Viral Dugaan PETI di Koto Kombu, Masyarakat Minta Pemerintah dan APH Serius, Bukan Sekadar Janji

Foto: screenshot vidoe @matarakyatsumbar_id (doc. Kilasriau.com)

KOTO KOMBU, KUANSING (KilasRiau.com) – Di tengah upaya gencar Polda Riau dan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) untuk mewujudkan visi Riau Zero PETI, beredar sebuah video unggahan akun Instagram @matarakyatsumbar_id yang diduga merekam aktivitas alat berat PETI di Desa Koto Kombu, Kecamatan Hulu Kuantan.

 

Klik link di bawah ini ????

https://www.instagram.com/reel/DORYaguk3QG/?igsh=Y3J2enBvYXpwb2xr

Video ini langsung memicu sorotan publik dan kritik tajam terhadap komitmen pemerintah dan APH dalam menghadang praktik ilegal yang merusak lingkungan. Warga minta agar harapan terhadap Zero PETI bukan sebatas omongan, tetapi diwujudkan dengan tindakan nyata.

Kapolsek Hulu Kuantan membantah dugaan aktivitas PETI di Koto Kombu (8 September 2025):

“Sudah kita cross-check, lokasi tersebut tidak ada di Koto Kombu. Memang ada bekas lokasi PETI, tapi tidak ada lagi alat beratnya,” tegas Kapolsek sembari mengirim foto dan video kondisi lapangan yang berbeda dari unggahan akun Instagram tersebut.

Ia menambahkan, “Bisa saja video berasal dari lokasi lain. Kami sudah cek, tidak ada lokasi seperti itu di Koto Kombu.”

Meski penindakan masif, jejak kerusakan PETI masih membekas di Kuansing. Sungai Kuantan yang menjadi sumber air bersih warga kerap tercemar merkuri, lahan pertanian mengalami degradasi, dan ekosistem perairan rusak. Sejumlah lubang besar bekas galian bahkan membahayakan keselamatan masyarakat.

Pemerhati lingkungan menilai jika praktik PETI terus berulang, pemulihan lingkungan Kuansing akan memakan waktu lama dan biaya besar.

Pemerintah Kabupaten Kuansing menegaskan dukungan penuh terhadap instruksi Zero PETI yang digagas Kapolda Riau. “Kami bersama tim gabungan akan terus menertibkan PETI. Bukan hanya penindakan, tapi juga mendorong alternatif ekonomi agar masyarakat tidak lagi bergantung pada tambang ilegal,” ujar Bupati Kuansing, Dr. H. Suhardiman Amby beberapa waktu lalu.

Masyarakat Kuansing mengingatkan agar penegakan hukum dilakukan konsisten tanpa tebang pilih.

“Kalau dibiarkan, anak cucu kita yang menanggung dampaknya. Kami minta pemerintah dan aparat benar-benar serius, jangan berhenti hanya ketika ada sorotan publik atau menjelang event besar seperti Pacu Jalur,” ungkapnya.

“Harapan kami, pemerintah dan aparat betul-betul serius, jangan cuma omon-omon saja,” tegas sejumlah Masyarakat.*(ald)






Tulis Komentar