KILASRIAU.com  - Gubernur Riau Abdul Wahid memaparkan sejumlah komitmen dan kebijakan pemerintah daerah dalam menjamin hak-hak buruh saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), di Venue Tenis Region Office PTPN IV Regional III, Kamis (1/5/2025).

Wahid menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sudah menganggarkan BPJS Ketenagakerjaan buat menjamin dan melindungi masyarakat pekerja. Saat ini, banyak kaum buruh berstatus pekerja lepas, tanpa ada ikatan, sehingga tidak dilindungi hak-haknya.

"Makanya Pemprov Riau hadir dengan BPJS Ketenagakerjaan sehingga semua masyarakat merasa terjamin dan terlindungi," tegas Wahid.

Wahid, mengingatkan buruh bukan semata alat produksi, tetapi subyek dalam industri. Sehingga jadi bagian terpenting untuk dapatkan hasil. Sebab itu, dia minta para pengusaha juga berikan perhatian khusus pada buruh.

Dia mencontohkan, banyak juga para pengusaha menempatkan buruh sebagai pemegang saham dari sebuah unit usaha. Perusahaan seperti ini dapat diberi apresiasi karena menganggap tenaga kerja adalah sumber produksi paling utama bagi mereka.

Wahid memberi perhatian penuh terhadap PHK massal yang menempatkan Riau peringkat dua setelah Jawa Tengah pada tahun ini. Kondisi itu terjadi di Indragiri Hilir (Inhill), ketika PT Sambu Grup, perusahaan perkebunan kelapa terbesar di Riau, mengambil kebijakan tersebut setelah kekurangan bahan baku terus menerus.

"Secara keseluruhan jumlah PHK di Riau lebih 300 ribu. Ini masih jadi isu krusial terlebih lagi di tengah derasnya arus digitalisasi dan revolusi industri 4.0 bahkan 5.0," kata Wahid.

Menghadapi tantangan itu, Pemerintah Riau komitmen meningkatkan pelatihan kerja berbasis teknologi, mendorong pendidikan vokasi dan kewirausahaan serta memastikan regulasi adil bagi seluruh pelaku hubungan industrial.

"Melalui May Day Pemerintah Riau ingin menegaskan, bahwa kesejahteraan pekerja bukan hanya target sektoral melainkan bagian dari integral dari misi pembangunan daerah inklusif. Oleh karena itu, penguatan kompetensi ketenagakerjaan lokal, penciptaan lapangan kerja baru,dan perlindungan hak buruh jadi prioritas setiap kebijakan strategis daerah," tegas Wahid.

Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Sumbar Riau & Kepri, Henky Rhosidien menyampaikan bahwa Peringatan Mayday dijadikan momentum sebagai langkah membangun hubungan harmonis antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha. Sehingga, May Day bukan sekadar seremoni tetapi lebih dari itu momentum ini menjadi ajang kolaborasi dan sinergi antar semua pihak guna mendukung kemajuan Riau.

Tak lupa Henky menyampaikan apresiasi atas peran dan kebijakan Pemerintah Provinsi Riau dalam mendorong terciptanya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara menyeluruh di wilayahnya. Ia menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan merupakan program pemerintah yang wajib dilaksankan, karena hal itu merupakan hak normative para pekerja untuk mendapatkan perlindungan jaminan social, sehingga diperlukan dukungan dari pemerintah, stake holder dan pihak – pihak terkait lainya dalam mewujudkan hal tersebut.

"Melalui momentum May Day ini diharapkan memberi pengaruh positif kepada seluruh pihak, serta menjadi pemicu semangat yang dapat memotivasi untuk terus mendukung implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja. Selain itu, dengan dukungan semua pihak diharapkan dapat mendukung harmonisasi seluruh regulasi yang ada terkait jaminan sosial dan bagi perusahaan agar mendukung tertib administrasi data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, ” tutur Henky.(yan)