KILASRIAU.com, Jakarta – Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) kembali melahirkan doktor baru dalam bidang Ilmu Pemerintahan. Pada Rabu, 4 Juni 2025, sidang terbuka promosi doktor berlangsung di Ruang Sidang Khusus Program Pascasarjana Doktoral IPDN Jakarta, dipimpin langsung oleh Direktur Pascasarjana IPDN, Prof. Dr. Muh. Ilham, M.Si.

Dr. H. Rusli Effendi, S.Pd.I., S.E., M.Si., yang saat ini menjabat sebagai Tenaga Ahli Utusan Khusus Presiden RI, secara resmi meraih gelar Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN ke-329 dengan predikat Sangat Memuaskan. Penyerahan tanda kelulusan dilakukan oleh Dr. Ika Sartika, MT., Wakil Direktur Pascasarjana Doktor Ilmu Pemerintahan, mewakili Rektor IPDN, Dr. Halilul Khairi, S.Sos., M.Si.

Disertasi yang diangkat Dr. Rusli Effendi berjudul "Collaborative Governance dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau". Penelitian ini menyoroti pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pendidikan yang merata dan berkualitas di wilayah-wilayah pedesaan.

“Pemerintah daerah menghadapi keterbatasan sumber daya dan kapasitas, sehingga pendekatan collaborative governance menjadi sangat relevan untuk menjawab tantangan pendidikan di daerah seperti Kabupaten Rokan Hilir,” ujar Dr. Rusli dalam pemaparannya.

Sidang promosi ini melibatkan sejumlah akademisi terkemuka sebagai promotor dan penguji, antara lain

Promotor:

1. Prof. Dr. Muh. Ilham, M.Si.

2. Dr. Faria Ruhana, MP.

3. Dr. Andi Azikin, M.Si.

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. Mansyur Achmad, M.Si.

2. Prof. Dr. Sampara Lukman, M.A.

3. Dr. Ika Sartika, MT.

4. Dr. Udaya Madjid, M.Pd.

5. Prof. Dr. Dwi Purwoko, M.Si., APU (Penguji eksternal)

Dalam disertasinya, Dr. Rusli menyusun model kebijakan inovatif bernama “RUSLI Hexa Helix”, yang merupakan pengembangan dari model penta helix. Model ini memperkenalkan peran strategis tokoh agama sebagai aktor kunci dalam menjembatani kebijakan pendidikan dengan nilai-nilai sosial masyarakat.

Model RUSLI sendiri merupakan akronim dari Responsif, Unggul, Sinergis, Legitimatif, dan Inovatif, yang merupakan kontekstualisasi dari teori collaborative governance Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2018).

“Dalam konteks otonomi daerah dan ketimpangan kualitas pendidikan antara perkotaan dan pedesaan, model ini menjadi pendekatan yang dapat meningkatkan legitimasi, inklusivitas, serta keberlanjutan kebijakan pendidikan,” tegas Dr. Rusli.

Dr. Rusli Effendi dikenal luas sebagai tokoh dengan pengalaman panjang di dunia politik dan pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai, Anggota DPRD Provinsi Riau (2004–2014), Ketua STAI AR-RIDHA Bagansiapiapi, Sekretaris BPPMI Masjid Istiqlal Jakarta (2016–2021), Dosen di berbagai perguruan tinggi, Wakil Ketua Umum DPP Partai PPP (2020–2025), dan Saat ini, menjabat sebagai Tenaga Ahli Utusan Khusus Presiden RI

Dalam dunia akademik, ia meraih gelar S.Pd.I dari UIN Suska Riau, S.E dari STIE Purna Graha Medan, serta Magister dari Pascasarjana UNRI. Kini, ia menambah satu lagi pencapaian penting dalam hidupnya dengan menyandang gelar Doktor.

Momen istimewa ini turut dihadiri oleh keluarga tercinta, yaitu sang istri Hj. Yusnimar, S.H., dan keempat anaknya:

1. Rira Rahayu Arridha, B.IT., M.IT

2. Fitra Mabrur Rizky, ST

3. Suci Rahma Yusrafitri, S.Sos

4. Muhammad Akyas Yusrasufitli

Sejumlah tokoh juga hadir memberikan selamat, termasuk H. Muhammad Mardiono, BA, Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan, serta sahabat-sahabat alumni Doktor IPDN Angkatan 10. Ucapan selamat juga disampaikan oleh tokoh media dan sesama mahasiswa doktoral IPDN, Oberlin Sinaga, S.H., S.E., M.M., serta wartawan Dr. Joko Susilo Raharjo Watimena, S.Pd.I., M.M.

Dalam penutup sidang, Prof. Dr. Muh. Ilham, M.Si. menyampaikan pesan bermakna, “Gunakan pengetahuan Anda untuk memberdayakan dan menginspirasi orang lain, bukan untuk membanggakan diri sendiri. Terapkanlah ilmu padi—semakin berisi, semakin merunduk. Jadilah sosok yang rendah hati dan berintegritas.”

Dengan gelar doktor yang kini disandang, Dr. Rusli Effendi diharapkan terus berkontribusi dalam membangun bangsa melalui reformasi pendidikan dan praktik pemerintahan yang baik.