Badko HMI Riau–Kepri Desak Polisi Tindak Oknum Ormas Diduga Pungli UMKM di Pekanbaru
KILASRIAU.com - Muliadi Ketua Bidang PAO Badko HMI Riau–Kepri Desak Polisi Tindak Oknum Ketua Ormas Pelaku Pungli Terhadap UMKM Di Jl. Patimura Kec. Sail Kota Pekanbaru
Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Riau–Kepri mendesak pihak kepolisian untuk bertindak tegas terhadap Salah Satu oknum Ketua organisasi masyarakat (ormas) Kecamtan yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jl. Patimura Kec. Sail Kota Pekanbaru.
Ketua Bidang PAO HMI Riau–Kepri, Muliadi menyatakan bahwa praktik pungli yang dilakukan oleh Salah Satu oknum Ketua Ormas Kecamatan tertentu tidak hanya merugikan pelaku usaha kecil, tetapi juga mencederai upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
- Muridi Susandi Gaungkan Gerakan Anti-Narkoba di Momentum MayDay Inhil 2026
- Bukan via Grup WhatsApp, Ini Tips Orang Tua Pantau Anak di Sekolah ala Profesor SEVIMA
- Busurberita Klarifikasi: Berita Reses DPRD Inhil Bukan Hoaks dan Sudah Terverifikasi
- Bupati Inhil, Herman Dorong Peran Strategis Pemuda, KNPI Inhil Perkuat Kolaborasi Lewat Kopi Morning
- Bupati Inhil Apresiasi KNPI Inhil Atas Wujud Sinergitas Lintas Organisasi Kepemudaan
“UMKM sedang berjuang bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jangan sampai ada pihak-pihak yang justru menekan mereka dengan pungutan liar. Kami minta aparat kepolisian segera mengusut dan menindak tegas oknum ormas yang terbukti melakukan pungli,” tegasnya.
Menurut laporan yang diterima, sejumlah pelaku UMKM di Jl.Patimura Kec. Sail KotaPekanbaru mengaku kerap dimintai pungutan berkedok iuran keamanan, kebersihan, hingga sumbangan wajib. Nilai pungutan bervariasi, mulai dari Rp.300 ribu rupiah setiap bulannya.
Badko HMI Riau–Kepri menilai tindakan tersebut sebagai bentuk premanisme yang merusak iklim usaha. Oleh karena itu, organisasi mahasiswa ini juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih proaktif melakukan pengawasan serta membuka ruang pengaduan bagi masyarakat.
Badko HMI Riau - Kepri juga mengajak seluruh masyarakat untuk berani melaporkan tindakan premanisme maupun pungli yang terjadi di lapangan.
“Perlindungan UMKM adalah tanggung jawab bersama. Aparat harus hadir memberi rasa aman, sementara masyarakat jangan takut bersuara,” ujarnya.
“Kami akan terus mengawal isu ini agar pelaku UMKM merasa aman dalam menjalankan usahanya. Pemerintah daerah harus hadir, dan kepolisian wajib memastikan hukum berjalan tanpa pandang bulu,” tambah Muliadi.
Dengan adanya desakan dari Badko HMI Riau–Kepri, diharapkan penindakan terhadap oknum ormas pelaku pungli dapat segera dilakukan, sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif bagi UMKM sebagai penopang utama ekonomi Masyarakat.Muliadi Ketua Bidang PAO Badko HMI Riau–Kepri Desak Polisi Tindak Oknum Ketua Ormas Pelaku Pungli Terhadap UMKM Di Jl. Patimura Kec. Sail Kota Pekanbaru
Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Riau–Kepri mendesak pihak kepolisian untuk bertindak tegas terhadap Salah Satu oknum Ketua organisasi masyarakat (ormas) Kecamtan yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jl. Patimura Kec. Sail Kota Pekanbaru.
Ketua Bidang PAO HMI Riau–Kepri, Muliadi menyatakan bahwa praktik pungli yang dilakukan oleh Salah Satu oknum Ketua Ormas Kecamatan tertentu tidak hanya merugikan pelaku usaha kecil, tetapi juga mencederai upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“UMKM sedang berjuang bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jangan sampai ada pihak-pihak yang justru menekan mereka dengan pungutan liar. Kami minta aparat kepolisian segera mengusut dan menindak tegas oknum ormas yang terbukti melakukan pungli,” tegasnya.
Menurut laporan yang diterima, sejumlah pelaku UMKM di Jl.Patimura Kec. Sail KotaPekanbaru mengaku kerap dimintai pungutan berkedok iuran keamanan, kebersihan, hingga sumbangan wajib. Nilai pungutan bervariasi, mulai dari Rp.300 ribu rupiah setiap bulannya.
Badko HMI Riau–Kepri menilai tindakan tersebut sebagai bentuk premanisme yang merusak iklim usaha. Oleh karena itu, organisasi mahasiswa ini juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih proaktif melakukan pengawasan serta membuka ruang pengaduan bagi masyarakat.
Badko HMI Riau - Kepri juga mengajak seluruh masyarakat untuk berani melaporkan tindakan premanisme maupun pungli yang terjadi di lapangan.
“Perlindungan UMKM adalah tanggung jawab bersama. Aparat harus hadir memberi rasa aman, sementara masyarakat jangan takut bersuara,” ujarnya.
“Kami akan terus mengawal isu ini agar pelaku UMKM merasa aman dalam menjalankan usahanya. Pemerintah daerah harus hadir, dan kepolisian wajib memastikan hukum berjalan tanpa pandang bulu,” tambah Muliadi.
Dengan adanya desakan dari Badko HMI Riau–Kepri, diharapkan penindakan terhadap oknum ormas pelaku pungli dapat segera dilakukan, sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif bagi UMKM sebagai penopang utama ekonomi Masyarakat.

Tulis Komentar