KILASRIAU.com, Jakarta — Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menyampaikan protes terbuka kepada pemerintah pusat terkait rencana pemindahan lokasi pembangunan pabrik hilirisasi kelapa dari daerah sentra produksi tersebut ke wilayah lain. 

Protes itu disampaikan langsung oleh Bupati Inhil, Haji Herman, dalam pernyataan resmi di Tembilahan, Selasa (18/11/2025).

Menurut Bupati, kebijakan tersebut tidak merepresentasikan keadilan pembangunan, terlebih Inhil merupakan wilayah dengan kontribusi terbesar terhadap produksi kelapa nasional. Ia menegaskan bahwa keputusan memindahkan proyek justru berpotensi melemahkan sektor kelapa nasional yang selama ini sangat bergantung pada sentra-sentra perkebunan yang berada di Inhil.

Inhil, Sentra Kelapa Terbesar Nasional

Inhil sejak lama dikenal sebagai “Negeri Hamparan Kelapa Dunia”. Julukan ini merujuk pada luas perkebunan kelapa yang mencapai ratusan ribu hektare dan tersebar hampir di seluruh kecamatan. Luasan tersebut menjadikan Inhil sebagai daerah dengan kebun kelapa terluas di Indonesia, bahkan termasuk salah satu yang terbesar di dunia.

Sektor kelapa menjadi penopang utama perekonomian masyarakat. Data pemerintah daerah menunjukkan lebih dari 70 persen penduduk menggantungkan hidup dari komoditas ini, mulai dari petani, pekerja kebun, pengumpul, pedagang, hingga pelaku industri rumahan berbasis kelapa.

Dengan besarnya skala produksi tersebut, Pemkab Inhil menilai bahwa penetapan lokasi hilirisasi di daerah lain tidak sejalan dengan logika efisiensi bahan baku dan justru dapat membebani rantai pasok industri kelapa nasional.

Manfaat Hilirisasi Kelapa di Inhil

Pemkab Inhil menyebut bahwa penempatan pabrik hilirisasi di wilayah sentra produksi akan memberikan sejumlah dampak strategis bagi ekonomi lokal dan nasional. Bupati Herman menjelaskan beberapa manfaat utama yang telah menjadi dasar perjuangan daerah:

1. Peningkatan nilai tambah komoditas kelapa

Selama ini petani menjual kelapa dalam bentuk mentah atau semi-olahan seperti kopra. Dengan hilirisasi, kelapa dapat diolah menjadi produk bernilai tinggi seperti minyak kelapa murni, oleokimia berbasis kelapa, sabut serat, arang tempurung, karbon aktif, hingga produk turunan lainnya.

2. Efisiensi logistik nasional

Kedekatan pabrik dengan sumber bahan baku akan menekan biaya transportasi, mengefektifkan rantai pasok, dan memperkuat daya saing industri kelapa Indonesia di pasar global.

3. Peningkatan kesejahteraan petani

Keberadaan industri pengolahan di daerah produksi memungkinkan stabilisasi harga, sehingga petani tidak lagi bergantung pada pasar mentah yang fluktuatif.

4. Pemerataan pembangunan wilayah pesisir

Inhil merupakan daerah pesisir yang membutuhkan penggerak ekonomi baru. Industri hilirisasi dinilai mampu membuka lapangan kerja, menggerakkan UMKM, dan memperkuat aktivitas ekonomi lokal.

Upaya Serius Pemkab Inhil Memperjuangkan Hilirisasi

Pemerintah daerah memastikan bahwa protes ini bukan reaksi instan, melainkan lanjutan dari perjuangan panjang selama dua tahun terakhir. Beberapa langkah yang telah ditempuh Pemkab Inhil antara lain:

Audiensi dengan Menteri Investasi/BKPM untuk memaparkan potensi besar Inhil dan kesiapan daerah menyediakan lahan serta regulasi pendukung.

Pertemuan dengan Kepala Bappenas, membahas proyeksi penguatan industri kelapa nasional jika hilirisasi dipusatkan di daerah sentra produksi.

Penyusunan peta potensi serta masterplan hilirisasi kelapa, yang meliputi rekomendasi lokasi, kapasitas pabrik, hingga estimasi kebutuhan investasi.

Koordinasi intensif dengan Kementerian Pertanian, yang sebelumnya telah menyatakan dukungan pembangunan tiga pabrik hilirisasi kelapa melalui APBN dan membuka peluang investasi swasta.

Namun rencana pemindahan lokasi proyek secara mendadak menjadi tanda tanya besar bagi Pemkab Inhil dan dianggap tidak sejalan dengan berbagai kajian yang telah disampaikan.

Potensi Kerugian Jika Proyek Dipindahkan

Bupati Herman menilai setidaknya terdapat tiga risiko besar jika pabrik hilirisasi tidak dibangun di Inhil:

1. Terputusnya rantai pasok

Lokasi pabrik yang jauh dari sumber bahan baku akan meningkatkan biaya produksi dan mengurangi daya saing produk nasional.

2. Kerugian bagi petani kelapa Inhil

Petani kehilangan akses terhadap industri pengolahan yang dapat meningkatkan nilai jual dan memperkuat pendapatan jangka panjang.

3. Mandeknya pembangunan daerah pesisir

Inhil membutuhkan hilirisasi sebagai akselerator pembangunan. Pemindahan proyek akan menghambat upaya pemerataan ekonomi yang sudah menjadi prioritas daerah.

Hilirisasi sebagai Program Strategis Nasional

Pemerintah pusat sebelumnya menegaskan bahwa hilirisasi komoditas menjadi agenda nasional untuk meningkatkan nilai tambah dan memperluas kontribusi Indonesia di pasar global. Meski kualitas kelapa Indonesia diakui dunia, rendahnya jumlah pabrik pengolahan membuat nilai ekspor tidak optimal.

Melalui hilirisasi yang tepat sasaran, Indonesia dapat memperkuat posisi sebagai produsen utama bersaing dengan Filipina dan India, sekaligus memberikan harga jual yang lebih adil kepada petani.

Karena itu, Pemkab Inhil berharap proses penentuan lokasi pembangunan pabrik mempertimbangkan data produksi dan kelayakan teknis, bukan faktor politik atau kepentingan tertentu.

Tuntutan Resmi Pemkab Inhil kepada Pemerintah Pusat

Melalui surat resmi yang telah dikirimkan ke Kementerian Pertanian dan ditembuskan ke kementerian serta lembaga terkait lainnya, Pemkab Inhil menyampaikan empat poin tuntutan:

1. Peninjauan ulang terhadap kebijakan pemindahan lokasi pabrik hilirisasi kelapa.

2. Keputusan pembangunan berbasis analisis potensi produksi kelapa nasional.

3. Pertimbangan yang mengutamakan kepentingan petani sebagai pelaku utama sektor kelapa.

4. Pelibatan pemerintah daerah dalam seluruh proses komunikasi dan pengambilan kebijakan.

Bupati Herman menegaskan bahwa sikap Pemkab Inhil merupakan aspirasi masyarakat dan petani yang sejak lama menjadi penopang ekonomi daerah.

Seruan Terakhir: Hilirisasi Harus Berpihak pada Sentra Produksi

Di akhir pernyataannya, Bupati Herman menegaskan kembali bahwa hilirisasi kelapa harus ditempatkan di wilayah yang paling layak berdasarkan data dan kontribusi nyata. Menurutnya, memindahkan proyek dari Inhil justru bertentangan dengan prinsip pembangunan berbasis potensi daerah.

“Kami meminta pemerintah pusat berpikir objektif dan adil. Inhil memiliki potensi terbesar, data lengkap, dan kesiapan penuh. Hilirisasi kelapa harus hadir di tempat yang paling layak — di Indragiri Hilir,” tegasnya.