KILASRIAU.com,  Banda Aceh – Kanwil Bea Cukai Aceh menegaskan komitmennya mendukung terwujudnya Aceh sebagai pusat perdagangan global dalam Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Naskah Akademik Master Plan Pengembangan Ekonomi “Aceh Sebagai Lokomotif Ekonomi Indonesia Wilayah Barat” yang diselenggarakan Kantor Bappeda, Banda Aceh.

Mewakili Kanwil Bea Cukai Aceh, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Asral Efendi memaparkan peluang besar Aceh sebagai transhipment hub dan gateway ekspor-impor Indonesia bagian barat. 

Posisi strategis Aceh di ujung barat Indonesia yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka, jalur pelayaran tersibuk di dunia, Aceh memiliki potensi menjadi simpul penting perdagangan internasional yang terhubung langsung dengan pasar ASEAN, India, dan Timur Tengah.

Asral menyoroti beragam fasilitas dan insentif kepabeanan, seperti Tempat Penimbunan Berikat (TPB), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Fasilitas ini menawarkan pembebasan atau penangguhan bea masuk, pembebasan PDRI, serta insentif pajak untuk mendorong investasi dan pengembangan industri.

Bea Cukai Aceh turut menampilkan capaian ekspor daerah, termasuk ekspor kembali CPO melalui Pusat Logistik Berikat (PLB) Agro Murni di Lhokseumawe, serta keberhasilan lima UMKM binaan menembus pasar internasional ke negara seperti China, Jepang, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Rusia.

"Pentingnya peningkatan kualitas data ekspor sebagai bahan bakar kebijakan baik secara nasional maupun pada tingkat daerah serta optimalisasi infrastruktur pelabuhan, termasuk rencana pembukaan jalur laut Lhokseumawe–Penang yang nantinya dapat mendorong perdagangan lintas negara, dan juga menjelaskan tentang skema fasilitas carnet,"ujarnya. 

FGD ini dihadiri perwakilan Bank Indonesia, BPKS, Dinas Perhubungan Aceh, akademisi, dan tokoh masyarakat, yang bersama-sama membahas strategi menjadikan Aceh sebagai lokomotif ekonomi Indonesia wilayah barat.