonesia, sehingga seluruh proses penyelenggaraannya harus profesional, transparan, dan mampu memberikan kepastian kepada seluruh peserta," pungkasnya.*(ald)