Kilasriau.com - Bupati Indragiri Hilir Herman, bersama Sekretaris Daerah Tantawi Jauhari dan pejabat terkait, menerima atensi dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI, terkait proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2026.

Sesi pembinaan yang berlangsung pada Senin (13/4) pagi tersebut, diikuti Bupati dan jajaran secara virtual, dari Bilik Video Conference Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Inhil.

Melalui kegiatan ini, Bupati Inhil menegaskan sejumlah tujuan strategis, antara lain mengupayakan APBD 2026 tetap memuat belanja wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sesuai porsi minimum yang ditetapkan pemerintah pusat. 

“Pemerintah Daerah terus berupaya agar belanja wajib tersebut sesuai dengan mandatory yang ditetapkan, demi terjaganya stabilitas fiskal daerah, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah tantangan keterbatasan anggaran saat ini," ujar Bupati Inhil.

Untuk menjawab tantangan keterbatasan anggaran tersebut, Kemendagri memberi beberapa rekomendasi untuk pemda dalam upaya peningkatan Pendapat Asli Daerah (PAD), diantaranya pemerintah dapat mengalokasikan belanja modal tambahan untuk industri pengolahan hasil pertanian, utamanya hilirisasi kelapa, sebagai sektor unggulan daerah. 

Selanjutnya, Kemendagri menyoroti potensi retribusi jasa pelabuhan, mengingat posisi Inhil sebagai wilayah pesisir. 

Kemudian untuk persoalan kemiskinan, pemda diminta fokus intervensi pada kecamatan dengan kemiskinan tertinggi melalui pendekatan by name by adress, serta membangun kemitraan dengan perusahaan besar dalam sertifikasi keterampilan bagi angkatan kerja usia muda, tujuannya agar mereka dapat mengelola potensi daerah dengan optimal.

Bupati Inhil pun mencatat rekomendasi tersebut, demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Inhil ke arah yang lebih positif dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.