KILASRIAU.com — Bupati Indragiri Hilir (Inhil) yang diwakili oleh Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Inhil, Dwi Budianto, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, secara virtual dari ruang e-bilik Diskominfopers Kabupaten Inhil.

Dwi Budianto hadir dalam rapat tersebut didampingi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Inhil, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya sinergi antarpemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

“Kita perlu terus memperkuat koordinasi lintas sektor dan melakukan langkah konkret di daerah masing-masing, terutama dalam menghadapi potensi gejolak harga jelang akhir tahun,” ujar Mendagri Tito dalam rapat tersebut.

Rapat tersebut membahas secara rinci perkembangan inflasi dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ke-4 bulan Agustus 2025. Berdasarkan data nasional, Agustus 2025 mengalami deflasi month-to-month (m-to-m) sebesar -0,08 persen, yang lebih dalam dibandingkan deflasi pada bulan yang sama tahun 2024.

Sementara itu, inflasi year-on-year (y-on-y) nasional tercatat sebesar 2,31 persen dan inflasi tahun kalender (year-to-date/ytd) sebesar 1,60 persen.

Mendagri menyampaikan bahwa sebagian besar wilayah di Indonesia, yaitu sebanyak 27 provinsi, mengalami deflasi pada Agustus 2025. Sementara itu, 11 provinsi lainnya masih menunjukkan tren inflasi.

Adapun untuk Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya di Kota Tembilahan, inflasi year-on-year (y-on-y) pada Agustus 2025 tercatat sebesar 4,46 persen. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata nasional, sehingga membutuhkan perhatian dan langkah strategis dari pemerintah daerah.

Menanggapi hal tersebut, Asisten II Setda Inhil, Dwi Budianto, menyatakan komitmen Pemkab Inhil dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait pengendalian inflasi di daerah.

“Pemkab Inhil akan terus memperkuat koordinasi antar-OPD dan meningkatkan pengawasan terhadap harga bahan pokok di pasar. Kami juga akan mendorong peningkatan produksi komoditas lokal untuk menjaga stabilitas pasokan,” ungkap Dwi.

Rapat ini diharapkan mampu menghasilkan langkah-langkah konkret untuk menekan laju inflasi di tingkat daerah, sehingga kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat terus terjaga.