KILASRIAU.com - Ketua Komunitas Donor Darah Inhil (KDDI) menduga ada ketidak beresan dalam hal pelayanan kesehatan di Kabupaten Indragiri Hilir. Menyikapi dugaan tersebut KDDI meminta hearing ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil. 

Ketua KDDI, Hendri Irawan, SH saat dikonfirmasi menyebutkan bahwa pihaknya telah menemukan beberapa kejanggalan dalam hal sistem pelayanan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Jeminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) melalui dana Penerima Bantuan Iuran (PBI). Ia menemukan ada beberapa masyarakat yang ketika sakit kartunya tidak bisa digunakan karena sudah dinonaktifkan oleh pihak BPJS. 

"Kita menemukan ada masyarakat yang sakit tapi kartunya tidak aktif lagi. Setelah kita lakukan pengecekan di kantor BPJS ternyata kartu tersebut tidak pernah dibayar lagi karena kabarnya statusnya pembayarannya tidak melalui dana PBI lagi. Sebenarnya masih banyak  lagi permasalahan yang akan kita bahas ini saja dulu yang kita publis selebihnya kita bahwa di hearing," ujar Hendri Irawan, beberapa hari yang lalu. 

Sementara itu, ketika media mengkonfirmasi tentang permasalahan ini ke Kepala Dinas Sosial, Syaifuddin menyebutkan besok jadwal hearing akan dihadiri oleh Sekertaris Dinas Sosial, karena kebetulan ia sedang ada jadwal yang berbarengan dengan hearing tersebut. 

"Mengenai hal itu sudah saya bicarakan dengan Sekertaris Dinas, besok hearing beliau yang akan menghadiri. Jika ingin mengkonfirmasi lebih lanjut, besok pagi bisa kok ke kantor sebentar," jelasnya, Minggu (3/2/2019). 

Ketika media mencoba menghubungi Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil, Herwani Sitas membenarkan adanya surat permintaan hearing dari KDDI tersebut. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini  katakan jika jadwal hearing sudah ada. 

"Iya, kita sudah baca dan tanggapi, besok Senin (4/2/2019) WIB akan dilaksanakan hearing yang berkaitan dengan kesehatan, sesuai dengan leading sektor komisi IV," imbuh Dewan yang dikenal vokal ini. (Kilas 89)