Judul:

KILASRIAU.com – Kondisi bangunan SD Negeri 004 Sungai Laut, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, menjadi sorotan publik setelah diketahui mengalami kerusakan parah dan belum mendapat perhatian serius dari pihak terkait.

Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW IWO) Riau, Muridi Susandi, angkat bicara mengenai persoalan tersebut. Ia menilai, Pemerintah Daerah (Pemda) dan Ketua Forum Corporate Social Responsibility (CSR) terkesan saling lempar tanggung jawab dalam menangani persoalan pendidikan, khususnya terkait kondisi fisik sekolah yang memprihatinkan.

"Seharusnya Pemda, DPRD, dan Forum CSR bisa menjembatani persoalan ini dengan menyampaikan langsung kepada pihak perusahaan, seperti PT Pulau Sambu di Kuala Enok, agar dana CSR mereka dapat dialokasikan untuk perbaikan sekolah," tegas Susandi, Jumat (6/9/2025).

Menurutnya, program CSR perusahaan seharusnya menyentuh sektor pendidikan secara konkret. CSR tidak hanya sekadar formalitas, melainkan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur sekolah, penyediaan sarana prasarana, serta peningkatan kapasitas guru dan siswa.

"CSR yang baik itu memberikan dampak langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat. Sayangnya, di Inhil, program CSR perusahaan-perusahaan besar belum menyentuh dunia pendidikan secara optimal," tambahnya.

Sandi juga menyampaikan bahwa jika dalam urusan membantu pendidikan saja para pihak masih saling lempar tanggung jawab, maka pihaknya tidak akan tinggal diam. Ia menyatakan siap menyurati DPRD dan meminta dilakukan hearing terbuka dengan menghadirkan pihak perusahaan dan Forum CSR.

"Sudah saatnya Pemkab Inhil memberikan teguran keras kepada perusahaan yang abai terhadap pendidikan. Jika mereka hanya datang untuk mencari untung tanpa kontribusi apa pun, lebih baik angkat kaki. Bila perlu, izinnya dicabut," ujar Susandi dengan nada tegas.

Kondisi SDN 004 Sungai Laut menjadi potret buram dunia pendidikan di pelosok Inhil. Bangunan sekolah yang rusak parah dikhawatirkan membahayakan keselamatan siswa dan guru, serta mengganggu proses belajar mengajar.

Sandi berharap adanya langkah nyata dari semua pihak, baik pemerintah maupun swasta, untuk segera memperbaiki fasilitas pendidikan demi masa depan anak-anak daerah